BerandaARTIKEL UTAMAApakah Hery-Adolf Punya "Legal...

Apakah Hery-Adolf Punya “Legal Standing” Gugat Pilkada Manggarai ke MK?

Floresa.co – Persoalan kedudukan hukum (legal standing) gugatan hasil Pilkada Kabupaten Manggarai – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi diskusi menarik di media sosial dan juga di tengah masyarakat.

Salah satu pemicunya, artikel yang ditulis Deno Kamelus, pasangan calon bupati Manggarai yang dimuat di harian Pos Kupang, Senin (4/1/2015).

Dalam perkara gugatan hasil Pilkada ini, Deno bersama Victor Madur adalah pihak terkait. Sedangkan, pemohon adalah pasangan Herybertus GL Nabit-Adolfus Gabur (Hery-Adolf).

Dalam artikel di Pos Kupang itu, Deno dengan jelas mengatakan “siapa pun tidak mempunyai hak hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan perselisihan penghitungan suara kepada MK” (atas hasil Pilkada Manggarai).

Di lain sisi, dalam permohonan gugatan yang disampaikan Hery-Adolf ke MK pada 21 Desember lalu, disebutkan bahwa mereka memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melakukan gugatan.

Mengapa kesimpulan soal legal standing kedunya beda?

Meski ada perbedaan angka, namun baik Deno Kamelus maupun Hery-Adolf sama-sama menyebutkan jumlah penduduk Manggarai ada dalam rentangan 250.000-500.000 jiwa.

Deno dalam artikelnya menyebutkan jumlah penduduk Manggarai sebanyak 337.286 jiwa. Sedangkan Hery-Adolf dalam permohonan gugatannya menyebutkan sebanyak 334.481 jiwa.

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.