Jumat, 24 September 2021

Pilkada dan Pengawasan Partisipatif

OLEH : ALFRED TUNAME

Di  sembilan kabupaten di NTT yang siap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2015, Bawaslu Provinsi NTT giat melakukan kegiatan sosialisasi tentang partisipasi pemilu. Kegiatan ini sangat penting karena disadari tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih relatif rendah (voters turn out). Pada tingkatan ini, demokrasi politik lokal akan berjalan pincang. Demokrasi lokal yang pincang akan melemahkan aliran distribusi kesejahteraan bersama.

Peraih nobel ekonomi tahun 1998 Amartya Kumar Sen menulis, kemiskinan bukan disebabkan oleh kelangkaan (scarcity) malainkan katup demokrasi yang kurang terbuka lebar. Pada konteks Pilkada kita, tingkat partisipasi pemilih yang rendah akan berujung pada terpilihnya kembali pemimpin politik yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat. Pemimpin lahir dalam apatisme politik Pilkada adalah sejatinya pemimpin yang tidak legitimate.

- Advertisement -

Persoalan legitimasi adalah persoalan yang krusial dalam kepemimpinan. Sebab, hal itu dapat berdampak pada pembangkangan (public disobedience) atas status keputusan dan kebijakan publik yang dibuat. Bahwa, keputusan dan kebijakan yang dibuat tidak merepresentasikan kepentingan bersama. Apalagi bila keputusan dan kebijakan tersebut terdeteksi sebagai favoritisme pembangunan. Korupsi kebijakan ini sering terjadi pada pasca-Pilkada.

Pada konteks Pilkada, sejatinya problem partisipasi tidak semata-mata ikut aktif dalam proses pencoblosan pada hari “H”, yaitu pada 9 Desember 2015. Berpartisipasi dalam Pilkada juga berarti bersama-sama secara aktif mengawasi proses politik Pilkada. Manakala Pilkada didefinisi sebagai proses berdemokrasi, maka demos (masyarkat) perlu terlibat aktif dalam mengawasi proses demokrasi itu. Demokrasi lokal akan semakin baik dan beradab bila masyarakatnya tidak hanya berpangku tanggan melihat dan mununggu hasil Pilkada.

Proses demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Proses demokrasi yang baik akan berujung pada realisasi cita-cita bersama dan kebaikan bersama. Pemimpin yang baik tidak pernah lahir dari proses demokrasi yang buruk. Money politics, black campaign, keberpihakan aparatur sipil negara dan lain-lain merupakan tindakan “pemakzulan” terhadap sistem demokrasi politik. Demokrasi Pilkada berujung pada keterpilihan pemimpin daerah, tetapi the end can not justify the means. Tujuan akhir tidak boleh menghalalkan segala cara.

Demi kemenangan, masing-masing pasangan calon (paslon) dan tim sukses seringkali bertindak menabarak aturan dan hukum. Strategi dan teknik mencederai proses dan tahapan Pilkada. Apalagi hari-hari menjelang pemungutan suara (hari-H), maneuver-manuever tim sukses mengangkangi aturan dan hukum. Di sinilah tantangan demokrasi lokal kita.

Boleh jadi, bagi tim sukses dan paslon sendiri, demokrasi adalah catatan kaki politik. Bagi mereka, kemenangan adalah segala-galanya. Publik seharusnya melihat Pilkada bukan dalam urusan kemenangan (jangka pendek) dan bertindak mimetik mengikuti tim sukses. Kepentingan publik sebagai subyek kekuasaan adalah kepentingan jangka panjang, yakni proses demokrasi yang membawa kesejahteraan dan keadilan bersama.

Melalui Pilkada yang demokrastis, terpilihlah pemimpin yang  mampu memperhatikan rakyat dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Pemimpin seperti ini hanya lahir dari proses Pilkada yang jujur dan tidak “terdoktrin” the end justifies the means. Untuk itu, partisipasi publik untuk bersama mengawasi proses Pilkada sangatlah penting. Publik adalah kita, masyarakat yang memiliki hak pilih. Kita memiliki hak untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Panitia Pengawas tingkap kabupaten untuk segera diproses dan ditindaklajuti, atau juga kepada kepolisian apabila itu terindikasi pidana.

Dari pengawasan partisipatif, suara masyarakat (vote) benar-benar bernilai dalam proses berdemokrasi sekaligus garansi atas kesejahteraan bersama yang lebih baik. Berpartisipasi menggunakan hak pilih untuk mencoblos, publik tidak boleh menutup mata atas setiap pelanggaran Pilkada atau pidana (misalnya, judi politik) yang terjadi di depan mata. Ajakannya adalah bersama-sama mari kita selamatkan Pilkada! dengan pengawasan partisipatif, masyarakat bisa “menyelamatkan” Pilkada dari para pemburu rente politik dan pemimpin yang rakus kekuasaan yang menggunakan segala cara untuk menang.

Dalam Pilkada yang kotor dan penuh kecurangan, kemengan politik bukanlah kemenangan rakyat. Itu hanyalah langkah awal dalam road to perdition (perjalanan menuju kehancuran). Dalam proses Pilkada yang curang, akan lahir pemimpin yang korup dan favouristik dalam setiap kebijakan yang dibuat. Kolusi dan nepotisme akan merajalela bila pemimpin seperti itu terpilih.

Memilih pemimpin yang benar adalah kebajikan politik publik, sebab publik telah mengenalnya (kennenlernen) dan mengakuinya (anerkennen). Kebajikan politik publik merupakan kemuliaan demokrasi. Dari situlah, lahir pemimpim yang “dari, oleh dan untuk” rakyat. Tesisnya, pemimpim yang demokratis lahir dari proses politik Pilkada yang demokratis pula.

Saat ini, corak demokrasi politik kita adalah refleksi atas sikap dan tindakan kita dalam memilih dan mengawasi proses politik Pilkada tersebut. Dengan ikut memilih dan mengawasi, kita sudah menitipkan nasib kehidupan bersama kepada sang calon pemimpin. Setidaknya, kita sudah awas untuk diri sendiri sehingga suara kita tidak terbeli atau tergadaikan. Kita yakin, nasib pembangunan dan kesejahteraan 5 (lima) tahun yang akan datang tergantung pada pemimpin yang kita pilih. Hal ini tentu benar adanya.

Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersama selamatkan Pilkada untuk kebaikan bersama di masa yang akan datang. Marilah berparpatisipasi dalam memilih dan mengawasi proses politik Pilkada. Event  politik 09 Desember 2015 sudah dekat. Bersama-sama, berjagalah!

Penulis tinggal di Ruteng, Kabupaten Manggarai-Flores, meminati isu-isu sosial dan politik.

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Baca Juga