BerandaARTIKEL UTAMADPRD Matim Ungkap Kejanggalan...

DPRD Matim Ungkap Kejanggalan Pengerjaan Jalan Jalur Benteng Jawa Menuju Dampek

Benteng Jawa, Floresa.co – Pengerjaan perbaikan jalan di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) di jalur Benteng Jawa menunju Dampek dinilai tidak tepat waktu.

Pasalnya, setelah 100 hari dari 140 hari kerja pasca penandatanganan kontrak kerja tanggal 22 Juli 2015 lalu, pendropingan material di titik perbaikan pada ruas jalan tersebut belum juga tuntas.

“Berdasarkan pemantauan langsung beberapa minggu lalu, material belum seberapa banyak,” kata Mensi Anam, anggota DPRD Kabupaten Matim kepada Floresa.co, Selasa (10/11/2015).

Dengan melihat kondisi pengerjaan proyek senilai Rp 1.171.379.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Matim tahun 2015 itu, Mensi meragukan efektivitas dan kualitasnya berhubung tinggal 40 hari saja waktu tersisa sesuai kontrak kerja.

“Masyarakat sekitar turut perihatin dengan kondisi yang ada. Tinggal 40 hari kerja yang tersisa, mana mungkin bisa selesai. Musim hujan sebentar lagi tiba, kemajuan pengerjaan sangat rendah,” ujar anggota DPRD Partai Hanura itu.

Karena itu, ia meminta Bupati Matim Yosef Tote agar segera memerintahkan rekanannya CV Rejeki sebagai kontraktor pelaksana proyek untuk melaksanakan kewajiban kontrak.

Pemerintah Matim, kata Mensi, perlu segera mendesak CV Rejeki untuk menaati jadwal waktu sesuai kesepakatan.

“Kerja yang benar-benar berkualitas. Saya sudah ingatkan juga agar warga yang berada di sepanjang jalan dimaksud harus mengawasi pengerjaannya untuk menjamin kualitas,” tegas Mensi.

Anggota DPRD asal Lamba Leda tersebut juga mengungkapkan keluhan masyarakat setempat saat memantau pengerjaan lapen tersebut.

Berdasarkan pengakuan warga, kata dia, upah buruh pengerjaan deker pada peroyek tersebut belum dibayar oleh kontraktor pelaksana.

Sebagai wakil rakyat, ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.

Mensi mengingatkan, hal yang meresahkan warga dalam pengerjaan proyek, antara lain, kelalaian pembayaran material kepada warga setempat dan kelalaian dalam pembayaran gaji buruh.

Selain itu, masalah lain yang sering muncul, seperti, pengabaian kualitas, volume yang tidak sesuai, dan pekerjaan yang tidak tuntas.

Ia pun meminta agar eksekutif memperhatikan masalah seperti ini, juga proyek-proyek di tempat lain.

“Saya akan pantau terus setiap hari melalui warga sekitar jalan tersebut,” tegasnya. (Ardy Abba/ARL/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Tanggapi Mogok Massal di Labuan Bajo Lewat Himbauan di Medsos, Menteri Pariwisata Dikritik Keras

“Pak @Saindiuno, yang terjadi di L Bajo, pemerintah pakai dalih konservasi, itu pun tidak masuk akal, padahal sebenarnya mau invasi investasi ke TNK. Jangan tipu masyarakat...”