Aksi di Ruteng, PMKRI Serukan Pilkada Damai

Ruteng, Floresa.co – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) kian dekat.

Konflik tentu sangat rentan muncul, jika pendukung para kandidat yang bertarung merebut kursi bupati dan wakil bupati, tidak bersikap dewasa.

Untuk mengantisipasi munculnya konflik, ratusan mahasiswa di kota Ruteng yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyuarakan harapan agar Pilkada tahun ini, yang diikuti oleh dua kandidat – Kamelus Deno-Victor Madur (Deno-Madur) dan Herybertus Nabit-Adolfus Gabur (Hery-Adolf) – bisa  berjalan dalam suasana yang kondusif.

Para mahasiswa ini menggelar orasi sambil mengelilingi alun-alun kota Ruteng, Kamis (5/11/2015).

Menurut, Kristian Nanggolan, Pejabat sementara (Pjs) Ketua PMKRI Ruteng, seruan Pilkada damai ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mencegah berbagai tindakan dan praktek yang mengancam nilai-nilai demokrasi.

“KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) sebagai lembaga independen dan penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga netralitas dalam rangka mewujudkan Pilkada damai,” katanya dalam orasi.

Ia menegaskan, PMKRI menginginkan agar kedua lembaga ini tetap bekerja sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Menyelenggarakan pemilu dengan damai, harmonis dan menyenangkan adalah keinginan kita bersama,” tegasnya.

Senada dengan Kristian, Paskalis Adinaro, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Ruteng mengatakan, politik yang beretika harus diutamakan.

“Kami menghimbau masyarakat agar melaporkan kepada aparat keamanan apabila ada tindakan intimidasi atau kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pantauan Floresa.co, dalam aksi ini, PMKRI mendatangi kantor bupati Manggarai, kantor Panwaslu, dan kantor KPUD.

Penjabat Bupati Manggarai, Marius Ardu Jelamu, yang menyambut para mahasiswa mengapresiasi seruan itu.

Jelamu mengharapkan agar ada gerakan moral  dari semua pihak dalam mewujudkan Pilkada damai.

“Selaku penjabat bupati, saya dan semua elemen birokrasi serta semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) punya tekad yang sama dengan PMKRI. Kita juga menjaga netralitas kita, menjauhi diri dari praktek money politic  dan mengajak masyarakat untuk menghindari golput,” ujar Marius, yang juga Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT itu.

Di kantor Panwaslu, ratusan mahasiswa ini tidak diterima sejumlah pimpinan lembaga itu, berhubung masih berada di luar daerah.

Walau tak bertemu pimpinan lembaga tersebut, namun, PMKRI tetap menyerukan pernyataan moral mereka di hadapan sejumlah pegawai yang sedang bertugas.

“Saya mengajak teman-teman aktivis, pemuda dan semua pihak, mari kita bergandengan tangan dalam upaya mewujudkan terlaksananya Pilkada damai di Manggarai,” ungkap Alfred Tuname, salah seorang staf Panwaslu.

Alfred mengatakan, sangat berterima kasih kepada PMKRI karena telah menyampaikan seruan moralnya.

Ia menilai PMKRI telah membantu Panwaslu dalam pelaksanaan demokrasi yang damai.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Hendrik Dewanto Dao mengatakan, pihaknya sangat terbuka dan menyambut seruan moral tersebut.

“Kita menghendaki dinamika Pilkada memang harus dijalankan seperti ini (damai). Artinya kehadiran PMKRI adalah proses pengontrolan terhadap KPU sebagai lembaga independen. Tentu bertujuan agar agar dalam tugasnya tetap berjalan di atas relnya,” kata Dao. (Ardy Abba/ARL/Floresa)

spot_img

Artikel Terkini