Floresa.co – Pernyataan Tini Tadeus, Penjabat Bupati Manggarai Barat (Mabar) – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana ia menyebut para aktivis yang menolak privatisasi Pantai Pede tidak rasional, memicu reaksi keras para aktivis.
Pernyataan Tadeus yang disampaikan pada Sabtu (10/10/2015) merupakan respon atas aksi para aktivis yang memutuskan walk out dari pertemuan yang ia fasilitasi pada Jumat, sehari sebelumnya.
Pertemuan itu, menurut Tadeus, sebenarnya menjadi kesempatan bagi aktivis dan pihak investor PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) yang hendak mengelola Pantai Pede untuk saling kenal.
Para aktivis yang sejak awal mengkritik Tadeus, karena menganggap ia seharusnya tidak menjadi kaki tangan investor memutuskan meninggalkan ruang pertemuan.
Aksi itu membuat Tadeus geram. Kepada Floresa.co, ia mengatakan, “Kalau pikirannya menolak saja, itu yang tidak benar. Tidak kaji baik-baik aturan. Itu namanya tidak rasional,” ujar Tini.
Menurutnya, soal Pantai Pede sebagai tempat rekreasi umum yang menjadi salah satu alasan penolakan tidak tepat, mengingat, kata dia, investor tetap akan membuka akses untuk masyarakat berekrasi di Pantai Pede.
Karena itu, Tini mempertanyakan substansi penolakan aktivis. “Substansi penolakannya apa? Maunya itu tanah diberi ke daerah (Pemkab). Itu kan sudah tidak benar,” katanya.
Merespon komentar Tini, Kris Bheda Somerpes dari Komunitas Bolo Lobo, salah satu kelompok pemuda di Labuan Bajo yang tegas menolak privatisasi Pantai Pede balik mengecam dan menyindir.
“Saya pribadi merasa lucu dengan statement Tini Tadeus. Saya masih belum yakin dia sebagai penjabat bupati Mabar,” katanya kepada Floresa.co, Senin (12/10/2015).
Kris menegaskan, upaya Tini mempertemukan mereka dengan investor, memang pantas melahirkan kecurigaan.
“Karena kesannya ia sama saja antara sebagai utusan Pemprov atau calo investor. Posisinya tidak jelas,” katanya.
Kekecewaan terhadap Tadeus, kata Kris, membuat ia dalam pertemuan pada Jumat, menanyakan posisi institusional Pemda Mabar terkait persoalan Pantai Pede.
“Sebenarnya itu pertanyaan retoris karena jawabannya sudah jelas, Pemda Mabar, lebih-lebih Tini Tadeus lebih memilih investor ketimbang suara rakyat,” katanya.
Yang lebih penting dari semua itu, kata Kris, sebenarnya Tini Tadeus tidak tahu apa-apa tentang persoalan Pantai pede.
“Permintaan saya pribadi ke Tini Tadeus, konsentrasilah jadi penjabat, laksanakan fungsi dan tugas jabatan, sukseskan Pilkada, benahi internal bukan sukseskan investor,” tegasnya.
Dalam polemik Pantai Pede, yang sudah bergulir saat Agustinus Ch Dula masih sebagai bupati Mabar, Tadeus memang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan investor.
Sebelum pertemuan pada Jumat, misalnya, Icha Tulis dari Komunitas Bolo Lobo sudah menaruh curiga terkait hal itu.
“(Pertemuan) ini di-desain supaya persoalannya hanya bagaimana PT SIM mengelolah Pede dengan baik,” jelasnya.
Padahal, kata Icha, isu utama dalam penolakan pembangunan hotel di Pantai Pede adalah soal privatisasi sumber daya publik.
Pede, kata dia, hanyalah salah satu dari sekian banyak isu pencaplokan sumber daya publik di Mabar, di samping sejumlah kasus lainnya, seperti yang terjadi baru-baru ini terhadap Pulau Padar oleh PT Komodo Wildlife Eco-tourusm (PT KWE).
“Kami tolak Privatisasi Pede, sebagai bahasa untuk menolak segala bentuk privatisasi lain di Mabar,” jelasnya.
Peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Cypri Jehan Paju Dale juga mempertanyakan posisi Tadeus dalam polemik ini.
“Undangannya (untuk pertemuan pada Jumat – red) dari Tini Tadeus. Tapi, yang mengantar surat tersebut adalah pihak investor dan diantar malam H-1. Lalu apa peran yang ingin dimainkan oleh Tadeus dalam tatap muka ini?,” katanya.
Undangan untuk pertemuan itu memang diantar oleh perwakilan PT SIM, Lidia Suharyo pada Kamis malam pekan lalu, kurang dari seharu sebelum pertemuan digelar. (Ari D/ARL/Floresa)
