Floresa.co – Berita tentang Marselina Kurniawati (15), gadis asal Golo Labang, Desa Watu Lanur, Manggarai Timur (Matim), yang meninggal akibat tumor di alat kelaminnya, menoreh duka yang mendalam.

Ucapan turut berduka bermunculan di media sosial sembari menyayangkan janji palsu Pemkab Matim yang disampaikan sebulan sebelum ajal menjemput Wati – sapaan gadis itu.

Sekarang, kita tidak hanya meratapi kepergian Wati. Kita selayaknya meratapi sikap Pemkab Matim itu.

BACA: Kisah Getir Marselina Kurniawati dan Janji Palsu Pemkab Matim

Sebab, kasus itu  secara gamblang mempertontonkan integritas rendah Pemkab yang bertindak tidak sesuai dengan standar moral.

Saat Wati sedang dalam keadaan kritis dan dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah di Denpasar, Bali pada Juli lalu, Bupati Matim Yoseph Tote sudah berjanji akan membantu biaya pengobatan Wati.

Namun, hingga Wati pergi untuk selamanya, ia tidak sempat merasakan adanya bantuan pemerintah.

Sekda Matim Mateus Ola Beda, kemudian membela diri dalam kasus ini.

BACA: Pemda Matim Bantah Beri Harapan Palsu untuk Keluarga Marselina Kurniawati

Ia mengatakan, bukannya memberi janji palsu, tetapi proposal permohonan bantuan yang diajukan keluarga Wati sedang diproses.

Argumentasi demikian, jamak terdengar dari mulut para pejabat, dimana-mana. Itu bukan alasan baru.

Pertanyaan untuk mengkritisi jawaban demikian sangatlah sederhana; Tidakkah pihak Pemkab memperhitungkan kondisi Wati? Mengapa harus berbelit-belit, sementara kondisi gadis itu sudah kritis? Bupati Tote sendiri juga sudah mengetahui kondisi Wati, tidakkah ia merasa perlu mengintervensi agar urusan birokrasi diperpendek, sehingga Wati cepat dibantu?

Siapa yang sebenarnya lebih penting: nyawa Wati ataukah mengikuti secara rigid prosedur?

Dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan pelayan-pelayan masyarakat yang mampu bertindak bijak.

Mengambil inisiatif mempercepat prosedur, dengan pertimbangan kemanusiaan, tentu langkah yang diharapkan.

Alasan bahwa bila mengambil langkah extra ordinary, maka pemerintah menyalahi prosedur, tentu gugur di hadapan pertimbangan kemanusian.

BACA: Pemkab Matim Harus Belajar dari Kasus Wati

Kasus Wati, mirip dengan seseorang yang kecelakaan di jalan, tetapi harus menunggu kelengkapan administrasi baru boleh mendapat pengobatan. Hingga ajal menjemput, urusan tetek bengek semacam itu belum juga selesai. Dan si korban pun meninggal.

Hal demikian mengerikan. Kita tenttu berharap, cukup kali ini saja nyawa rakyat ditelantarkan, hanya karena alasan prosedur.

Pejabat pemerintah tentu bukan robot, tetapi makhluk yang berakal, dan lebih lagi, bernurani.

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di bawah ini.

Baca Juga Artikel Lainnya

Gedung Sekolah di Manggarai Timur Rusak Diterjang Angin Saat Jam Pelajaran

Kejadian ini membuat peserta didik dan guru panik dan berhamburan ke luar kelas untuk menyelamatkan diri

Bicara Tuntutan Nakes Non-ASN, Bupati Manggarai Singgung Soal Elektabilitas, Klaim Tidak Akan Teken Perpanjangan Kontrak

Herybertus G.L. Nabit bilang “saya lagi mau menaikkan elektabilitas dengan ‘ribut-ribut.’”

Apakah Paus Fransiskus akan Kunjungi Indonesia dan Rayakan Misa di Flores?

Kendati mengakui bahwa ada rencana kunjungan paus ke Indonesia, otoritas Gereja Katolik menyebut sejumlah informasi yang kini menyebar luas tentang kunjungan itu tidak benar

Buruh Bangunan di Manggarai Kaget Tabungan Belasan Juta Raib, Diklaim BRI Cabang Ruteng Dipotong Sejuta Per Bulan untuk Asuransi

Nasabah tersebut mengaku tak menggunakan satu pun produk asuransi, sementara BRI Cabang Ruteng terus-terusan jawab “sedang diurus pusat”

Masyarakat Adat di Nagekeo Laporkan Akun Facebook yang Dinilai Hina Mereka karena Tuntut Ganti Rugi Lahan Pembangunan Waduk Lambo

Akun Facebook Beccy Azi diduga milik seorang ASN yang bekerja di lingkup Pemda Nagekeo