Floresa.co – Konflik tinggal menunggu waktu saja untuk meletup di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar)-Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah tanah di kota yang juga dikenal dengan sebutan “Labuan Bangsa-Bangsa” itu belum tertangani dengan baik sampai saat ini.
Meskipun konflik merupakan bahasa yang provokatif, tetapi dalam konteks Labuan Bajo, hal tersebut tidaklah berlebihan. Pasalnya, kondisi-kondisi yang memungkinkan konflik itu terjadi sudah ada dan terpenuhi.
Tipu-Daya Pariwisata
Kenyataan itu bisa ditelusuri mulai dari dunia parawisata. Seiring dengan pemekaran Mabar dari kabupaten induk Manggarai pada tahun 2002, promosi Labuan Bajo sebagai destinasi parawisata kian gencar.
Paling besar adalah lewat acara Sail Komodo pada 2013 yang memakan biaya hingga Rp 3,7 triliun.
Sebagian dari upaya tersebut boleh dikatakan cukup berhasil, dalam artian meningkatkan jumlah para wisatawan.
Pada tahun 2012 – setahun sebelum Sail Komodo – jumlah wisatawan melonjak tajam, yakni 16.768 orang, naik sekitar 4 ribu wisatawan dari tahun sebelumnya. Dan, pada tahun 2014, melonjak menjadi 80.626 wisatawan.
Namun apa yang terjadi? Masyarakat dengan corak kehidupan agraria dan nelayan rupanya belum siap melihat perubahan yang drastis.
Labuan Bajo hanya berubah menjadi lahan bisnis parawisata yang potensial bagi para investor. Kebutuhan akan hotel, restoran, dan resort meningkat tajam. Permintaan tanah pun melonjak tajam dengan harga mahal.
Sementara masyarakatnya tak mengalami perubahan signifikan. Sejumlah data berikut mempertegas kesimpulan demikian.
Keuntungan Sepihak
Bagi para investor, harga tanah setinggi langit tak menjadi masalah. Yang terpenting punya aset untuk menjalankan roda bisnis.
Sekarang, misalnya, berdasarkan hasil penelitian tim riset Sunspirit for Justice and Peace, harga tanah berkisar Rp 400 ribu hingga 1 juta per meter persegi. Meskipun sangat mahal, sebagian besar tanah di Labuan Bajo sudah jatuh ke tangan orang asing.
Maka tak heran, wilayah pesisir pantai di Labuan Bajo saja sebagian besar sudah jatuh kepada kepemilikan pribadi.
Panjang pesisir pantai yang seluruhnya 30 km di sebelah utara, barat, dan selatan, kini hanya tersisa di sebelah barat, yaitu Pantai Pede yang panjangnya hanya sekitar 1 km.
Itu pun sekarang masih bermasalah karena hendak diprivatisasi oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahan milik Setya Novanto. Di pantai itu ada rencana pembangunan hotel, yang sejauh ini didukung oleh Bupati Mabar Agustinus Ch Dula.
Demikian pula dengan pulau-pulau. Di sekitar kota Labuan Bajo, ada sekitar 264 pulau. Namun belakangan, pengelolaan pulau-pulau indah itu banyak diserahkan kepada pihak asing.
Pada tahun 2006, masyarakat heboh karena warga asal Inggris, Ernest Lewandowsky menguasai Pulau Bidadari. Sekarang privatisasi pulau semakin marak.
Pulau Kanawa misalnya dikelola investor Italia bernama Stefano Plaza pada 2010 dengan nilai investasi $ 35 juta.
Pulau Sebayur yang dikelola warga Italia bernama Ed sejak 2009 dengan nilai investasi 2,5 juta. Masih banyak juga pulau yang diperjualbelikan secara online.
Ada pula investor asal Belanda yang kini membuka jasa wisata Tirta di Pulau Rinca dan Komodo. Kemudian ada resor-resor megah yang kini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, ditambah dengan puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di kota hingga punggung bukit Waringin.
Di luar itu, masih ada banyak tanah yang bersertifikat ganda. Yang paling potensial dipersoalkan adalah tanah yang berada di sekitar wilayah Pantai Wae Cicu, Batu Cermin, Bukit Cinta, atau Kawasan Ujung Bandara udara dan Kawasan Menjerite.
Menurut penelitian, Cypri Jean Paju Dale (2013) dalam buku Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik, semua transaksi tersebut tidak berjalan tanpa sepengetahuan pemerintah lokal.
Sebaliknya, semua itu berjalan karena dipermudah oleh berbagai transaksi di belakang layar dengan pemerintah lokal.
Masyarakat sebagai Korban
Pariwisata dengan demikian merupakan cerita kemenangan korporasi dan para investor. Sementara bagi masyarakat setempat, mereka terpinggirkan dan tak mampu bersaing.
Buktinya, sampai pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Labuan Bajo tergolong paling besar di NTT. Jumlah orang miskin mencapai 234.235 jiwa.
Dengan kata lain, keberadaan pariwisata tidak serta-merta mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat lokal. Potret buram itu terlihat ketika hasil pertanian masyarakat lokal sebagai mata pencarian utama belum benar-benar didongkrak.
Cerita miris demikian sebagian sudah diangkat ke layar kaca. Fhaiz Al Safim, siswi SMAN 2 Komodo, membuat film dokumenter berjudul, “Cerita dari Lapak”.
Film tersebut menampilkan fakta bahwa sebagian besar komoditi pertanian di pasar-pasar di Labuan Bajo didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Makassar, Sulawesi Selatan, daripada dari hasil pertanian penduduk setempat. Padahal, Manggarai adalah daerah yang subur.
Lantas, apakah rakyat harus ditakdirkan hanya sebagai pihak yang kalah?
Tanggung Jawab Pemerintah
Bertolak dari kenyataan itu, pemerintah boleh dibilang gagal mengayomi kepentingan masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan melalui pariwisata, justru ketimpangan dan relasi kolonial yang sedang terjadi.
Harapan akan pemimpin yang mampu membela hak-hak rakyat dan menyelesaikan persoalan tanah di Labuan Bajo merupakan kebutuhan mendesak saat ini.
Apakah harapan itu bisa dipenuhi oleh pemimpin yang baru terpilih dalam Pilkada 9 Desember mendatang?
Tidak ada yang bisa menjamin. Kericuhan yang terjadi saat pendaftaran di KPUD Mabar baru-baru ini bisa ditafsir secara luas.
Apakah mereka lolos demi memihak kepada kepentingan rakyat atau demi bekerja sebagai kaki tangan kaum investor dan kapitalis mengingat prospek Labuan dari sisi bisnis parawisata yang kian menggiurkan?
Dengan kondisi saat ini, disukai atau tidak, konflik bakalan ada. Maka pertanyaan pentingnya, kapan masalah tanah di Labuan bajo menjadi masalah yang melibatkan semua pihak dan berskala nasional?
(Artikel ini ditulis Gregorius Afioma, salah satu redaktur Floresa.co yang sedang mengadakan penelitian di Manggarai Raya, dalam kerja sama dengan Sunspirit for Justice and Peace)
