Floresa.co – DPRD NTT dipastikan batal mendapat gaji ke-13 setelah dalam sidang paripurna Senin, (6/7/2015) menolak tujuh fraksi menolak hal itu.
“Karena tujuh fraksi menolak, maka paripurna menyetujui tidak memberikan gaji ke-13 bagi anggota DPRD NTT,” kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno seperti dilansir Lintasntt.com.
Sedangkan dua fraksi yakni Hanura dan PAN tidak menyinggung soal gaji ke-13.
Mayoritas fraksi mengatakan pemberian gaji ke-13 bagi anggota DPRD tidak pantas, apalagi saat ini NTT dilanda kekeringan yang berdampak krisis air serta gagal tanam dan gagal panen.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Leonardus Lelo mengatakan usulan gaji ke-13 bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu sangat sensitif dengan realitas kemiskinan dan penderitaan mayoritas rakyat NTT saat ini.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yucun Lepa menyatakan kebijakan gaji ke-13 hanya diberikan kepada aparatur sipil negara, bukan untuk pejabat daerah.
Bahkan terkait kasus gizi buruk dan krisis pangan tersebut, PKB menggugah anggota dewan lainnya agar mau menyumbang bagi korban bencana kekeringan.
Menurut Dia, memberikan sumbangan dari kekurangan merupakan bukti tanggung jawab anggota dewan terhadap daerah ini.
Usulan gaji ke-13 ini disampaikan Bada Anggaran DPRD NTT pada pekan llau.
Hal ini memantik reaksi keras sejumlah kalangan.
Herry Naif, Direktur Walhi NTT mengatakan, tampak anggota DPRD NTT tidak memahami tugas sebagai panggilan untuk menyuarakan kepentingan rakyat.
“Kondisi NTT lagi ramai dengan kelaparan. Semestinya itu menjadi skala prioritas yang diperjuangkan. Bagaimana bisa, saat konstituen lagi menderita Anda meminta gaji ke-13. Dimana hati nurani Anda sebagai wakil rakyat,” kata Herry kepada Floresa.co, Minggu (5/6/2015).
Herry menegaskan, dengan meminta gaji ke-13, DPRD NTT menunjukkan bahwa mereka jauh dari rakyat, tidak memikirkan apa yang dialami konstituen mereka.
“Mereka tampak hanya memanfaatkan konstituen dalam ritus lima tahunan,” tegasnya.
Kecaman serupa juga disampaikan oleh Barisan Relawan Jokowi Pesiden (Bara JP) NTT, di mana mereka menyebut usulan DPRD NTT sebagai hal yang memalukan.
“Semestinya harus menduhulukan kepentingan rakyat dari pada kesejahteraan diri dan kelompok para legislator tersebut,” demikian menurut Bara JP dalam keterangan pers yang diterima Floresa.co. (Ari D/ARL/Floresa)
