BerandaARTIKEL UTAMARotok Hina Warga Tolak...

Rotok Hina Warga Tolak Tambang, Ini Komentar JPIC-OFM

Ruteng, Floresa.co – Pernyataan Bupati Manggarai Christian Rotok beberapa waktu lalu yang menghina kelompok penolak tambang mendapat kecaman dari JPIC-OFM.

Pastor Mike Peruhe OFM dari Bidang Advokasi JPIC-OFM menyebut apa yang dikatakan Rotok merupakan bagian dari upaya memperlemah perlawanan terhadap tambang.

“Ini senjata untuk melemahkan perjuangan tolak tambang di Manggarai Raya,” ujar Pastor Mike dalam seminar yang digelar oleh Forum Aliansi Peduli Ekologi di Aula Efata, Ruteng, Sabtu (20/6/2015).

Pernyataan itu ia sampaikan menjawab pertanyaan seorang peserta seminar terkait pernyataan Rotok dalam berita di Harian Kompas, Selasa (17/2/2015) lalu.

“Mereka yang keberatan (dengan tambang-red) itu, yang sudah habis uangnya. Sebelumnya, juga mau terima,” kata Rotok

Rotok mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan soal konflik tambang di Manggarai, di mana ada warga yang menolak dan ada yang menerima tambang.

Pastor Mike menegaskan, pemerintah memang terus melihat pertambangan sebagai suatu cara untuk mendulang keuntungan.

Karena itu, jelasnya, banyak kepala daerah di NTT berbondong-bondong untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga terjadi over eksploitasi mineral di daerah-daerah.

Di Manggarai, ia menyebutkan, asumsi yang dipakai pemerintah adalah asumsi ilusif, yaitu dengan menegaskan bahwa tambang bisa mendorong kesejahteraan.

Ia mengatakan, kesejahteraan dengan menghadirkan tambang itu hanya mimpi.

“Agumentasi penerbitan IUP tidak rasional karena tidak mempertimbangkan hal-hal lain tanpa kajian yang mendalam, tanpa kalkulasi untung-rugi,” katanya.

Ia menambahkan, “kehadiran tambang justru memicu konflik, tanpa ada resolusi konflik yang tepat.” (Ardy Abba/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.