Floresa.co – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan sikap ngotot terkait pembangunan hotel di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
Sebuah pesan singkat atau SMS berantai yang dikirim Pastor Marsel Agot SVD, seorang imam yang terkenal dengan komitmen sikapnya melawan privatisasi Pantai Pede melaporkan bahwa sejumlah pihak yang akan membangun hotel itu sudah tiba di Labuan Bajo.
“Pembanguan hotel di Pantai Pede segera dimulai. Dua orang arsiteknya sekarang di Labuan Bajo, nginap di Jayakarta Hotel. Hari ini rupanya mulai patok. Bagaimana sikap kita? Apakah kita rela melepaskan Pantai Pede yang selama ini sudah menjadi tempat public?,” demikian isi SMS itu.
Floresa.co sudah mengonfirmasi isi SMS tersebut kepada Pater Marsel, Rabu (20/5/2015) pagi.
“Benar, itu SMS saya,” katanya.
Kris Bheda Somperpes dari Komunitas Bolo Lobo, sebuah kelompok anak muda yang selama ini gencar mengkampanyekan “Save Pede!” mengatakan kepada Floresa.co, Rabu sore mereka akan mendatangi Pantai Pede, lokasi yang selama ini disebut-sebut sebagai satu-satunya wilayah pesisir di Labuan Bajo yang terbuka untuk publik, setelah sebagian besar dikuasai investor.
Rencana pembangunan Pantai Pede memang sudah lama jadi polemik.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya sudah menyerahkan pengelolaan pantai itu kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), lewat sebuah Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 2014 lalu dengan Nomor HK.530 tahun 2014 dan nomor 03/SIM/Dirut/V tanggal 23 Mei 2014.
PT SIM, disebut-sebut milik Setya Novanto, Ketua DPR RI yang maju ke Senayan tahun lalu dari daerah pemilihan NTT II.
Meski warga di Mabar berulang kali dan menggunakan berbagai cara menolak rencana itu, namun Lebu Raya tetap bersikeras.
Ia mengklaim, Pantai Pede adalah aset provinsi, sebuah klaim yang sebenarnya menuai polemik, karena menurut para aktivis, Pantai Pede seharusnya merupakan aset milik Kabupaten Mabar.
Sejauh ini, pihak Pemkab Mabar belum menunjukkan sikap tegas.
Petinggi di Mabar, seperti Bupati Agustinus Ch Dula, Wakil Bupati Maksimus Gasa dan Ketua DPRD Mateus Hamsi bahkan dituding mengambil jalan aman terkait polemik ini. Apalagi saat ini, mereka sedang bersiap-siap mengikuti Pilkada Mabar 9 Desember mendatang. (Ari D/ARL/Floresa)
