BerandaNUSANTARADesakan Agar Segera Proses...

Desakan Agar Segera Proses Korupsi di Sektor SDA Terus Menguat

Gambar: Ilustrasi
Gambar: Ilustrasi

Floresa.co – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) mengingatkan pemerintah untuk serius memberantas praktek korupsi di sektor SDA.

Hal itu mereka tegaskan dalam sebuah pernyataan bersama, Kamis (2/4/2015).

“Kami mendorong penegakan hukum dan penjeraan terhadap korporasi yang melanggar hukum dan pengembalian kerugian negara dan pemulihan lingkungan hidup,” tegas mereka dalam pernyataan tertulis yang diterima Floresa.co.

Koalisi ini terdiri dari puluhan organisasi ternama di seluruh Indonesia, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga Komisi Justice Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM).

Mereka menegaskan, praktek kroupsi sangat rentan dalam penguasaan SDA.

“Hampir setiap tahapan proses pengelolaan SDA dijangkiti suap, pemerasan, biaya informal dan bahkan penyanderaan negara.,” kata mereka.

Mereka juga menambahkan, korelasi dengan politik juga menjadi tipologi yang umum, sehingga SDA seringkali dieksploitasi dan dirampas dari rakyat hanya untuk ongkos politik.

Pernyataan bersama ini, dibuat merespon adanya Nota Kesepahamanan (Memorandum of Understanding) bertajuk, “Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam” antara KPK dengan Presiden dan sejumlah kementerian yang ditandatangani 19 Maret lalu.

“Koalisi menuntut agar kesepakatan tersebut tidak hanya sekedar pencitraan dan pemenuhan administratif tetapi menjadi tongak hadirnya negara yang tujuannya memastikan hak dan kesejahteraan masyarakat dalam penguasaan SDA dan melidungi hak segenap rakyat untuk hidup dan mengakses sumber daya alamnya secara adil,” kata mereka.

Di NTT

Sejak penandatanganan MoU pada 19 Maret itu, kelompok masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur (NTT), juga sudah membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi SDA”.

Koalisi ini termasuk JPIC-OFM, Angkatan Muda Anti Korupsi NTT (Amak NTT), juga Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT).

Pekan lalu, koalisi ini sudah melapor salah satu kasus indikasi korupsi di Manggarai, yang diduga melibatkan Bupati Christian Rotok dan perusahan tambang PT Sumber Jaya Asia (SJA).

Izin terhadap perusahan itu untuk menambang di Kecamatan Reok, melabrak aturan karena wilayah konsensinya masuk hutan lindung, padahal PT SJA tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehuatanan, sebagaimana dituntut undang-undang. (ARL/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Potret Sejarah Manggarai dalam Sejarah Nusantara: Sebuah Studi Literatur

Catatan editor: Tulisan ini merupakan karya dari Vianney Andro Prasetyo, seorang...

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor...

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.