Borong, Floresa.co – Pemda Manggarai Timur (Matim) tampak berambisi menjadikan Borong sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Flores. Ini setidaknya terlihat dari upaya mereka mulai dari menyediakan lahan hingga memerintahkan pegawai yang bekerja di Sekretariat Daerah (Setda) menyumbang untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Flores.
Wakil Bupati Matim, Andreas Agas mengungkapkan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda Matim terkait masuknya Borong sebagai salah satu calon ibu kota provinsi.
Pertama, Pemda Matim telah menyediakan lahan 100 hektare di pesisir selatan Kecamatan Kota Komba untuk dijadikan lokasi pusat pemeritahan provinsi baru itu.
“Tanah sudah disediakan untuk perkantoran kelak jikalau Matim terpilih menjadi ibukota Propinsi Flores,” kata Agas kepada wartawan di ruang kerjanya di Borong, Selasa (24/3/2015).
Selain telah menyiapakan tanah, Pemda Matim, kata Agas juga berencana menyediakan kotak amal untuk meminta sumbangan dari masyarakat. Masyarakat diharapkan menyumbang minimal Rp 100,-per orang.
Tak hanya itu, pegawai di lingkungan Setda Matim juga diminta urunan. “Ada 4000 pegawai saya, jikalau mereka kumpul Rp 100.000,- per orang maka semuanya Rp 400 juta,” ujarnya.
Uang tersebut, kata Agas, akan digunakan untuk membiayai tim independen yang akan bekerja untuk memantai kelayakan Matim sebagai pusat Provinsi Kepulauan Flores.
Berdasarkan usaha-usaha tersebut, Agas berkeyakinan Matim akan diterima sebagai pusat pemerintahan provinsi pecahan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Menurut dia, Matim sudah selangkah lebih maju dibandingkan kabupaten lain yang daerahnya juga masuk dalam usulan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Flores.
“Kita juga tidak membebani APBD untuk membiayai tim independen. Saya yakin Matim tepilih menjadi Ibukota provinsi,” ujar Agas berulang-ulang di hadapan wartawan.
Pertemuan para penggagas Provinsi Flores di Mbay, Kabupaten Nagekeo pada 20 Maret 2015 lalu menyepakati beberapa ibukota kabupaten sebagai calon pusat pemerintahah Provinsi Kepulauan Flores.
Selain Borong, daerah lain yang masuk nominasi adalah Mbay, Ende, Maumere, dan Labuan Bajo.
Lima calon ibu kota ini akan disurvei oleh lembaga independen untuk dinilai kelayakannya. Tim ini juga yang kemudian akan memutuskan satu di antara lima kota tersebut yang akan ditetapkan sebagi ibu kota provinsi.
Perjuangan pemekaran NTT dengan membentuk provinsi baru memang sudah lama digerakkan oleh kelompok yang menyebut diri Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Flores (P4F).
Dalam kongres di Mbay, P4F kemudian diubah namanya menjadi P4KF atau Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores.
Meski para pejuang ini yakin bahwa dalam waktu dekat provinsi baru terbentuk, namun, berdasarkan penelusuran Floresa.co, dalam Desain Besar Penataan Daerah (Destrada) antara 2010-2015, NTT tidak termasuk dalam salah satu daerah yang dijadwalkan pemerintah pusat untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru.
Dalam Destrada itu, hingga 2025 Indonesia direncanakan memiliki 44 provinsi dan 541 kabupaten/kota, meningkat dari jumlah saat ini 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Provinsi Kepulauan Flores tidak termasuk dalam 44 provinsi tersebut. (ARL/Floresa)
