Masyarakat Mabar Tetap Menolak Pantai Pede Dikelola Swasta

 

Komisi III DPRD Provinsi NTT berdialog dengan masyarakat Manggarai Barat terkait pengelolaan Pantai Pede di  Labuan Bajo. (Foto : FB)
Komisi III DPRD Provinsi NTT berdialog dengan masyarakat Manggarai Barat terkait pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo. (Foto : FB)

Labuan Bajo, Floresa.co – Masyarakat Manggarai Barat (Mabar), Flores, NTT menegaskan tetap menolak Pantai Pede di Labuan Bajo diserahkan pengelolaanya kepada pihak swasta untuk dibangun hotel.

Penolakan masyarakat ini disampaikan di hadapan angota Komisi III DPRD Provinsi NTT yang hari ini, Kamis (19/3/2015) mengadakan dialog dengan masyarkat Mabar di Aula Kantor Bupati di Labuan Bajo.

Dialog dengan agenda mendengar aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Pantai Pede ini dihadiri berbagai elemen di Mabar seperti tokoh agama, LSM, tokoh pemuda, pelaku pariwisata serta anggota DPRD Kabupaten. Acara ini dipandu Wakil Bupati Mabar, Maksimus Gasa.

Pastor Marsel Agot SVD dalam forum tersebut mengatakan tindakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang ngotot menyerahakan pengelolaan Pantai Pede kepada swasta sebagai sebuah tindakan arogan.

“Gubernur hanya memikirkan tentang PAD Rp 20 juta per bulan tanpa memikirkan kebutuhan manusia akan tempat rekreasi,”ujar Pastor Marsel yang diiringi teriakan turunkan Gubernur dari hadirin.

“Kami sudah beberapa kali kirimkan surat kepada Gubernur untuk meminta pertanggungjawabannya terkait persoalan Pantai Pede. Namun Gubernur sama sekali tidak gubris,”lanjut pastor yang dikenal sebagai aktifis ini.

Senada, aktifis lainnya, Beni Adu mengatakan penolakan penyerahan pengelolaan Pantai Pede kepada swasta untuk dibangun hotel adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. “Karena itu salam kami buat Pak Gubernur Pak, serahkan aset Pantai Pede ke Pemda Mabar,”ujar Adu.

Wakil Bupati Mabar,Maksimus Gasa yang menjadi moderator pada acara sosialisasi tersebut mengatakan bahwa bila Gubernur memikirkan tentang PAD Propinsi maka Pemda Mabar siap menyerahkan uang Rp 20 juta per bulan. Tetapi. kata Gasa, Pantai Pede harus diserahkan ke Pemda Mabar.

“Pada prinsipnya kami merekomendasikan Pantai Pede dijadikan ruang publik masyarakat Mabar,”ujar Gasa yang kini sedang mempersiapakan diri maju sebagai calon bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015.

Penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah provinsi NTT untuk menyerahakan pengelolaan Pantai Pede kepada swasta bukan kali ini saja. Sebelumnya, dalam acara serupa yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah provinsi NTT pada Januari lalu, berbagai elemen di Labuan Bajo juga dengan tegas menyatakan penolakan.

Namun, hingga saat ini, pemerintah provinsi yang sudah melakukan nota kesepahaman dengan PT Sarana Investama Manggabar masih belum mengubah pendirian. Pemprov beralasan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah aset provinsi yang ada di Mabar. (PTD/Floresa).

spot_img

Artikel Terkini