Floresa.co—Pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng, dokter Dupe Nababan oleh Bupati Christian Rotok di penghujung masa jabatannya memberikan angin segar sekaligus mengundang pertanyaan.
Pengabdian Dupe selama delapan tahun tentu saja layak diapresiasi. Namun selama itu pula, keluhan terhadap pelayanan rumah sakit mengalir.
Paling santer adalah kasus terakhir yang menimpa pasien bernama Enik Nangge dari Wae Lengga. Setelah perutnya dibelah, operasinya tidak dilanjutkan. Berita tersebut menuai kecaman dari banyak pihak.
Sebelumnya beberapa kasus juga mencuat ke permukaan antara lain keluarga pasien yang mengamuk di ruang IGD, perlakuan yang kasar dari petugas rumah sakit, kesalahan diagnosis, dan lain sebagainya.
Fasilitas rumah sakit yang tak memadai bisa saja menjadi akar masalah. Tetapi keterangan dari Sekretaris Daerah, Manseltus Mitak memberi petunjuk lebih dalam. Pasalnya, meskipun hampir setengahnya (45%) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai diperoleh dari sektor Kesehatan (terbanyak dari RSUD Ruteng), tetapi pendapatan itu tak pernah diambil untuk dialokasikan ke sektor lain. Tahun ini, selain pendapatan dari rumah sakit yang sekitar 18 milliar itu dikembalikan ke rumah sakit, malahan ada dana tambahan dari APBD yakni sebesar 8 milliar.
Pertanyaannya, kemanakah dana sebesar itu? Apakah sebanding antara alokasi dana yang besar tersebut dengan pelayanan rumah sakit?
Membeludaknya keluhan selama ini mensinyalirkan bahwa kepemimpinan Dupe memang perlu dievaluasi. Kita patut prihatin dengan tak terbilangnya keluhan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, sementara dana yang dikucurkan lumayan besar tiap tahunnya.
Oleh karena itu, tanggapan dari pihak pemerintah untuk menggantikan Dupe atau karena dia mengundurkan diri layak diapreasiasi. Rupanya keluhan selama ini tak dianggap angin lalu.
Pergantian tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi dokter Elisabeth Frida Adur yang terpilih sebagai direktur RSUD Ruteng yang baru. Di bawah tampuk kepemimpinannya, semoga saja kualitas pelayanan lebih diperhatikan. Jangan sampai meninggalkan kesan bahwa “yang lama dan yang baru sama saja.”
Selebihnya, patut dicatat bahwa ini adalah kebijakan Rotok di penghujung masa jabatannya. Sekurang-kurangnya apa yang dilakukan Rotok bisa menjadi pesan penting untuk para bupati terpilih nantinya. Bahwasannya keluhan masyarakat perlu ditanggapi sesegera mungkin. Jiwa kepemimpinan, salah satunya, terletak pada respon yang sigap.
Meski demikian, di sisi lain sikap Rotok itu masih bisa dipersoalkan. Apakah tindakan itu tidak ada muatan politis mengingat Deno, yang sepuluh tahun bersama Rotok akan maju sebagai calon bupati pada Pilkada Desember mendatang?
