Oleh: JOAN UDU OFM
Dalam kolom Catatan Budaya di Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 25 September 2012, Tjahjono Widijanto, seorang budayawan pernah menulis artikel dengan judul menarik “Sastra Mencatat Kecemasan”.
Dalam bagian akhir tulisan tersebut, Widijanto menyitir konsep kepemimpinan ideal yang digambarkan dalam naskah The Leader karya Ionesco. Naskah The Leader, demikian Widijanto, bercerita tentang penantian masyarakat di suatu daerah yang sangat mendambakan kedatangan seorang pemimpin yang agung, hebat, adil, dan tampan.
Namun, setelah sekian lama menanti datangnya sang pemimpin, akhirnya, pada suatu hari yang tak mereka duga, datanglah sang pemimpin. Tragis dan ironis, karena sang pemimpin yang sekian lama dibayangkan begitu ideal, ternyata datang tanpa kepala karena memang tak punya kepala.
Dengan demikian, runtuhlah image tentang sang pemimpin yang telah sekian lama terkonstruksi di benak masyarakat tersebut.
Naskah The Leader yang disitir Widijanto tersebut rasanya cukup representatif dalam menguak sepak terjang kepemimpinan daerah yang mencuat transparan di NTT selama ini.
Problem krusial, seperti kemiskinan yang kian menggurita, pendidikan yang makin terbelakang, pembangunan yang stagnan dan lain-lain, serentak membangkitkan ekspektasi rakyat akan datangnya seorang pemimpin hebat, populis, dan yang berkarakter “membebaskan”.
Ekspektasi besar itu tak pelak mereka curahkan dalam setiap momen Pilkada—momen yang mereka yakini melahirkan sosok pemimpin yang ideal.
Namun, apa lacur, pesta Pilkada de facto tak lebih dari sekadar ritual lima-tahunan untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin pragmatis, ‘gila kuasa’, dan nir-testimoni politik. Pesta Pilkada belum cukup mampu melahirkan pemimpin-pemimpinyang transformatif dan yang “mau bekerja” untuk kesejahteraan rakyat.
Cermati fakta bahwa sampai kini, NTT tidak mengalami perubahan signifikan. Kemiskinan masih kronis, kualitas pendidikan terus jeblok dan yang menyedihkan, para pemimpin daerah (bupati dan gubernur) justru jamak hadir sebagai “jongos” yang menggerayang kesejahteraan rakyat.
Karakter pemimpin seperti itu tampak dalam banyak kebijakan pemerintah yang acapkali kontraproduktif dengan ekspektasi rakyat.
Sebut saja, misalnya, izin operasi pertambangan di banyak daerah di NTT, rencana privatisasi Pantai Pede, apatisme pemerintah dalam menangani human trafficking, dan sebagainya. Ini bukti
bahwa pemerintah daerah terkesan sunyi dan sepi dalam mengurus nasib rakyat.
Rangkaian fenomena ini juga memberi justifikasi bahwa para pemimpin yang selama ini dipilih rakyat dalam momen Pilkada cenderung pragmatis, oportunis, dan tidak populis.
Jabatan politik hanya digunakan para pemimpin daerah sebagai ‘sapi perah’ untuk memperkaya diri dan keluarga.
Kenyataan ini pun tak pelak meruntuhkan gambaran pemimpin ideal yang sudah lama terkonstruksi dalam benak rakyat. Entah berapa lama lagi rakyat harus menunggu hadirnya sosok pemimpin yang mereka idam-idamkan.
Substansi Politik Tereduksi
Realitas sosial-politik di NTT – yang dari waktu ke waktu kian gamang – semakin ruyak dan dilematis manakala banyak penguasa incumbent bersikukuh mempertahankan status quo.
Lucu bin aneh, di tengah geramnya rakyat menyaksikan sepak terjang mereka yang de facto tidak memuaskan, mereka justru berkukuh berkuasa lebih lama, mereka kalap membangun benteng pertahanan, menciptakan garis lintang, dan terusan demarkasi terhadap pelbagai entitas sosial dan rival-rival politik mereka.
Pada tataran ini, terlihat bahwa politik direduksi hanya sebagai arena kompetisi besar untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri (politics, at its worst is a selfish grab for power, glory and riches).
Ketika politik dalam kenyataannya hanyalah ajang pertarungan merebut dan mempertahankan kekuasaan, membuang dan mengumpulkan uang, maka pada kondisi ini, sundulan pertanyaan yang paling kontekstual adalah, apa itu politik?
Dalam situasi chaos seperti ini, batasan politik yang paling representatif mungkin apa yang pernah dilontarkan Lasswell (1972), bahwa politik adalah urusan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when, and how).
Indeks tesis Lasswell ini semakin menguat manakala dalam banyak kesempatan, kita acap menyaksikan politik kian terbajak elite (dalam konteks ini, para elite di daerah). Karena dibajak terus-menerus, politik akhirnya mengalami pergeseran makna asli.
Politik bukan lagi sebuah seni atau cara (techne) untuk mencapai bonum commune, melainkan sebuah entitas yang tersuntik oleh beragam kepentingan primordial yang tidak menyehatkan. Dan, ini nyata dalam level konstelasi dan praksis politik di NTT saat ini.
Politik untuk tataran NTT (dan Indonesia secara keseluruhan) sudah mengalami percampuran dan penyilangan antara yang asli dan tiruan, utopia dan kebenaran, bayang-bayang (simulakrum) dan realitas, serta kebenaran dan kepalsuan.
Semua gejala ini menggiring kita, rakyat NTT, pada sebuah skeptisisme besar terhadap politik dan perangkat-perangkat pembangunnya.
Para pemimpin, yang secara politis dan konstitusional,memiliki tanggung jawab dalam mengurus kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya mampu menunjukkan tanggung jawab secara holistik.
Bahkan, pejabat politik maupun pejabat publik lebih condong berpihak pada kepentingan-kepentingan primordial yang hanya memberikan keuntungan besar bagi diri dan keluarganya.
Mereka tidak tahu atau mungkin “pura-pura” tidak peduli dengan substansi jabatan yang mereka sandang. Janji pada masa-masa kampanye untuk memperhatikan nasib rakyat secara sungguh hanya tinggal janji. Kekuasaan itu kini didistribusi sebagai milik pribadi dan untuk kepentingan pribadi pula.
Representasi pemimpin (daerah) seperti ini dilukiskan Hobbes denganistilah selfish man, yaitu pemimpinyang lebih mementingkan diri sendiri, yang dapat melakukan apa saja atas manusia lain dan segala kekuatan yang ada di sekitarnya demi memenuhi hasrat dan kepentingan sendiri (Amir Piliang, 2003).
Manusia-manusia selfish man versi Hobbes ini bisa menghalalkan segala cara, termasuk mengeksploitasi tenaga, tubuh dan keterampilan orang lain sebagai suatu komoditas ( for commodity).
Pada tataran ini, ruang politik memiliki kecenderungan pada apa yang oleh Habermas, filsuf kontemporer asal Jerman, sebut sebagai “rasionalitas instrumental”.
Dalam paradigma “rasionalitas instrumental”, orang lain (rakyat) hanya dilihat sebagai instrumen atau objek, di mana dengan kehadirannya, tujuan dari tindakanku tercapai.
Dalam hal ini, para pemimpin pragmatis menginstrumentalisasi rakyat untuk menunjang tercapainya tujuan tindakan atau kepentingan pribadinya yang tak lain dan tak bukan adalah menjaga status quo.
Dalam karakter politik yang demikian, rakyat jamak diperdaya dengan sekelebat janji kesejahteraan. Ketika belum menjadi pemimpin, mereka mengeluarkan suara-suara kritis berdaya transformatif terhadap sekelumit kejanggalan dalam tubuh bangsa.
Rakyat selalu diiming-iming dengan sejumlah janji dan paparan program yang begitu mentereng dan populis. Namun, ketika sudah berhasil merengkuh dayung kekuasaan, gema nyaring suara profetik-transformatif itu semakin hambar dan tak kedengaran lagi.
Pada spektrum ini, rakyat dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan politik para pemimpin cerdik. Mereka (rakyat) menjadi korban politik yang suka bohong. Namun, di tengah hitam pekatnya konstelasi politik ini, masyarakat NTT tidak boleh putus asa dan pesimistis.
Kita masih memiliki harapan. Masih ada peluang bagi kita untuk menghadirkan pemimpin daerah yang kita idam-idamkan. Pesta Pilkada masih menanti kita untuk merealisasikan mimpi mencari sosok pemimpin yang ideal yang selama ini kita idam-idamkan.
Momen Pilkada yang tidak lama lagi akan dihelat menjadi kans yang baik bagi kita untuk menghukum para “pemimpin daerah yang tak punya kepala”, yaitu dengan tidak lagi memilih mereka pada Pilkada mendatang.
Komitmen ini juga mesti menjadi imperatif moral bagi kita untuk memilih pemimpin baru yang visioner dan yang memiliki niat yang tulus dan mulia dalam melayani rakyat.
Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
