BerandaPOLITIKSoal Tambang, Uskup Kupang...

Soal Tambang, Uskup Kupang Beda Sikap dengan KWI

Mg Petrus Turang Pr
Mg Petrus Turang Pr

Floresa.co – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memilih menolak pertambangan, karena dianggap tidak memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitar lokasi tambang dan merusak keutuhan ciptaan, sebuah sikap yang tampak berbeda dengn Uskup Kupang, Mgr Petrus Turang Pr.

Pernyataan menolak tambang itu disampaikan oleh Sekertaris Eksekutif KWI, Romo Edy Purwanto Pr saat beraudiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tambang untuk NTT pada Rabu (11/3/2015).

Kedatangan koalisi tersebut yang terdiri dari para pemuda sejumlah organisasi, bermaksud melapor pernyataan Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang menyebut Gereja di NTT menghambat pembangunan karena menghadang masuknya investor.

Dalam pertemuan tersebut, Romo Eddy pun menyatakan mendorong keuskupan se-NTT untuk mengeluarkan pernyataan bersama menanggapi pernyataan Novanto.

Pernyataan bersama ini, katanya merupakan “bentuk solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan Gereja dan rakyat.”

Terkait sikap terhadap masalah tambang, Uskup Kupang, dalam wawancara dengan Pos Kupang, koran yang berbasis di Kupang, ibukota NTT memberi pernyataan yang mengindikasikan dirinya justeru mendukung tambang. (Baca: Uskup Kupang Beri Sinyal Dukung Tambang)

Ia menyatakan, Gereja memang berupaya membela masyarakat dan meminta pemerintah “tidak menjual harta benda masyarakat demi kepentingan politik tertentu, demi kepentingan ekonomi tertentu.”

Namun, saat berbicara soal tambang, uskup itu tidak menyatakan penolakan, meski sejumlah Uskup di NTT, seperti Uskup Ruteng, Mgr Huber Leteng tegas menolak dan sejumlah lembaga Gereja terus menyatakan perlawanan terhadap tambang. (Baca juga: Uskup Ruteng: Cabut Semua Izin Tambang!)

Uskup Turang menyatakan, pengelolaan tambang harus sedemikian rupa, “agar tidak membawa dampak negatif yang merusak lingkungan dan tidak melecehkan, menghina masyarakat yang berada di sekitar pertambangan.”

Mengutip Uskup Turang, Pos Kupang edisi Sabtu (28/2/2015) menulis, pemerintah “harus membuat peraturan yang tepat, transparan, akuntabel, agar masyarakat tidak merasa ‘tercecer, tersingkir,’ dari lingkungan mereka karena kehadiran tambang”.

“Ia mencontohkan, tambang emas, tembaga, mangan, pasir harus dilakukan dengan baik agar membawa dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka,” demikian dilansir Pos Kupang. (ARL/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Potret Sejarah Manggarai dalam Sejarah Nusantara: Sebuah Studi Literatur

Catatan editor: Tulisan ini merupakan karya dari Vianney Andro Prasetyo, seorang...

Mengolah Kemiri Agar Harganya Selangit

Oleh: F RAHARDI Provinsi Nusa Tenggara Timur,khususnya Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor...

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.