BerandaPERISTIWAJPIC-SVD: Sejak Awal Uskup...

JPIC-SVD: Sejak Awal Uskup Kupang Dukung Tambang

Pastor Simon Suban Tukan SVD
Pastor Simon Suban Tukan SVD

Floresa.co – Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation- Societas Verbi Divini  (JPIC-SVD), salah satu lembaga Gereja Katolik yang getol menolak investasi pertambangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut memberi tanggapan terhadap pernyataan Uskup Agung Kupang, Mgr Petrus Turang Pr yang justeru memberi sinyal mendukung tambang.

Pastor Simon Suban Tukan SVD, Ketua Komisi JPIC-SVD Ruteng-Manggarai mengatakan, sejak polemik tambang muncul, “Uskup Kupang memang lebih mendukung perusahaan tambang”.

“Uskup Kupang memiliki cara pandang yang sempit tentang persoalan kemiskinan dan hidup manusia. Ia berpikir, kemiskinan dapat diatasi dengan tambang”, katanya kepada Floresa.co, Selasa (3/3/2015).

Sebagaimana dilansir Pos Kupang edisi Sabtu (28/2/2015), Uskup Turang menyatakan, pengelolaan tambang harus sedemikian rupa, “agar tidak membawa dampak negatif yang merusak lingkungan dan tidak melecehkan, menghina masyarakat yang berada di sekitar pertambangan.”

“Ia mencontohkan, tambang emas, tembaga, mangan, pasir harus dilakukan dengan baik agar membawa dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka,” demikian dilansir Pos Kupang. (Baca: Uskup Kupang Beri Sinyal Dukung Tambang)

Pastor Simon mengatakan, pandangan uskup ini tampak tidak berubah sejak dirinya bertemu Uskup Turang pada 2008 di Kupang. Padahal, kata Pastor Simon, begitu banyak fakta miris yang mereka temui di lokasi-lokasi tambang selama ini.

JPIC-SVD  bersama dengan JPIC-OFM dan JPIC sejumlah keuskupan serta sejumlah LSM memang merupakan penggerak advokasi masyarakat melawan tambang di NTT.

Pastor Simon pun mengajak Uskup Turang dan uskup lain di NTT yang belum memiliki sikap tegas terhadap tambang agar perlu merenungkan pernyataan Paus Fransiskus bahwa pertambangan dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi pertambangan tidak pernah mensejahterakan masyarakat di mana pertambangan itu dilakukan.

Sebelumnya, kritikan terhadap Uskup Turang juga datang dari JPIC-OFM.

Pastor Peter C. Aman OFM, Direktur Komisi  JPIC-OFM Indonesia menyebut pernyataan uskup itu menunjukkan ketidakberpihakan pada perjuangan Gereja di NTT.

Dengan nada sinis, Pastor Peter menyebut, “mestinya pernyataan Uskup Turang tidak perlu diributkan”.

“Karena si Turang itu tidak punya rekam jejak tolak tambang”, katanya kepada Floresa.co, Minggu (1/3/2015). (Baca: JPIC-OFM: Uskup Kupang Memang Tidak Punya Rekam Jejak Tolak Tambang)

Pernyataan Turang, bagi Pastor Peter, persis sama dengan apa yang disampaikan investor tambang, hal yang menurutnya, berdasarkan pengalaman riil di wilayah lingkar tambang, sangatlah paradoks dengan klaim-klaim demikian.

Karena itulah, JPIC-OFM tegas menolak tambang, karena yang dijanjikan hanya surga semu, di mana masyarakat kemudian mengalami peminggiran.

Pastor Peter mengatakan, apa yang  disampaikan Uskup Turang adalah pernyataan sikap dan pendiriannya sebagai Uskup Agung Kupang.

“Pernyataannya sama sekali tidak sensitif dengan semangat umat dan uskup lainnya, terutama Uskup Atambua yang jelas-jelas tolak tambang,” katanya.

Ia menegaskan, pernyataan Uskup Turang, bisa saja karena uskup asal Manado itu tidak punya sensitivitas sosio kultural lokal dengan NTT.

“Karena itu, dia berpikir sebagaimana umumnya investor yang datang mengeruk kekayaan NTT dan kemudian meninggalkan NTT dalam kondisi ‘stigmatis’, yaitu miskin, melarat, tertinggal,” ujar Pastor Peter yang juga Dosen Teologi Moral di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Ia pun menegaskan, dalam konteks tertentu, perjuangan tolak tambang mesti tetap dilakukan, meski kadang, rakyat memang seperti kehilangan dukungan, termasuk dari pejabat Gereja sendiri. (Baca juga: Walhi NTT: Uskup Kupang Tidak Paham Cara Kerja Tambang)

“Perjuangan tolak tambang mesti menjadi perlawanan rakyat pemilik kedaulatan dan berhak menentukan masa depan NTT, kendati elite politik dan religius tidak selalu mendukung,” katanya. (ARL/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Sudah Seharusnya Cara-cara Represif Ditinggalkan

Seharusnya polisi bisa bertindak lebih bermartabat dari sekadar mendaur ulang cara kekerasan. Pelaku wisata dan warga bukan musuh, apalagi mereka hanya ingin menuntut haknya. Menabur benih kekerasan hanya akan menuai konflik berkepanjangan.