Pemkab SIkka Tak Punya Perencanaan Jelas Soal Pariwisata

Baca Juga

Bupati Ansar Rera dan Wakil Bupati Nong Susar
Bupati Ansar Rera dan Wakil Bupati Nong Susar

Maumere, Floresa.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadikan wisata sebagai sektor unggulan dalam program pembangunana lima tahun kepemimpinan Bupati Ansar Rera dan Wakil Bupati Nong Susar.

Namun, ironisnya sampai hari ini, Pemkab melalui Dinas Pariwisata belum juga memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPKA).

Tanpa ini, dapat dipastikan pengembangan kepariwisataan di daerah dengan julukan “Nyiur Melambai”ini akan berjalan tanpa arah yang jelas.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PDIP, Stef Sumandi, ketika ditemui Floresa.co di Kantor DPC PDIP Sikka, Selasa (17/02/2015).

Stef mengungkapkan, DPRD Sikka melalui Komisi III dan Badan Anggaran telah meminta Dinas Pariwisata untuk segera membuat RIPPKA. Tetapi sampai hari ini, belum juga dikerjakan.

Menurutnya, RIPPKA merupakan dokumen strategis yang berisi kajian yang bersifat ilmiah. Kajian ini melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam dunia kepariwisataan, seperti agen travel, akademisi kampus, perhotelan dan jejaring lainnya.

Ia mengaku heran dengan mekanisme kerja Dinas Pariwisata yang seolah-olah bertindak layaknya pelaku pariwisata. Padahal, kata dia, tugas pemerintah hanyalah memfasilitasi bukan mengurusi secara langsung.

“Tugas pemerintah ya , menyiapkan regulasi dan anggaran,”tegasnya.

Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Kornelis Soge yang ditemui Rabu (18/02/2015) juga mempertanyakan arah pengembangan sektor wisata di Kabupaten Sikka.

Menurut Kornelis, kejadian seperti penyewaan Pusat Galeri Seni sebagai tempat dagang barang elektronik menunjukkan dinas terkait tidak mempunyai rencana induk atau rencana strategis. Akibatnya, setelah galeri dibangun, malah bingung untuk memanfaatkannya. (Baca: Di Sikka, Pusat Galeri Seni Malah Jadi Tempat Dagang Barang Elektronik dan Furnitur)

Kornelis menambahkan, RIPPKA wajib dimiliki oleh Dinas Pariwisata karena merupakan instrumen untuk menggerakkan dukungan politik DPRD serta bagian dari partisipasi publik. (Mario Sina, Kontributor Floresa.co di Sikka ).

Terkini