benderaFloresa.co – Ada banyak kritikan terhadap partai politik (Parpol). Ada yang mengatakan parpol itu tak pernah bersikap demokratis. Dengan kata lain, parpol belum sepenuhnya berfungsi untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi.

Kritikan demikian misalnya terungkap dalam tulisan Melky Pantur yang dimuat Floresa.co, 10 Februari lalu.

Dalam tulisan berjudul, “Benarkah DPC PDIP Mangggarai Demokratis?”, Melky, seorang jusnalis di Ruteng mengaku sangsi, apakah DPC PDI Perjuangan di Manggarai benar-benar demokratis sebagaimana diklaim para petugas partai itu dalam menyaring calon bupati yang akan mereka dukung dalam Pilkada tahun depan.

Edi Danggur, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta mengatakan, memang partai itu kerap dibenci, tetapi sekaligus dicari.

Kebencian itu, kata dia, selain karena adanya anggapan bahwa partai itu tidak demokratis, sebagaimana terungkap dalam tulisan Melky, juga ada anggapan bahwa partai itu menjadi sarang korupsi.

“Sebabnya, tak pernah ada transparansi dari mana saja sumber dana partai itu. Apakah dana itu diperoleh dengan cara halal atau haram”, kata Edi kepada Floresa.co, baru-baru ini.

Karena itu, jelasnya, ketika seorang bendahara partai kabur bawa lari uang partai, proses hukumnya sering berakhir tidak jelas.

“Mulai dari sikap elit partai itu sendiri yang maju mundur mengenai perlu tidaknya proses hukum itu.”

Sebab, demikian Edi, bisa terjadi, proses hukum itu bagai menepuk air di dulang, kepercik ke muka sendiri.

“Kuatir ada pertanyaan dari aparat penegak hukum: dari mana saja partai punya uang sebanyak itu. Maka partai biasanya sangat gagap untuk memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan seperti itu”, jelasnya.

Kedua pernyataan di atas, dugaan tidak demokratis dan dugaan sarang korupsi, sadar atau tidak, menurut Edi, adalah bukti ketidaksukaan atau bahkan kebencian orang per orang terhadap partai.

“Bisa jadi, orang-orang tersebut punya pengalaman pribadi berhadapan dengan elit-elit partai yang sikapnya tidak demokratis dan berperilaku korup”.

Kata Edi, sayangnya, dalam banyak hal, kita justru merasa sangat tergantung pada partai. Di saat tertentu, partai dicari begitu sulit. Mencari jarum yang hilang, kadang lebih mudah, ketimbang mencari partai. Itu karena partai itu punya posisi strategis.

Paling tidak, kata dia, posisi strategis partai itu terkait tiga hal berikut.

Pertama, alasan yang sifatnya opportunistis-pragmatis, partai adalah kendaraan bagi siapa pun yang hendak bertarung dalam pemilihan pejabat publik, baik bupati, gubernur, bahkan presiden.

“Kalaupun ada jalur independen, tetapi sering tidak lebih efektif dibandingkan bertarung lewat jalur partai. Argumentasi ini tentu perlu diperdebatkan karena bukan sebagai kebenaran mutlak,” tegasnya

Kedua, partai adalah wadah pengkaderan pejabat publik. Menteri-menteri kabinet Jokowi mayoritas orang partai atau simpatisan partai tertentu.

“Itu sebabnya ada banyak aktivis non partai di masa lalu cenderung lari ke partai. Harapannya, kelak bisa ikut dalam perlombaan meraih jabatan publik. Walaupun dalam konteks tertentu, partai juga bisa melirik orang di luar partai jika memang yang bersangkutan kompeten,” kata Edi.

Ketiga, partai merupakan sarana efektif untuk menyalurkan aspirasi. Terutama partai yang punya wakil di dewan.

“Melalui anggota dewan, partai tinggal klik tombol, dan berbunyilah si anggota dewan. Kalau si anggota dewan tidak berbunyi maka itu jadi alasan pencopotannya dari gedung wakil rakyat”.

Menyadari posisi partai seperti itu, kiranya partai perlu dipeluk dan rangkul Tidak boleh dijauhi, apalagi dibenci.

“Menjauhi apalagi membenci partai, justru membuat partai itu imun terhadap aspirasi-aspirasi yang mempromosi nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam soal cara mendapatkan dana partai,” tegas Edi. (ARL/Floresa)