Kantor Bupati Manggarai Timur (Foto: Ist)

 

Kantor Bupati Manggarai Timur (Foto: Ist)
Kantor Bupati Manggarai Timur (Foto: Ist)

Borong, Floresa.co – Belasius Tabur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) diancam akan dilaporkan ke polisi oleh seorang kepala desa di kabupaten itu.

Pokok persoalannya, rencana pembangunan Puskesmas di Desa Golo Lembur, Kecamtan Lambaleda.

Menurut Kepala Desa Golo Lembur, Robertus Imbi, Puskesmas tersebut sesuai rekomendasi warga, dibangun di kampung Lompong persisnya di samping SDI Bangka Jari.

Namun, Belasius dan Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Timur Philipus Mantur memindakan lokasi tersebut ke kampung Wae Nenda di atas tanah kantor desa.

Robertus menuding pemidahan lokasi itu dilakukan sepihak tanpa melalui persetujuan pemerintah desa dan masyarakat.

Karena itu, ia berencana melaporkan masalah ini ke polisi. Sebab, menurut sang Kades, pembangunan Puskesmas di lahan milik pemerintah desa tanpa persetujuan pemerintah desa merupakan bentuk pencaplokan lahan.

Menanggapi rencana pengaduan kepolisian ini, Belasius mengatakan, pemindahan lokasi tersebut merupakan kewenangan Bupati Manggarai Timur Yosep Tote. Dan proyek tersebut adalah tanggung jawab bupati melalui Dinas Kesehatan.

“Kenapa saya yang dilapor, kok bupati yang punya proyek, kegiatan, (melalui) Dinas Kesehatan. Coba yang rasional sedikit,” ujarnya kepada Floresa.co, Selasa (17/3/2015).

“Bukan saya pemilik proyeknya, pemilik kegiatan adalah Bupati melalui Dinas Kesehatan. Saya perencana,”tambahnya.

Belasius mengklaim tanah di Wae Nenda sudah diserahkan oleh masyarakat. Karena itu, kata dia, seharusnya Kepala Desa melaporkan masyarakat yang menyerahkan tanah itu.

“Kenapa mesti lapor kita (pemerintah), lapor masyarakat di sana yang menyerahkan tanah itu. Kan yang menyerahakan tanah itu mereka yang di bawah,” ujarnya.

Belasius menjelaskan pembangunan Puskesmas dilakukan di Wae Nenda karena merupakan peningkatan dari sebelumnya berstatus Pustu. Dan lokas Pustu itu, kata dia, adanya di Wae Nenda.

“Di sana itu Pustu satu lokasi dengan kantor desa, luas memang di sana (Wae Nenda) lokasinya. Dan SK (Surat Keputusan) bupati, lokasinya di Wae Nenda,” ujarnya.

Dia mengakui sudah menerima surat protes dari Kepala Desa Golo Lembur, Robertus Imbi terkait lokasi pembangunan Puskesmas di Wae Nenda. Namun, dia menegaskan kewenangan penentuan lokasi ada di tangan Bupati Tote.

“Semuanya nanti terganting bupati, karena Pak Bupati sudah menetapkan lokasi Puskesmas di Wae Nenda dan itu dasarnya karena peningkatan dari Pustu kecuali kalau pembangunan baru boleh. Kalau pembangunan baru juga tetap Pak Bupati yang menentukan lokasinya,”ujarnya.

Belasius membantah bahwa pemindahan lokasi itu dilakukan karena faktor nepotisme mengingat dirinya berasal dari Wae Nenda.

“Betul saya dari Wae Nenda tapi seperti yang saya bilang tadi Puskesmas itu peningkatan Pustu dan Pustu ini sudah ada di sana (Wae Nenda). Saya juga tidak tahu dulu kenapa Pustu ada di situ (Wae Nenda) sehingga terlanjur nama Pustunya, Wae Nenda, Puskesmasnya, Wae Nenda,” kilahnya.

Belasius berharap agar Kepala Desa bersama masyarakat kembali duduk bersama untuk membicarakan lokasi pembangunan Puskesmas itu.

“Kita tidak inginkan ada perbedaan keinginan dari masyarakat di sana, kita harus jaga. Apalagi kalau pengadaan tanah baru kan butuh waktu lagi, mungkin juga butuh dibayar lagi, dibeli,” ujarnya.

Sebelumnya, kata kata Kades Robertus ,  lokasi di Kampung Lompong akan diberikan secara gratis oleh masyarakat. Namun, menurut klaim Belasius, lokasi di Wae Nenda lebih tepat karena letaknya di tengah-tengah.

“Kalau di Wae Nenda itu kan letaknya pas di tengah-tengah dan memang pasnya di Wae Nenda dan yang menentukan lokasi proyek di Manggarai Timur adalah kewenangan bupati. Untuk memindahkannya itu adalah bupati,” ujar Belasius. (PTD/Floresa)