Floresa.co – Kritikan untuk Ketua DPRD Manggarai Barat (Mabar), Mateus Hamsi yang tampak berubah sikap terkait konflik Pantai Pede kembali muncul.
Kris Bheda Somerpes, dari Sunspirit for Justice and Peace, sebuah LSM yang berbasis di Labuan Bajo menjelaskan, perubahan sikap Hamsi menunjukkan bahwa pernyataan politisi Golkar itu di hadapan publik pada acara sosialisasi terkait penyerahan pengelolaan Pantai Pede oleh investor swasta, hanya sebuah strategi menghindari tekanan.
“Hamsi hanya mau menunjukkan bahwa dia pro rakyat, padahal sejatinya semu dan omong kosong”, kata Kris kepada Floresa.co, Kamis (22/1/2015).
Ia menjelaskan, Hamsi juga sedang mencederai dirinya sendiri serta rakyat Mabar.
“Ia tidak hanya mencederai dirinya sebagai wakil rakyat, tetapi juga rakyat mabar yang berjuang memperjuangkan hak-hak politiknya,” kata Kris.
“Pernyataan Matius Hamsi sama sekali tidak mencerminkan posisi dan sikap politiknya sebagai wakil rakyat,” lanjutnya.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, dalam wawancara dengan Floresa.co, Hamsi mengatakan, dalam kasus Pantai Pede, ia akan sangat hati-hati dan tidak mau terlibat kasus hukum lagi.
“Kali ini (terkait Pede) kita hati-hati, jangan sampai saya dipenjara. Mati sudah. Saya tidak mau,” tandasnya.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan Gubenur NTT dan Ketua DPRD NTT untuk membahasa masalah Pantai Pede yang direncanakan akan berlangsung pada 27 Januari mendatang, ia hanya akan meneruskan aspirasi masyarakat.
Namun, ia melanjutkan, semuanya terserah pada pihak provinsi. Pihaknya tidak akan mengintervensi.
“Kembali pada provinsi itu sendiri. Seperti apa mereka punya tanggapan kalau masyarakat tidak mau,” katanya.
“Tapi untuk kita memaksa tentu tidak mungkin”, lanjut Hamsi.
Pernyataan Hamsi yang tampak jelas abu-abu berbeda dengan apa yang ia sampaikan saat menghadiri sosialisasi yang digelar tim dari Pemprov NTT di Labuan Bajo pada Sabtu (17/1/2015).
Pada kesempatan tersebut, Hamsi bahkan mendesak Bupati Dula untuk sama-sama menolak pengelolaan Pantai Pede oleh pihak ketiga sebagaimana diinginkan Pemprov NTT.
“Kami DPRD Manggarai Barat meminta kepada Bupati Manggarai Barat bahwa masyarakat Manggarai Barat menolak. Kami juga menolak”, kata Hamsi.
Ia melanjutkan, “Sampaikan (kepada gubernur) bahwa sosialisasi ini ditolak.” (ARL/Floresa)
