Floresa.co – “17 Januari 2015” patut dikenang sebagai momen kemenangan masyarakat sipil (civil society) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terhadap arogansi pemerintah.
Tanggal itu memang menjadi puncak penolakan masyarakat terhadap rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang ingin menyerahkan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahan yang disebut-sebut milik Setya Novanto, Ketua DPR RI sekaligus petinggi Partai Golkar.
Di pantai itu, PT SIM yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak Pemprov NTT, berencana membangun hotel.
Namun, Perwakilan Pemprov NTT yang datang ke Labuan Bajo untuk sosialisasi terkait rencana itu dibuat tak berkutik oleh seluruh elemen masyarakat dan organisasi pemuda.
Lantas, apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada masyarakat sipil Mabar yang ingin mempertahankan Pantai Pede, yang selama ini dikenal sebagai natas labar atau tempat bermain, dari cengkeraman penjajah bertopeng pemerintah daerah dan penguasa modal.
Lontaran gagasan, hujan interupsi, dan gestur masyarakat dalam acara sosialisasi itu menyiratkan sebuah tekad dan kesediaan menumpahkan darah demi mempertahankan haknya. Bahwa, “Ini natas labar kami!”
Namun, masyarakat Mabar tetap dan harus waspada. Musuh atau penjajah yang kalah di medan perang biasanya mundur untuk memikirkan strategi baru.
Kemenangan 17 Januari tidak serta merta mampu meredam kekeraskepalaan Pemprov NTT, yang tampak diidap gejala sulit berpikir untuk kepentingan rakyat.
Indikasinya jelas, selama ini, di tengah gelombang penolakan dan protes masyarakat Mabar, Pemprov NTT tetap bersikeras menyerahkan Pantai Pede kepada PT SIM.
Pemprov memang beralasan, pembangunan hotel bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan rakyat.
Alasan ini memang terkesan populis, tapi sejatinya, kepentingan rakyat bukan hanya soal berapa banyak uang yang bisa dimasukkan dalam PAD, mengingat itu kerap kali juga dikorupsi, daripada dipakai untuk kepentingan bersama.
Warga Mabar tak hanya butuh uang, karena nilai Pantai Pede bagi mereka tak sebatas kalkulasi rupiah. Ada nilai budaya, sosial di sana, hal yang memang tak mampu dijangkau daya pikir Pemprov NTT.
Rayuan soal adanya PAD itu sama seperti rayuan iblis yang ingin mencobai Yesus di padang gurun. Yesus sudah tahu siapa iblis itu. Begitu pula dengan Pemprov NTT, masyarakat sudah tahu siapa dan apa motivasi mereka.
Selain itu, kekompakan Bupati Agustinus Dula dan Ketua DPRD Mateus Hamsi yang melawan Pemprov NTT dalam sosialisasi itu, layak diwaspadai dan patut dipertanyakan.
Semua tahu, dalam polemik ini, Bupati Dulla beberapa kali mengalami perubahan sikap. Jadi, meskipun dalam sosialisasi itu, ia menyatakan menolak pembangunan hotel di Pantai Pede, itu jangan dianggap sebagai sikap final seorang Dulla.
Apalagi, sebagaimana tampak jelas dalam seluruh proses sosialisasi, penolakan Dulla, tampak sebagai akibat dari kuatnya desakan publik, bukan dari hati seorang pemimpin yang secara sungguh memikirkan rakyat.
Dibaca secara lain, pernyataan penolakan Dulla bisa jadi karena momen perhelatan Pilkada kian mendekat. Lantas, ia memaksa diri berakting di depan publik Mabar, agar ada kesan ia pro rakyat.
Demikian halnya dengan sikap Hamsi. Bukankah penolakannya terhadap sikap Pemprov NTT sama saja mengkhianati bos-nya di Partai Golkar, Setya Novanto.
Atau, Ketua DPD II Golkar ini mau beradu akting dengan Dula dalam menarik simpati masyarakat, mengingat keduanya sama-sama akan maju dalam Pilkada mendatang?
Karena itu, masyarakat Mabar boleh saja bereuforia terhadap kemenangan pasca peristiwa 17 Januari. Tetapi tentu, perjuangan belumlah selesai.
Warga Mabar sesungguhnya belum sungguh-sungguh menang sebelum Pemprov NTT secara elegan mencabut MoU dengan PT SIM dan kemudian dengan rela menyerahkan Pantai Pede ke Pemkab Mabar.
