BerandaPOLITIKGuru di Matim Wacanakan...

Guru di Matim Wacanakan Pemboikotan UN, Pemda Matim Pun Dicerca di Media Sosial

UN-yang-Lebay-598x424

Floresa.co – Rencana para guru di Manggarai Timur (Matim) memboikot Ujian Nasional (UN) Tahun 2015 mendapat tanggapan beragam dari berbagai elemen masyarakat di media sosial Facebook.

Dari pantauan Floresa.co, di salah satu grub media sosial Facebook (FB), yaitu “Suara Rakyat Manggarai Timur”, berita terkait yang dibagikan oleh facebooker dengan nama akun “Ryan Dagur” menghadirkan komentar-komentar menarik. Ada yang pro terhadap wacana tersebut, tetapi ada juga yang berpihak kepada Pemda Matim.

Ryan Dagur, pada berita yang dibagikannya itu, meninggalkan komentar yang menyayangkan keputusan sepihak Pemda Matim memotong honor guru pengawas UN.

Kaco, uang pengawan UN pun ditilep, Guru di Matim Wacanakan Boikot UN 2015”, tulis Ryan.

Atas berita tersebut, Facebooker lain, dengan nama akun “Elvis Suman”, memberikan tanggapan yang mengamini komentar Ryan. “Benar sekali itu”, tulis Elvis.

Ada juga komentar lain, juga datang dari Elvis Suman dan Marsiano Rimun. Mereka menilai, apabila persoalan ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin, guru-guru di Matim akan memboikot UN.

Kayaknya ga ada guru yang mau jadi pengawas UN 2015”, tulis Elvis.

Marsiano Rimun menyambung, “Kalau dinas tidak bisa mencari solusi, yang jelas, guru-guru tidak ada yang mau jadi pengawas UN 2015”.

Lain lagi komentar dari Andriy Jonathan Tulle dan Kornelya Agus. Mereka melihat ada indikasi korupsi dibalik berkurangnya honor guru-guru pengawas tersebut. Mereka heran dan sangsi atas hal tersebut.

525-175 = tanpa penjelasan, tulis Andiy. Agus pun melanjutkan, dengan menggunaka bahasa Manggarai menulis,  Mori, seng duat de guru pun masih ditilep”.

Lain lagi komentar dari Placidus Galla. Ia menghendaki guru-guru lebih mengutamakan kepentingan siswa tanpa harus memikirkan berapa jumlah honor yang diterima.

“Guru tuh seharusnya mikir untuk kepentingan siswa. Jangan sampai gara-gara kesalahan oknum pemda yang korupsi, lalu, siswa yang mereka didik bertahun-tahun dikorbankan”, tulis Placidus.

Komentar Placidisu pun dipertanyakan oleh Sam Congkar. Sam menulis, “Om Placidius guru atau oknum pemda? Kalau om guru, pasti akan berpikir untuk mogok. Kalau om oknum Pemda, saya tidak tahu om akan berpikir bagaimana”.

Dan, ditutup komentar Erik Jumpar. Erik menilai, Matim tidak pernah keluar dari berbagai persoalan. Dia pun mengharapkan perubahan di Matim.

Alasan tidak dibaginya pasti kendala administrasi. Sampai kapan Matim lancar urusannya?” tulis Erik.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, wacana mogoknya guru di Matim untuk mengawas UN dikarenakan keputusan sepihak Matim yang mengurangi honor pengawas UN tahun 2014.

Jika tahun sebelumnya (2013), seluruh guru pengawas mendapat honor Rp 525.000, di tahun 2014, Pemda Matim, memberikan honor sebesar Rp 175.000.

Apalagi, menurut salah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Borong, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) tidak memberikan penjelasan alasan dipotongnya uang honor tersebut.

“Tanpa penjelasan dari  PPO, makanya ada ide dari beberapa teman mau boikot UN 2015,” ujarnya.

Pengakuan guru di Borong itu juga sama dengan yang diutarakan oleh guru di SMP Negeri I Bealaing, Poco Ranaka.

Guru tersebut yang juga minta namanya tidak disebut mengatakan, bagaimana mungkin mereka mengambil dana Rp 175.000, sementara jumlah biaya yang mereka keluarkan dari kantong sendiri untuk transportasi selama mengawasi UN mencapai Rp150.000.

Saat UN kali lalu, guru ini mengawas di salah satu sekolah yang terpencil di Poco Ranaka, sehingga ia harus mengeluarkan biaya banyak selama bertugas.

Ia mengaku, tidak akan mau lagi menjadi pengawas untuk UN tahun ini.

Para guru yang dihubungi Floresa.co meminta nama mereka tidak disebut karena takut dengan atasan di lingkup Pemda Matim yang menurut mereka, kerap memanggil dan mengancam guru-guru yang kritis. (ARJ/Floresa).

 

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Rentetan Aksi Represif Aparat di Labuan Bajo: Warga di Kafe Diserang dan Dipukuli

Tindakan represif itu diawali dengan peringatan agar ratusan massa yang berkumpul di depan markas Polres Mabar segera membubarkan diri. Dimulai dengan tembakan peringatan, aparat melakukan penyerangan dengan memukul warga serta merusakkan beberapa kursi di dalam kafe.

Jokowi Umumkan Pulau Rinca untuk Pariwisata Massal, Pulau Padar dan Komodo untuk Pariwisata Eksklusif

Skema ini mengancam keutuhan Taman Nasional Komodo sebagai rumah perlindungan aman bagi satwa langka Komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim dan dari desakan aktivitas eksploitatif manusia. Dengan skema itu pula, telah terjadi perubahan drastis paradigma pembangunan pariwisata dari ‘community based-tourism’ menjadi ‘corporate-driven tourism’.

Komodo Dibawa ke Negara Lain, Bukan Hal Baru!

Labuan Bajo, Floresa.co - Penangkapan penyelundup Komodo di Jawa Timur (Jatim)...

Perusahaan-perusahaan yang Pernah dan Masih Mengantongi Izin Investasi di Taman Nasional Komodo  

Selama sekitar dua dekade terakhir, Taman Nasional Komodo menjadi bancakan investor untuk mengais rupiah. Meskipun berstatus wilayah konservasi binatang purba komodo, namun perusahaan-perusahaan masih mendapat izin investasi.

Mengenal Motif Songke-Kain Tenun Sulam Manggarai Timur

Borong, Floresa.co - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki...

Buntut Kenaikan Tarif ke TN Komodo, Pelayanan Jasa Wisata di Labuan Bajo akan Mogok Massal, Dimulai 1 Agustus 2022

“Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam menyepakati komitmen pemberhentian semua pelayanan jasa pariwiata di Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022,” demikian ditegaskan pelau wisata.

Polemik Kenaikan Tarif Masuk: Ke mana Arah Pengelolaan Taman Nasional Komodo?

Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Catatan Sosialisasi Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Irman Firmansyah Ajak Berdebat Secara’Akademis’ dan Pelaku Wisata yang Kukuh Menolak  

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irman Firmansyah memantik keributan dalam ruangan setelah mengajak siapapun untuk berdebat, dengan catatan lawannya tersebut ialah seorang akademisi. “Kalau ada yang mau berdebat akademik, saya ‘open’, tapi sesama akademisi. Kalau yang tidak juga nanti akan habis waktu,” ujarnya.