Tokoh Katolik Desak Jokowi Rombak Kabinet

Joko Widodo
Joko Widodo

Jakarta, Floresa.co – Presiden Joko Widodo diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis dan tepat guna, termasuk kemungkinan perombakan kabinet dengan menempatkan menteri yang berkompeten di bidangnya untuk menghadapi tantangan memburuknya ekonomi nasional.

Selain itu, para menteri, pejabat setingkat menteri atau pejabat negara jabatan strategis tidak cukup hanya bersih diri saja tetapi harus memiliki kompetensi di bidangnya.  Mereka diminta untuk tidak mengedepankan politik artifisial, namun fokus bekerja serta tidak membuat komentar yang akan mengundang rasa permusuhan hanya untuk pemberitaan.

Demikian kesimpulan Forum Group Discussion (FGD) “Economy & Politic Outlook 2015” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Jakarta, Kamis (18/12). Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Ketum Presidium Pusat ISKA, Muliawan Margadana, didampingi para dewan pakar termasuk di antaranya Adrianus Meliala, Charles Mangun, budayawan Eka Budianta, Titus Sarijanto serta beberapa politisi.

Dalam laporannya dikatakan, ISKA  menyiratkan bahwa “bulan madu” antara  Joko Widodo dengan rakyat akan segera usai dengan kenyataan memburuknya ekonomi pada akhir 2014 dan hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan stabilitas politik dan keamanan pada 2015.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sempat menyentuh Rp 12.900 bukan hanya persoalan imbas dari perang energi antara Barat vs Russia terkait dengan masalah Ukraina.

Pelemahan rupiah itu juga merupakan wujud ketidakpercayaan pasar terhadap para menteri ekonomi kabinet Joko Widodo. Jika dolar menyentuh Rp 13.250, Indonesia dalam kondisi darurat ekonomi dan pemerintah harus melakukan koreksi target APBN berdasarkan skala prioritas.

Bahkan besar kemungkinan program pembangunan yang terkait dengan dijadikannya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan terganggu dan bahkan tertunda.

Sementara itu, turunnya harga minyak dunia pada kisaran US$ 60 – 70 per barel, jika tiada berkesudahan,  akan mengoreksi target APBN yang menggunakan patokan harga minyak sebanyak US$ 105 per barel.  Yang lebih buruk adalah, bisa dipastikan investasi migas domestik akan melemah dan target lifting yang saat ini hanya mencapai 740.000 barel per hari juga tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan para Kontraktor Kontrak KerjaS ama (K3S) diduga enggan melakukan investasi mengingat masa depan harga minyak belum menentu, sementara biaya investasi ataupun produksi migas masih menggunakan nilai kontrak jangka panjang dengan asumsi harga minyak sebelum turun.  Kondisi perekonomian Indonesia juga harus menghadapi kenyataan pahit mengingat, pencapaian target pajak 2014 hanya mencapai 70%.  Jika kegiatan ekonomi turun bisa dipastikan, perolehan pajak juga turun.  Sementara diketahui bahwa, pajak dan migas adalah dua instrumen utama ketahanan ekonomi Indonesia.

“Bulan madu” akan usai ketika rakyat menyadari di tengah menurunnya harga migas dunia, rakyat ternyata tanpa sadar telah memberi subsidi kepada pemerintah dan penurunan harga BBM merupakan tuntutan segera. Sekalipun demikian disadari penurunan harga BBM tidak otomatis menurunkan harga kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya seperti rumah, turun.

Jalan Keluar

Jika kondisi ekonomi di tahun 2015 tidak menggembirakan yang ditandai dengan nilai tukar Rrpiah terhadap dolar terus merosot dan harga minyak tidak bisa kembali pada harga semula, kegiatan ekonomi akan berhenti dan sebagai ancamannya adalah instabilitas keamanan di daerah-daerah akan menjadi taruhannya.  Diperkirakan, angka pengangguran akan meningkat di daerah-daerah khususnya daerah pariwisata jika  efisiensi pemerintah dijalankan.

Oleh karena tahun 2015 merupakan tahun sulit, Joko Widodo perlu melakukan perombakan kabinet dengan menempatkan orang yang tepat di bidangnya.  Indonesia tidak hanya membutuhkan sosok yang bersih dari korupsi tetapi yang paling penting adalah negara ini memerlukan orang yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Bidang energi, sebagai contoh, sangat perlu ditangani dengan cara professional dan hati-hati.

“Oleh karena itu, pemerintah harus realistis atas kondisi ini dan mengantisipasi terhadap kemungkinan bangkrutnya ekonomi nasional. Lebih baik menyiapkan “worst case scenario “ daripada menyalahkan kondisi global karena rakyat perlu tahu, kesiapan pemerintah dalam menghadapi terpuruknya ekonomi Indonesia,” ujar Muliawan.

ISKA juga mengimbau kepada para anggota kabinet ataupun pejabat terkait untuk tidak melakukan perilaku politik artifisial, di luar kenormalan dan kewajaran seperti, meloncat pagar,menyuguhkan ubi, menjual gedung demi penghematan dan lain-lain. Yang paling penting, para menteri selayaknya menunjukkan politik essential sesuai dengan Nawa Cita program Presiden.

Lebih jauh lagi, dijelaskan bahwa, pemerintah perlu mempersiapkan terbangunnya kembali ekonomi kecil dan lemah seperti yang terjadi pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Karena dengan hal tersebut  diharapkan Indonesia dapat melewati masa sulit dalam krisis ekonomi.

Di bidang politik, Pemilu 2014 dapat disebut sukses namun tetap patut sayangkan secara etika dan moral dengan dipecatnya 176 penyelenggara Pemilu dan banyaknya kasus politik uang. Pemilukada serentak bulan November 2015 di 204 lokasi ‎akan menjadi taruhan Etika serta stabilitas Nasional.

Sementara itu, kepada lembaga negara strategis lainnya, seperti DPR RI, diminta untuk mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja bersama-sama untuk menghadapi situasi global dan nasional yang makin tidak menentu. Pengajuan APBN-P di tahun 2015 tentu tetap patut dikritisi, namun jangan sampai menjadi kegaduhan politik berkelanjutan. (ARL/Floresa)

spot_img

Artikel Terkini