Labuan Bajo, Floresa.co – Gubernur NTT Frans Lebu Raya berencana menyerahkan pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) ke PT Sarana Investama Manggabar milik politikus Golkar Setya Novanto.
Sejumlah elemen masyarakat sipil di kota itu menolak keras rencana tersebut. Sayangnya, Bupati Agustinus Ch Dulla yang semula mengatakan akan berjuang bersama rakyat, akhirnya memilih cuci tangan. Ia mengaku tidak mau berada bersama warga masyarakatnya untuk berjuang menolak rencana Lebu Raya.
“Omong tentang Pantai Pede, kalau diminta saya ikut berjuang melawan gubernur, saya minta maaf. Saya bupati. Kalau saya pensiunan bupati, mungkin,” ujarnya ketika menerima perwakilan sejumlah komunitas orang muda di Labuan Bajo, Selasa (16/12/2014).
“Saya tidak mau mengatakan saya berjuang untuk Pantai Pede. Karena saya merasa apa ya, merasa sangat respek dengan gubernur”, lanjutnya.
Sebagai pimpinan tertinggi yang dipilih langsung oleh masyarkat Mabar, Dulla mengaku hanya bisa menjadi mediator antara masyarakat yang menolak dengan Gubernur NTT yang hendak menyerahkan pengelolaan pantai Pede kepada pihak swasta.
Karena itu, pihak pemerintah daerah, kata dia, akan memfasilitasi sosialisasi yang dilakukan oleh investor yang telah ditunjuk oleh Lebu Raya.
Sosialisasi, semula direncanakan dilakuan pada 15 Desember lalu. “Tetapi ada penundaan dari investor. Saya bilang boleh tunda, yang penting lapor gubernur, supaya gubernur yang menentukan hari apa adakan mediasi atau sosialisasi di Manggarai Barat ini,”ujar Dulla.
Sosialisasi rencananya akan dilakukan pada akhir Desember ini. “Saya bilang, mari propinsi datang. Kalau gubernur tidak (datang), mari datang staf yang sangat kompeten untuk urusan yang terkait dengan Pantai Pede,” ujarnya.
Para aktivis muda yang hadir dalam pertemuan dengan bupati pada Selasa diantaranya Butje Hello, Ramses Lalongkoe,Marta Muslin Tulis,Edward Angimoy, dan Kris Bheda Somerpes. Mereka berasal dari tiga komunitas orang muda di Labuan Bajo yaitu Institut Lintas Studi, Komunitas Bolo Lobo, dan Komunitas Nggongrang.
Tiga kominutas ini selama ini aktif memperjuangkan agar Pantai Pede tetap menjadi milik publik dan menolak rencana privatisasi.
Dalam pertemuan dengan Dulla, selain meminta bupati berjuang bersama menolak rencana privatisasi Pantai Pede, mereka juga mendesak agar semua aset provinsi yang berada dalam teritori Mabar Barat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten. (PTD/Floresa)
