Floresa.co – Maraknya kasus perdagangan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terlepas dari lemahnya peran kepala desa, dinas catatan sipil dan dinas sosial. Institusi-institusi ini sering kali kecolongan dalam memberikan data kependukan para calon tenaga kerja.
Bahkan, ada juga kepala desa dan dinas catatan sipil yang bekerja sama dengan para calo untuk menerbitkan data kependudukan palsu dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Karena itu, menurut anggota DPRD NTT, Boni Jebarus, garda terdepan dalam pemberantasan mafia TKI di NTT adalah kepala desa.
Ia mengatakan, kepala desa harus memperketat penerbitan data kependukan calon tenaga kerja yang direkrut.
“Kepala desa harus melakukan verifikasi faktual terhadap calon TKI. Benar tidak orang yang bernama si A ini ada, umurnya berapa,”ujarnya kepada Floresa.co, Senin (17/11).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga mengimbau para kepala desa untuk tidak bekerja sama dengan para mafia. Sebaliknya, aktif melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang melakukan perekrutan tenaga kerja di desanya dengan melaporkan ke dinas tenaga kerja.
