BerandaPOLITIKHanya 8,87%, PAD Manggarai...

Hanya 8,87%, PAD Manggarai Jauh di Bawah Standar

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng

Floresa.co – Kabupaten Manggarai memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari target Pendapatan Asli Dareah (PAD) dalam APBD-Perubahan 2014 yang hanya 8,87% dari total target pendapatan.

“PAD itu jauh di bawah standar kemandirian fiskal,. Standar normal itu 20% (dari total pendapatan),”ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng kepada Floresa.co, Senin (10/11/2014).

PAD Kabupaten Manggarai pada APBD-Perubahan 2014 ditargetkan sebesar Rp 68,51 miliar. Sedangkan total pendaatan daerah mencapai Rp 771,99 miliar. Mayoritas pendapatan ini berasal dari dana perimbangan yang mencapai Rp 626,97 miliar.

“Manggarai dan hampir semua kabupaten/kota di NTT tak bicara otonomi fiskal atau kemandirian fiskal tapi ketergantungan fiskal luar biasa kepada pusat. Sudah begitu, belagu pula, korupsinya gila-gilan,” tambah Endi.

Menurutnya, kecilnya PAD sejumlah kabupaten/kota di NTT terjadi karena ekonomi di daerah tidak tumbuh. Ini  disebabkan karena kegiatan investasi, sebagai salah satu penompang pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Padahal potensi PAD seperti pajak dan retribusi daerah akan meningkat seiring tumbuhnya ekonomi di daerah.

Berdasarakan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT pada triwulan III, secara tahunan hanya tumbuh 4,97%. Ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yang mencapai 5,01%.

Selain karena tidak bergeliatnya aktivitas inevstasi di daerah, menurut Endi, kecilnya PAD di sejumlah daerah di NTT juga disebabkan karena rendahnya kapasitas birokrat yang bertugas melakukan pemungutan.

Karena itu, anggota DPRD Manggarai, Yohakim Y. Jehati meminta Bupati Manggarai melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal memenuhi target setoran PAD.

“Dalam pendapat akhir (terkait APBD-Perubahan 2014) beberapa hari lalu di paripurna, saya degan tegas  minta Bupati Manggarai untuk melakukan evaluasi dan memberi tindakan tegas terhadap pimpinan dan SKPD yang realisasi PAD-nya di bawah target yang telah ditetapkan,” ujarnya kepada Floresa.co.

Ke depan, untuk menggenjot penerimaan asli daerah, Endi menyarankan agar Pemda Manggarai serta daerah lainnya di NTT memperbaiki tata keloah pemerintahan untuk memancing kegitan investasi di daerah.

“Kalau seperti sekarang, sudah potensi sumber daya gak banyak, kualitas tata keloa rendah. Bagaimana mungkin daya saing investasi bisa naik?” tandasnya. (PTD/Floresa)

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Hari Pertama Aksi Mogok Pariwisata di Labuan Bajo: Pegiat Wisata Ditangkap dan Dipukuli Aparat, Situasi Mencekam

Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.

Terkait Aksi Represif di Labuan Bajo, PMKRI dan GMNI Desak Kapolri Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar

"Kedua petinggi institusi kepolisian ini telah mempermalukan institusi Polri dengan memerintahkan anak buahnya melakukan tindakan represif," tegas PMKRI dan GMNI.

Polisi yang Kembali dari Labuan Bajo Usai Kawal Aksi Mogok Kecelakaan

Sumber Floresa.co di Waelengga mengatakan, bus bernomor polisi EB 7004 DK tersebut terbalik di Teku Teang, arah barat Waelengga sekitar pukul 20.00 Wita.

Puluhan Pelaku Wisata Masih Ditahan di Polres Mabar, 6 Mengalami Luka

“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Surat Domba untuk Gembala: Bapa Uskup, Akhiri Penderitaan Gereja dan Umat Keuskupan Ruteng

Floresa.co - Polemik di Keuskupan Ruteng yang memanas setelah pada pertengahan Juni...

Tanggapi Mogok Massal di Labuan Bajo Lewat Himbauan di Medsos, Menteri Pariwisata Dikritik Keras

“Pak @Saindiuno, yang terjadi di L Bajo, pemerintah pakai dalih konservasi, itu pun tidak masuk akal, padahal sebenarnya mau invasi investasi ke TNK. Jangan tipu masyarakat...”