Floresa.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak para kepala daerah – gubernur dan bupati/wali kota – agar hati-hati dalam memberi izin investasi untuk sektor Sumber Daya Alam (SDA).
“Kita pernah mengalami kutukan minyak dan hutan. Waktu booming minyak kita bisa mempunyai sumber keuangan yang besar, tetapi kita tidak bisa manfaatkan, hutan juga sama. Oleh sebab itu minerba betul-betul kita minta direm,” katanya di hadapan para gubernur di seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Jokowi berharap jika akan ekspor sumber daya alam, harus ke luar dalam bentuk setengah jadi sehingga negara mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.
Namun, untuk investasi di bidang pembangunan infrastruktur, kata dia, harus dipermudah.
Ia menjelaskan, banyak sekali investor yang mengeluhkan masalah perizinan. Padahal, salah satu program Jokowi adalah menarik investor sebesar-besarnya.
Jokowi mengancam tak akan lagi memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang tidak menerapkan layanan satu pintu untuk perizinan.
“One stop service ini kita akan berikan waktu 1 tahun. Kalau ada daerah atau provinsi yang belum mempunyai (atau) belum bisa, DAK-nya dihilangkan. Ini politik anggaran,” kata Jokowi.
Sebab, kata dia, investor mengeluhkan sulitnya mendapat izin pembangunan baik di pusat maupun daerah. Jokowi kemudian mencontohkan bahwa dia pernah melihat sendiri ketika ada investor ingin membangun pembangkit listrik di Palembang.
“Mengurus izin saja enam tahun. Padahal di Sumatera Selatan itu sangat kekurangan (listrik). Izinnya mutar-mutar. Kemaren saya cek satu-satu titik nggak benarnya mana. Sebulan atau dua bulan bolehlah. Tapi sampai tahunan, berarti ada yang main-main,” ujar dia.
