Bupati Manggarai Timur, Yosep Tote (Foto: Ist)
Bupati Manggarai Timur, Yosep Tote (Foto: Ist)
Bupati Manggarai Timur, Yosep Tote (Foto: Ist)

Floresa.co – Petisi di situs Change.org yang mendesak Bupati Manggarai Timur, Yosep Tote untuk segera mencabut semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah ditandatangani lebih dari 100 orang.

Pantauan Floresa, hingga Minggu siang (12/10/2014), pukul 14.54, petisi tersebut yang digagas oleh Koalisi Kelompok Pemuda Untuk Advokasi Tolak Tambang Manggarai Timur sudah ditandatangani oleh 113 netizen.

Selain oleh orang yang tinggal di Indonesia, sejumlah orang dari manca negara juga ikut memberi dukungan tanda tangan, antara lain dari Hong Kong, Filipina, Swiss dan Australia.

Pembuat petisi ini adalah pemuda dari sejumlah organisasi, antara lain Forum Pemuda Peduli Manggarai Timur-Jakarta (FP2Matim-Jakarta), Kelompok Muda Keluarga Katolik Manggarai-Jakarta (KKM-Jakarta), Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur-Kupang (Hipmmatim-Kupang), Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang St Thomas Aquinas Ruteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Ruteng, Forum Pemberantasan Anti Mafia Pendidikan NTT (Forsaming NTT) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Kupang.

Isi desakan mereka adalah meminta Bupati Tote mencabut semua IUP yang ia terbitkan.

Dalam petisi ini, mereka mengatakan, “Kami ingatkan, siapapun pemimpin yang ditinggal dan tidak dipercayai lagi oleh orang muda adalah pemimpin yang tidak punya masa depan. Karena, dengan cara seperti apa, kami, generasi orang muda dan seluruh masa depan Manggarai Timur mengenang seorang bupati bernama Yosep Tote? Pak, kami tak tega bila terpaksa harus mengenang bapak sebagai pemimpin yang tidak memakai kekuasaan untuk menyelamatkan bumi dan mensejahterakan rakyat, tetapi justru menggadainya untuk mengabdi pada korporasi tambang”.

Jika Anda ingin ikut menandatangani petisi ini, silahkan klik di link berikut: Pak Bupati, Cabut Semua Izin Tambang di Manggarai Timur!

Berikut isi lengkap petisi tersebut yang kami kutip dari Change.org:

Yang kami hormati, Bapak Bupati Yosep Tote

Sudah lama kami menyimpan rasa kecewa pada bapak. Sebabnya banyak. Tetapi yang paling membuat kami begitu kecewa adalah kebijakan bapak menghadirkan pertambangan di kabupaten yang bapak pimpin untuk periode kedua, Manggarai Timur.

Selama ini, kami terus bertanya, mengapa bapak sampai mengambil kebijakan itu dan kemudian tetap membela mati-matian di tengah beragamnya upaya penolakan? Apa alasan mendasar sampai bapak begitu yakin, bahwa tambang itu baik untuk masyarakat kita? Berapa pendapatan untuk daerah dari tambang? Atau jangan-jangan ada deal lain antara bapak dengan perusahan tambang yang hanya bapak, mereka dan Tuhan yang tahu?

Kami, Koalisi Kelompok Pemuda Untuk Advokasi Tolak Tambang Manggarai Timur, baik sebagai pribadi maupun organisasi, yang ada di Manggarai Raya maupun di daerah merasa sangat prihatin. Dan, karena itu, kami tidak akan tinggal diam dengan apa yang sekarang terjadi.

Kami tak habis pikir, kok bapak tega benar memberi karpet merah pada para investor tambang, yang kami tahu mengobrak-abrik tanah kita. Padahal, tanah adalah sandaran utama bagi kita warga Manggarai Timur untuk bisa bertahan hidup. Warga kita mayoritas petani. Dan, kami yakin bapak tahu benar hal itu. Kita butuh tanah untuk bisa bertahan hidup. Juga untuk diwariskan kepada anak cucu.

Kalau perusahan tambang? Ia hanya datang dengan janji manis meningkatkan kesejahteraan, tapi setelah mengobrak-abrik tanah kita, ia akan pergi. Lalu, kita mau bagaimana. Kita hanya akan diwarisi lubang-lubang menganga, setelah tuan-tuan investor mengeruk isi yang terkandung dalam tanah kita.

Kami katakan, tambang datang dengan janji manis, karena ini sudah lumrah dimana-mana. Bapak tak usah cari contoh jauh-jauh sebagai acuan. Datanglah dan tinggallah beberapa hari di dekat lokasi tambang di Manggarai Timur. Bapak pasti akan bisa lihat sendiri, seperti apa kondisi hari-hari warga di sana.

Kami juga merasa sangat malu dengan tipe pemimpin seperti bapak. Satu hal yang akan terus melekat dalam benak kami, bahwa bapak adalah satu satu pemimpin di Manggarai Timur – semoga cukup bapak yang begini – yang hanya obral janji, tapi setelah itu, bapak sendiri injak-injak janji itu.

Kami tidak asal omong. Bapak pasti masih ingat apa yang bapak sampaikan tahun 2010 silam. Bapak kala itu dengan nada tegas mengatakan, tidak akan menerima kehadiran tambang.

“Secara pribadi saya tadinya melihat pertambangan berpotensi meningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi setelah ada penolakan dari masyarakat, apalagi air sungai jadi hitam dan beberapa dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya, maka saya tolak tambang. Jadi, saya tidak akan pernah mengeluarkan izin tambang.” Itu bapak katakan dengan mantap di Hotel Ibis, Jakarta Barat, Jumat, 10 Desember 2010 saat diskusi dengan warga Manggarai Raya di Jakarta. Kata-kata bapak itu tercatat jelas di koran Flores Pos, Selasa 14 Desember 2010.

Terus terang, kala itu kami anggap bapaklah pemimpin ideal. “Inilah yang kami cari”, begitu kata hati kami. Kami anggap bapak berbeda dari Bupati Manggarai Christian Rotok, yang kami tahu, suka mengobral izin tambang.

Tapi, ternyata kala itu, kami keliru besar. Kami benar-benar kecewa, karena tak lama setelah itu, kami mendengar bapak sudah menerbitkan 9 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dan itu terjadi selama 2009-2010.

Bolehlah bapak bilang di media beberapa waktu lalu, “Saya tidak keluarkan IUP baru, yang ada hanya penyesuaian izin”, tapi, kami minta bapak tanya ke Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM), karena ia yang memberi kami informasi tentang jumlah IUP yang bapa sudah terbitkan. Soal  klaim bapak, hanya “penyesuaian izin”, pertanyaan kami sederhana: kalau memang bapak tidak setuju dengan tambang, kenapa izin-izin itu diperpanjang? Kalau memang bapak tidak setuju dengan tambang, kenapa izin-izin itu dinaikkan tahapannya dari eksplorasi menjadi operasi produksi?

Data yang kami dapat dari Kadis ESDM, bapak sudah keluarkan 2 IUP operasi produksi. Satu dipegang oleh PT. Aditya Bumi Pertambangan, dengan luas konsensi 2.222 hektar dan masa berlaku hingga 2019. Satu lagi oleh PT Istindo Mitra Perdana dengan luas 736,30 ha yang berlaku hingga 2017. Dua IUP itu terbit tahun 2009. Sementara dari 7 IUP eksplorasi, ada 6 yang diterbitkan pada 2009, yakni untuk PT. Istindo Mitra, PT. Alaska Dwipa Perdana, PT. Alaska Dwipa Perdana, PT. Manggarai Manganese, PT. Sentra Multi Mineral, PT. Sentra Multi Mineral dan satu IUP terbit pada 2010, yaitu untuk PT. Perkasa Alam Energy.

Beberapa tahun terakhir, bapak lihat sendiri, Gereja, lewat para pastor (baik yang terlibat lewat Komisi JPIC maupun yang secara pribadi tergerak), juga uskup terus berbicara tentang tambang. Mereka pada dasarnya malu, karena bapak yang adalah umat mereka, tak lagi memperhitungkan kesejahteraan bersama, yang adalah simpul semua ajaran sosial gereja. Mereka tak akan ikut mengkritisi tugas bapak, kalau bapak berada di rel yang benar, kalau bapak memperlakukan kekuasaan dengan cara yang tepat.

Bagaimana mungkin, Gereja, termasuk kami diam di hadapan situasi masyarakat lingkar tambang yang hak-haknya diabaikan begitu saja, setelah bapak menerbitkan IUP. Di Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, misalnya, warga kehilangan tanah ulayat, akibat IUP PT Aditya yang mencaplok tanah ulayat tersebut. Sekarang, di sana, persoalan rentan sekali muncul. Beberapa bulan lalu, bahkan dua warga mendekap di penjara selama 3 bulan sebagai buntut dari konflik dengan tambang. Ibu-ibu di sana pun harus bertelanjang dada demi menghadang mobil perusahan yang mau masuk ke lahan mereka. Tidakkah bapak punya hati melihat itu semua. Padahal, warga Tumbak sudah menyatakan penolakan terhadap tambang dalam surat pada tanggal 23 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh hampir seluruh masyarakat adat Tumbak. Surat itu, mereka buat sebelum bapak terbitkan IUP pada 2009.

Bapak bupati,  terus terang, kami sudah krisis alasan untuk percaya pada bapak. Sekarang, yang kami minta, bapak berpikir lebih bijak. Cobalah membayangkan, bila bapak bukanlah bupati, tetapi salah satu dari warga yang hidup di daerah lingkar tambang, seperti Tumbak. Bayangkan, bila ibu-ibu yang harus bertelanjang dada di Tumbak itu adalah ibu, isteri atau anak perempuan bapak. Tidakkah bapak marah terhadap bupati yang keluarkan IUP? Kami tak yakin,  kalau bapak jawab “Ah saya tidak marah!”. Kami begitu yakin, nurani bapak dengan mantap mengatakan, “Si bupati itu memang perampok yang telah merampas hak hidup kami”.

Saat ini, warga di lingkar tambang, kami yakin, merasa demikian. Tidakkah bapak punya hati, yang masih memberi tempat pada pilihan sikap untuk mencintai masyarakat dan bukan semata-mata mengarahkan hidup pada upaya meraih rupiah?

Karena itu, satu saja harapan kami orang muda, bapak mencabut semua IUP yang sekarang ada dan jangan lagi menerbitkan IUP baru. Jika tidak, kami akan tetap mencatat nama bapak di hati dan benak kami, sebagai salah satu bupati yang membawa petaka untuk Manggarai Timur.

Kami ingatkan, siapapun pemimpin yang ditinggal dan tidak dipercayai lagi oleh orang muda adalah pemimpin yang tidak punya masa depan. Karena, dengan cara seperti apa, kami, generasi orang muda dan seluruh masa depan Manggarai Timur mengenang seorang bupati bernama Yosep Tote? Pak, kami tak tega bila terpaksa harus mengenang bapak sebagai pemimpin yang tidak memakai kekuasaan untuk menyelamatkan bumi dan mensejahterakan rakyat, tetapi justru menggadainya untuk mengabdi pada korporasi tambang.