Oleh: Alfred Tuname, kolumnis Floresa, pemerhati isu-isu sosial politik
Persoalan tambang di NTT kini menjadi buah bibir. Publik menjadi resah oleh malpraktik politik yang dieram dalam permainan nista antara kepala daerah dan perusahaan tambang.
Dalam permainan itu, transaksi “do ut des” menjadi neraca handal. Masing-masing pihak, kepada daerah dan perusahaan tambang, mendapat bagian yang telah mereka sepakti. Tentu, kesepakatan itu merupakan kesepakatan “bawah tangan”. Hanya merekalah yang tahu. Publik tidak akan pernah tahu, apalagi diberi tahu.
Dalam ketidaktahuan itu, rakyat-lah anak kandung katastrope geliat tambang. Sumber daya alam yang menjadi pijakan ekonomi sekaligus sumber kearifan menjadi rusak dan porak poranda. Kehidupan menjadi miskin nilai dan materi. Semua terkuras habis oleh rasa puas dan pongah perusahaan tambang. Celakanya, kepala daerah yang menyebut dirinya pemimpin justru lipat tangan dan diam. Bahasa diam itu bukan emas, tetapi sebuah tindak eskapisme aktif. Seolah-oleh itu bukan tanggung jawabnya dan semata diserahkan lagi kepada perusahaan tambang.
Publik kian panik. Rakyat semakin marah. Tujuannya untuk meruntuhkan benteng kekuasaan yang bungkam dan tidak peduli terhadap nasib rakyat. Bahwa kekuasaan mesti dirayakan demi kepentingan rakyat. Kepala daerah yang lahir dari sistem politik demokratis like or dislike harus berada paling depan menghunus musuh rakyat dengan pedang keadilan dan kebijaksanaan.
Celakanya, demokrasi (lokal) adalah mainan elit dengan bahasa rakyat. Setiap bualan politik seringkali dimeterai dengan atas nama rakyat. Sementara rakyat sendiri selalu dipaksa berjarak demi mengamankan posisinya. Di situ, rumpun basis klan primordial, preman, polisi dan (bahkan) tentara menjadi palu handal untuk menyingkirkan dan meredam jeritan rakyat kecil.
Oleh karena itu, rakyat dan jejaring organ bersama-sama berjuang untuk mendobrak langgam kekuasaan yang menihilkan kehadiran rakyat itu. Ketika cita-cita kehidupan bersama yang sejahtera dan adil tidak tercapai, perjuangan tidak akan pernah luntur. Harapan tidak akan pernah pupus. Media dan para aktivis bahu-membahu dan terus-menerus merapatkan barisan demi mewujudkan cita-cita kehidupan bersama itu. Sebab, “agama” jurnalisme adalah kebenaran; darah aktivisme adalah keadilan.
Gerakan lantang dan terbuka yang disuarakan oleh LSM, Gereja, mahasiswa merupakan wujud aktivisme yang murni. Keprihatinan yang mendalam kepada nasib rakyat kecil dan begitu geramnya terhadap penguasa pongah dan perusahaan tambang serakah membuat mereka harus mengambil posisi perang. Ketika rindu akan keadilan semakin tinggi, maka melawan menjadi prinsip yang paling rasional. Atau, mengikuti prinsip pahlawan revolusioner Irlandia, Micheal Collins dalam film Michael Collins (1996), “Our only weapon is our refusal!”
Aksi penolakan terbaru dilakukan oleh beberapa mahasiswa di Kupang. Para mahasiswa ini memprotes sikap pemerintah Manggarai Timur (Matim), NTT, yang begitu pasif dalam menyikapi kasus tambang Tumbak. Mereka mengusung peti mati sebagai bahasa satir keras untuk mengukur ketidakpekaan penguasa Matim terhadap rakyatnya. Boleh jadi, penggunaan simbol peti mati kepada penguasa Matim, memancing riak-riak kemarahan di kalangan pengikut pun klan primordial sang penguasa. Simbol itu masih terlalu tabo dalam politik lokal bumi congka sae. Akan tetapi, publik dan para aktivis sudah kehabisan bahasa untuk menyuarakan keprihatinan terhadap sikap penguasa Matim. Hanya simbol peti mati-lah yang (mungkin) bisa merobek selaput penutup telinga dan mata penguasa itu. Harapannya memang demikian.
Demikian pun gereja sangat menaruh perhatian lebih terhadap konflik yang terjadi seputar persoalan tambang. Uskup Ruteng, Hubertus Leteng Pr. Berkali-kali berjuang bersama umatnya untuk menyerukan pencabutan izin tambang di bumi congka sae. Banyak umat yang menjadi korban ketidakadilan dalam persoalan tambang. Rakyat kecil yang tidak bersalah seringkali menjadi kawanan domba lugu oleh penguasa politik untuk digiring ke jurang terjal kesengsaraan. Karena itulah gereja terpanggil untuk menyuarakan domba-domba yang terbungkam ini.
Lantas sampai kapan penguasa terus-menerus mendewakan daulat tambang ketimbang kedaulatan rakyat? Pemimpin daerah sudah terlalu lalim menggunakan kekuasaannya. Kebijakan politiknya saban hari terus terdengar minor ketika berjibaku dengan ketamakan harta dan langgeng kekuasaan. Tambang pun menjadi usaha potong kompas demi meraih semua itu dengan kasat mata. Pemimpin dengan pragmatisme akut seperti ini membuat rakyat semakin sengsara.
Karenanya, rakyat dan semua elemen pro-rakyat dan keadilan harus bergerak dan bersama-sama. Ketika segenap kekuatan institusi keadilan di tingkal lokal (kepolisian dan pengadilan) sudah loyo dan ndablek, maka tiada cara lain selain rakyat sendirilah yang mencari jalan keadilan yang progresif dan revolusioner.
Tentu, jalan itupun tetap berjalan dalam koridor etika dan moral. Dari sinilah perjuagan politik emasipatoris (le politique) itu dimulai demi buah-uah kesejahteraan bersama dan keadilan.
