Floresa.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus kembali mendapati “tikaman” telak dari Partai Demokrat. Rupa “tikaman” yang ibarat tepat di ulu hati ini kini adalah pilihan sikap netral dan aksi walkout Fraksi Partai Demokrat dari sidang paripurna pengambilan keputusan soal RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.
“(Posisi politik) Demokrat adalah penyeimbang. Dengan tak diakomodasinya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total yang kami sampaikan, maka kami bersikap netral, dan perkenankan kami walkout,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny K Harman, Jumat dini hari.
Adalah para fraksi dari kubu Koalisi Merah Putih yang bersukacita dengan “kemenangan” mengembalikan mekanisme bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Voting Sidang Paripurna DPR memberikan angka 135 suara untuk pendukung pilkada tetap digelar secara langsung dan 226 suara untuk pilkada lewat DPRD.
Bagi Fraksi PDI-P sebagai motor pengusung pilkada tetap digelar langsung, rutukan jelas tertuju pada pilihan dan tindakan Fraksi Partai Demokrat. Rutukan serupa datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.
Drama
Fraksi Partai Demokrat pada saat-saat akhir pembahasan RUU Pilkada tiba-tiba seolah berbalik arah meninggalkan Koalisi Merah Putih yang mengusung wacana mengembalikan pilkada ke DPRD. Partai pemerintah ini menyatakan mendukung mekanisme pilkada langsung, tetapi menerakan 10 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dukungan itu.
Lobi para pemimpin fraksi di tengah sidang paripurna seolah sudah menyatukan hati pengusung pilkada langsung dengan Demokrat. Namun, semua sontak berbalik sama mudahnya, ketika rapat paripurna memperlihatkan gelagat tak akan membuka opsi ketiga voting berupa pilihan pilkada langsung dengan 10 syarat sebagaimana usul Demokrat.
Sebelumnya, sidang paripurna diwarnai kericuhan setelah Demokrat tetap bersikukuh mengusulkan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak. Sementara itu, fraksi lain menentang opsi itu dimasukkan sebagai pilihan dalam voting selain opsi pilkada langsung atau lewat DPRD yang sudah disepakati dalam forum lobi.
Fraksi PKS, yang diwakili Fahri Hamzah, mengingatkan juga bahwa sudah tak ada forum untuk membahas usul Demokrat itu. Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan pertimbangan yang sama. Namun, saat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso selaku pemimpin rapat menyebutkan hanya akan membua dua opsi untuk voting, interupsi pun bermunculan, dan situasi memanas.
Pada saat itu, trio Fraksi PDI-P, PKB, dan Partai Hanura sudah menyatakan mendukung keinginan Partai Demokrat, mengusung pilkada langsung dengan memasukkan 10 syarat mutlak. Namun, Fraksi Partai Demokrat ternyata menjadikan kericuhan dan perdebatan itu sebagai momentum untuk lagi-lagi berbalik badan.
“Raungan” luka PDI-P
Tak pelak, juru bicara Fraksi PDI-P di forum itu, Yasonna H Laoly, meradang. “Saya mendengar komitmen Bapak SBY ingin menjaga demokrasi, tetapi apa yang kita lihat hari ini sungguh menyesakkan,” kata anggota Fraksi PDI-P, Yasonna H Laoly, saat sidang paripurna, setelah pernyataan walkout Partai Demokrat.
“Setelah memberikan masukan dari Partai Demokrat untuk tetap mendukung kedaulatan rakyat, pada perdebatan berikutnya, skenario opsi ketiga ternyata hanya untuk membentuk opsi seolah dukung kedaulatan rakyat. Ini adalah disengaja, kami curigai Demokrat lakukan rekayasa politik,” lanjut Yasonna.
Di tengah Yasonna menyampaikan pendapat fraksinya itu, beberapa anggota DPR dari fraksi partai Koalisi Merah Putih melontarkan cibiran. Ada yang menyoraki “wuuuu…“, ada juga yang berceletuk “kasian deeh…”
Sindiran dari yang tak satu suara
Meski Fraksi Partai Demokrat menyatakan walkout dari forum pengambilan keputusan itu, ada beberapa anggotanya yang tetap bertahan. Salah satu di antara mereka adalah Gede Pasek Suardika. Meski demikian, pernyataannya pun ibarat menabur garam di atas luka Fraksi PDI-P.
Pasek meminta Fraksi PDI-P tak terlalu mempersoalkan aksi Fraksi Partai Demokrat itu. Menurut dia, selama ini Fraksi PDI-P juga tak jarang melakukan walkout dan berseberangan sikap dengan Partai Demokrat.
“Selama ini PDI-P sering walkout. Sebagai partai baru, wajar kalau Demokrat belajar dari seniornya. Biar sama-sama tahu bagaimana rasanya sakit hati ditinggal teman walkout,” ujar Pasek.
Pemberi harapan palsu
Jauh-jauh hari, Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani tak mau terbuai janji manis Partai Demokrat soal polemik RUU Pilkada. Dia dengan lugas meminta partai itu membuktikan pernyataannya mendukung pilkada langsung berupa suara dukungan dalam voting pada sidang paripurna.
Pada lobi kedua yang melibatkan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, sikap Fraksi PDI-P telah melunak. Mereka bersedia mendukung pilkada langsung dengan embel-embel persetujuan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat. Namun, apa lacur, Fraksi PDI-P lagi-lagi terpana dengan fakta bahwa Demokrat hanya memberi harapan palsu.
“Ternyata hanya main drama, Pak Benny K Harman dan Demokrat. Kami sendiri sejak awal sudah mendengar selentingan mereka akan abstain,” aku anggota Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari.
Penutup tanpa kata
Satu per satu anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang utama DPR, Jumat dini hari, termasuk Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Dia, yang semula duduk berdekatan dengan Puan, tak bertukar jabat tangan ataupun sapaan.
Puan tetap duduk di kursinya saat Nurhayati berjalan mengekor anggotanya, Wakil Ketua MPR Melani Leimina Suharly. Berjeda beberapa waktu, barulah Puan bangkit dari bangku, mengangkat tangan untuk mengundang koleganya mendekat dan berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi PKB dan Partai Hanura.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna langsung menyanggupi ketika Puan meminta sidang diskors. “Mbak Puan meminta waktu 15 menit, sidang kembali saya skors. Berapa pun waktu yang diminta Mbak Puan, akan saya berikan,” kata Priyo.
Tak sampai 15 menit kemudian, Priyo mencabut skors dan sidang dilanjutkan. Peserta sidang paripurna sepakat. Sidang paripurna pun berlanjut ke pemungutan suara, dengan dua opsi saja: pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD.
Angka 135 berbanding 226 untuk pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD adalah hasilnya. “Memutuskan, untuk substansi ini, adalah pilihan (kepala daerah) lewat DPRD,” kata Priyo.
Pilkada langsung yang merupakan buah reformasi—era yang menghadirkan partai-partai baru termasuk Demokrat—kandas sudah oleh telikungan Demokrat pada saat-saat terakhir, dalam rupa drama “harapan palsu” dukungan terhadap mekanisme pilkada langsung. (Kompas.com)
