Ruteng, Floresa.co – Para guru lulusan Pendidikan Guru dalam Jabatan (PPG) melalui program Sarjana Mendidik, Terdepan, Terluar dan Terpencil (SM3T) dari Dirjen Dikti tahun 2011 mengaku ditelantarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Para guru ini menceritakan, pada 2011 lalu mereka direkrut melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) dan mengikuti tes di dua tempat, masing-masing di STKIP Ruteng dan Universitas Negeri Malang.
Setelah lulus tes, selama satu tahun mereka ditempatkan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang tersebar di daerah Manggarai dan daerah lainnya di Indonesia sebelum mengambil PPG.
Kini di bulan Maret 2014 mereka sudah menyelesaikan pendidikan PPG dan langsung melaporkan diri di dinas PPO, baik secara lisan maupun tertulis.
“Dari 140 orang guru asal Manggarai yang mengikuti SM3T, hanya 90 orang saja yang lulus PPG,” tutur Richardus Suryanto, kordinator guru SM3T kepada Floresa, hari ini, Rabu (2/7/2014).
Namun, Suryanto dan kawan-kawannya mengaku laporan mereka saat itu belum direspon baik oleh Pemkab Manggarai.
Itu sebabnya, hari ini mereka menemui Kepala Dinas PPO Manggarai sebagai tindak lanjut laporan itu.
“Maksud kami mendatangi Dinas PPO mau melaporkan kembali bahwa kami telah kembali untuk daerah. Sebab, kendala selama ini kami tidak punya ruang untuk berekspresi dan menerapkan segala pengalaman yang kami miliki,” tutur Marselinus Langgur, salah seorang guru SM3T.
Mereka mengakui, sebelumnya Pemkab Manggarai mengarahkan para guru tersebut untuk melamar di setiap sekolah. Namun, arahan ini menemui kendala besar.
“Di antara kami yang lulus PPG ini tidak ada satu pun yang diterima di sekolah-sekolah. Saya merasa kasian uang negara habis percuma. Ini beasiswakan kami mengikuti PPG. Banyak yang menganggur dan beralih profesi,” tutur Klementina Infonia Ija Su, guru lain.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemkab Manggarai belum berhasil di konfirmasi. Namun dari pengakuan para guru, Kadis PPO Manggarai merespon semua masukan akan didengar dan akan disampaikan kepada bupati dan wakil bupati.
Para guru berharap, semoga segala masukan yangg disampaikan melalui diskusi dengan dengan Kadis PPO bisa segera ditindaklanjuti.
“Semoga pemerintah segera ada tindakan konkrit untuk memberdayakan lulusan PPG. Selain itu, kami segera ditempatkan ke sekolah-sekolah yang memang masih kekurangan tenaga pengajar khususnya daerah terpencil di Manggarai,” harap salah seorang guru.
Hal ini menurut mereka, sebagai bagian dari implementasi Permen Nomor 8 tahun 2008 dan Permen 87 tahun 2013 tentang PPG.
