Tag: Manggarai Barat

Tarif 3,75 Juta Gagal, Aktivitas PT Flobamor Tetap Perlu Dikawal  

Kontrol publik tetap perlu bagi aktivitas PT Flobamor di TN Komodo, demi tetap tegaknya prinsip-prinsip konservasi dan ekonomi berbasis komunitas.

Perlu Penertiban untuk Agen Travel di Labuan Bajo; Belajar dari Kasus Kecelakaan Kapal KML Tiana Liveaboard

Selain mematuhi SOP, agen travel yang beroperasi Labuan Bajo juga perlu terdaftar pada asosiasi yang ada, agar memudahkan kontrol dan koordinasi ketika terjadi masalah.

Siapa yang Sebar Hoaks? Polemik Narasi Terkait Pemukulan Anggota oleh Kapolres Manggarai Barat

Polisi yang mengaku dipukul disebut menuding wartawan mempermainkan pernyataannya. Benarkah demikian?

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Adat di Manggarai Barat, NTT: Mantan Camat Kembali Ditahan, Muncul Tudingan Permainan Mafia 

Bonaventura Abunawan, mantan Camat Boleng di Kabupaten Manggarai Barat ditahan untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah adat. Warga pendukungnya menduga ada permainan mafia tanah.

Bank Dunia Kembali Datangi Wae Sano, Warga Tolak Jadi Korban Atas Nama Proyek Rendah Karbon

Warga menilai Bank Dunia tidak serius menanggapi suara penolakan mereka yang sudah disampaikan berulangkali, termasuk dalam pertemuan pertama pada Mei lalu.

Pohon Proyek KSPN;  Dibeli 5 Juta Per Batang dari Luar Labuan Bajo, Kini Dimusnahkan di Dekat Pemakaman Umum

Dicita-citakan untuk mempercantik Labuan Bajo, banyak dari pohon-pohon yang didatangkan dari daerah lain itu mati dan dibakar, sementara yang lainnya sudah mulai mengering. Ini adalah bagian dari proyek pemerintah pusat.

Dari Relokasi Warga hingga Kenaikan Drastis Tarif Masuk; Kontroversi-kontroversi Gubernur Laiskodat di TN Komodo

Sejak memimpin NTT pada 2018, Gubernur Laiskodat melahirkan sejumlah kebijakan di TN Komodo yang memicu gejolak perlawanan. Selain karena mengancam keberadaan penduduk di dalam kawasan, juga karena dianggap tidak mengakomodasi aspirasi dari para pelaku wisata setempat.

Kantor Staf Presiden dan PT Geo Dipa Energi Gelar Sosialisasi Lanjutan Proyek Geothermal, Warga Desa Wae Sano ‘Walk Out’

Aksi walk out ini merupakan lanjutan dari aksi protes serupa sebelumnya dari warga Wae Sano terhadap proyek geothermal di desa mereka, bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Hadiri Rapat di DPR RI, Warga Racang Buka Bertekad Tingkatkan Eskalasi Perlawanan terhadap Penguasaan Kawasan Bowosie oleh BPO-LBF

Lahan 400 hektar di Hutan Bowosie sedang dipromosikan sebagai lokasi bisnis pariwisata dengan target investasi 800 miliar rupiah. Di sisi lain, konflik masih belum selesai dengan sejumlah kelompok warga yang ikut mengklaim sebagian lahan itu.

Dibangun KLHK dengan Dana 7 Miliar, Tempat Olah Limbah B3 untuk Wilayah Flores Dibiarkan Mubazir

Jalan masuk menuju bangunan insinerator itu telah ditumbuhi semak belukar. Rumput liar juga menjalar di sebagian tembok bangunan itu.

Divonis dalam Kasus Korupsi Kedua, Mantan Bupati Manggarai Barat Gusti Dula Mendekam di Penjara Hingga 2035

Selain dalam kasus terbaru terkait korupsi pengalihan aset di Desa Batu Cermin, sebelumnya Dula divonis penjara dalam kasus penggelapan aset di Kerangan/Toro Lemma Batu Kalo, Kecamatan Komodo.

Ledakan Berulang PLTP di Sumatera Utara Memperkuat Penolakan Komunitas Lingkar Geothermal di Pulau Flores

Peristiwa ledakan di PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal itu terjadi pada 27 September 2022. Ledakan yang memicu kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) itu membuat 87 orang warga dilarikan ke rumah sakit, menurut data Jaringanan Advokasi Tambang (Jatam).

Pilkades di Manggarai Barat Ricuh, Dua Warga Luka Serius

Kericuhan yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara [TPS] yang terletak di halaman SDI Tebang itu membuat Fransiskus Latong (48) dan Flavianus Janu (22) diangkut ke Labuan Bajo untuk menjalani perawatan.

Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Dikritisi Warga dan Wakil Rakyat, KLHK Janji Evaluasi

Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.
BerandaTOPIKManggarai Barat