Labuan Bajo. (Foto: eljohnnews.com).

Labuan Bajo, Floresa.co – Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan penolakan kehadiran Badan Otorita Pariwisata (BOP), Labuan Bajo – Flores. Formapp Mabar menilai badan yang dibentuk melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 itu sangat bertentangan dengan asas demokrasi.

“BOP sangat sentralistik dan otoriter di mana pembentukanya bertentangan dengan asas demokrasi dan otonomi daerah Manggarai Barat,” kata Ketua Formapp Mabar, Aloysius Suhartim Karya kepada Floresa.co, Selasa, 07 Mei 2019.

Menurutnya, pola kerja badan itu sangat teknis sekaligus menghilangkan fungsi kontrol masyarakat dan DPRD Mabar.

“Kekuasaan BOP yang lintas wilayah administratif dengan jelas mencaplok wilayah kedaulatan pembangunan Pemda Mabar,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirut BOP mengklaim pihaknya menguasai kurang lebih 400 hektar lahan di Labuan Bajo yang akan digunakan untuk mengembangkan pariwisata di wilayah itu.

Lahan seluas 400 hektar itu, akan dibagi menjadi dua bagian, yakni daerah otoritatif seluas 136 hektar dan sisanya daerah koordinatif.

“Konsep BOP itu akan menjadi BLU (Badan Layanan Umum-red). Untuk menjadi BLU dia harus punya aset. Aset itu, kalau pengelolaan kawasan, berupa area yang akan dia kelola,” kata Shana baru-baru ini kepada Floresa.co.

Baca Juga: BOP Klaim Ratusan Hektar Lahan di Labuan Bajo

Aloysius menjelaskan, alih-alih bertumpu pada pembangunan masyarakat Mabar, BOP justru nampak sangat bermotif ekonomis dan diduga menjadi ladang kepentingan pengusaha.  

“Contohnya, penguasaan lahan 400 hektar yang tidak jelas penggunaannya itu,” tegasnya.

“Desain zonasi dalam RT/RW dan RT/RW pesisir pantai dan pulau-pulau kecil akan sangat berpeluang besar, penguasaan TNK oleh investor pada kemudian hari,” tambahnya.

Selain itu, kata Aloysius, contoh nyata sifat otoriter  badan itu ialah ketika tidak memberi ruang kepada bupati, DPRD dan masyarakat setempat dalam agenda kerjanya.

“Desain Perpres BOP adalah watak otoriter kebijakan pusat yang mengangkangi posisi otonom wilayah kabupaten Manggarai Barat,” katanya.

“Formmap Manggarai Barat menolak kehadiran BOP Labuan Bajo-Flores dan meminta Kementerian Pariwisata agar mempertimbangkan lagi pembentukan BOP Labuan Bajo-Flores,” tegas Aloysius.

Aloysius menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya bersama sejumlah elemen lainnya akan mengelar aksi demonstrasi menolak kehadiran lembaga tersebut.

ARJ/Floresa