Utusan Kementerian PUPR didampin Komisioner Komisi Informasi Pusat, Roman Ndau Lendong saat disambut secara adat Manggarai di salah satu delta di tengah sungai Wae Musur. (Foto: Floresa).

Borong, Floresa.co – Perwakilan warga sebelah selatan Sungai Wa Musur, di Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), mengutarakan keluhannya terkait keterisolasian wilayah itu kepada tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin 25 Maret 2019.

Tan Ambur, demikian nama perwakilan warga itu, menarasikan tentang sulitnya akses transportasi ke wilayah yang terdiri dari tiga desa itu, yakni Desa Bea Ngencung, Desa Lidi dan Desa Satar Lenda.

Pasalnya, hingga saat ini, di sungai Wae Musur dengan lebar sekitar ratusan meter itu belum terdapat jembatan. Hal itu membuat warga di sekitar selalu kesulitan melintas, apalagi kalau musim hujan tiba.

“Sejak Indonesia merdeka, hingga saat ini, kami warga tiga desa ini selalu berhadapan dengan kondisi seperti ini,” ujarnya lantang.

“Bapak-bapak hari ini bisa saksikan, bagaimana sulitnya manusia dan kendaraan melintas di sungai ini, tanpa jembatan,” tambahnya.

Ia mengatakan, sungai itu mengalir deras dari hulu hingga ke hilir, yang merupakan wilayah mereka.

“Apalagi kalau musim hujan, banjir bandang selalu  terjadi,” katanya.

Persoalan itu membuat sekitar 3000-an warga di wilayah itu berada dalam keterisolasian.

“Akses ekonomi terkadang lumpuh, karena kendaraan tidak bisa melintas,” jelasnya.

Kondisi yang demikian, kata dia, menyebabkan banyak warga hidup dalam kemiskinan.

Padahal, lanjutnya, di wilayah  yang mayoritas penduduknya petani itu , komoditas seperti kakao, kemiri, cengkeh, beras dan lainnya melimpah.

“Kemiskinan terjadi karena kami kesulitan untuk menjual hasil kami ke Borong (ibukota Manggarai Timur), meskipun radiusnya dari sini (Wae Musur) kurang lebih enam sampai tujuh kilometer.”

“Keluhan kami, rintihan kami, tolong merdekakan kami,” ujar Tan mengulangi permintaannya, disambut tepuk tangan meriah  ratusan warga lain yang berkumpul di dekat sungai itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Lidi, Kosmas Ajak.

Menurutnya, Wae Musur selalu menjadi momok bagi mereka.

“Kalau banjir, manusia dan kendaraan tidak bisa melintas, (sehingga) kami tidak bisa menjual hasil (pertanian) ke Borong,” katanya.

BACA JUGA: Tote Diduga Tilep Dana Tanggung Jawab Sosial PLTMH Wae Musur

Kondisi itu, lanjutnya, juga menyulitkan pedagang dari luar datang untuk membeli hasil pertanian di wilayah mereka.

Selain itu, kata dia, di wilayah mereka harga sembako pun mahal.

“Kami berterima kasih kepada bapak-bapak yang hari ini datang untuk melihat langsung kondisi kami disini. Semoga pemerintah pusat bisa perhatikan kami,” tutupnya.

Tanggung Jawab Kabupaten

Menanggapi permintaan warga itu, Joko Karsono, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh warga di wilayah itu selama ini, tentunya turut mereka rasakan, setelah datang dan melihat secara langsung.

Menurutnya, setelah dilihat sepintas, jalur itu berada persis di dekat muara sungai, yang secara teknis membutuhkan analisa lebih.

“Untuk itu, apa yang menjadi cita-cita, keinginan dari bapak ibu sekalian, mari kita doakan bersama, semoga dikabulkan oleh Allah yang kuasa,” ujarnya.

Karsono mengatakan, jalan memang menjadi urat nadi perekonomian.

Tanpa akses transportasi yang memadai, lanjutnya, ekonomi di suatu wilayah pasti tidak akan berkembang.

Kedatangan pihaknya, kata dia, untuk melakukan kajian yang kemudian diusulkan ke Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

“Semoga dengan alasan-alasan yang disampaikan (oleh masyarakat) tadi, mudah-mudahan permintaan bisa terkabul,” ujarnya.

Meskipun pihaknya sudah turun langsung ke lokasi itu, lanjutnya, ruas jalan itu adalah tanggung jawab kabupaten.

Pemerintah pusat, kata dia, selalu mendukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang setiap tahunnya langsung ditransfer ke daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

“Oleh karena itu, kita harapkan agar pemerintah kabupaten selalu berkoordinasi soal ini (terkait usulan DAK), sehingga nanti PUPR pusat bisa bantu melalui DAK untuk bangun jembatan disini,” katanya.

Sementara itu, Yos Marto, Kepala Dinas PUPR Matim mengatakan salah satu ruas jalan yang masuk dalam draf final Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTWP) adalah ruas Wae Lengga-Nanga Rawa-Wae Care.

Ruas tersebut, kata dia, termasuk jalan yang membelah sungai Wae Musur itu.

“Ruas ini diusulkan menjadi jalan strategis nasional,” katanya.

BACA JUGA: Bangun Jembatan di Wae Musur, Warga Berterima Kasih Kepada Yuvens Tongkang

Harapannya, kata Yos, jalur tersebut menjadi prioritas, karena berkaitan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga sinergisitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional itu bisa lebih riil.

Usulan untuk menjadi jalan strategis nasional, kata Karsono, juga menjadi salah satu alternatif agar pemerintah pusat bisa membantu mengintervesi pembangunan di ruas jalan itu.

“Kalau sudah diusulkan, maka pasti Kementerian akan segera mengevaluasi,” katanya.

“Dengan begitu besarnya kebutuhan (pembangunan jembatan Wae Musur), insyah Allah, Kementerian PUPR tidak keberatan,” ungkapnya.

Soal waktu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di lokasi itu, kata dia, tentunya melalui proses.

“Tentunya (kabupaten) mengusulkan, kemudian Kementerian (PUPR) menganggarkan, baru direalisasi,” tutupnya.

Rosis Adir/Floresa