Hendrik Masur (Foto: Ist)

Oleh: HENDRIK MASUR, anak Kampung Lante, Reok Barat, Manggarai.  Mengajar Bahasa Inggris di Jakarta Nanyang School.

“There is no true word that is not at the same time a praxis. Thus, to speak a true word is to transform the world.” – Paulo Freire

Salam Sejahtera, Bapak Gubernur. Salam hormat.

Semoga Bapak Victor dalam keadaan sehat. Saya membaca di media bahwasannya Bapak lebih kurus dari sebelumnya. Adalah Anggota DPR Fahri Hamzah, sahabat Bapak, yang mengabarkannya. Saya percaya, berat badan Bapak turun karena sibuk memikirkan nasib rakyat NTT, bukan karena tersedot kursi kekuasaan gubernur yang empuk.

Perkenankanlah saya menyapa Bapak Gubernur dengan ‘Bung’. Terasa lebih dekat, akrab dan egaliter karena sapaan ‘bung’ memangkas jarak antara kita. Terdengar lancang dan tidak sopan barangkali bagi kita orang NTT, terutama karena posisi saya sebagai rakyat biasa.  Tetapi Soekarno, Hatta dan Syahrir rela saja dipanggil Bung. Semoga Bung Victor juga demikian.

Bung Victor, meski secara geografis saya berdomisili cukup jauh dari NTT, saya selalu berusaha mengikuti perkembangan provinsi asal saya. Tapi apa sebetulnya arti jauh ketika revolusi teknologi merelatifkan makna jarak dan waktu. Setiap menit, siapa saja bisa mendengar, membaca dan kadang ikut berkomentar tentang NTT dan segenap kompleksitas masalahnya. Seribu terima kasih kita alamatkan kepada mereka yang telah mengabdikan diri untuk kemajuan teknologi zaman ini.  

Sering saya mendengar dan membaca tentang sepak terjang dan gebrakan Bung Victor di awal pelayanan sebagai gubernur. Bung sering muncul di banyak media cetak, portal berita online dan banyak dibahas orang di media sosial. Bung berhasil menjadi news maker.

Sering pula saya membaca komentar orang yang menganggap Bung Victor sebagai pribadi ‘kontroversial’ lantaran pidato atau sekadar ucapan lepas Bung yang sering diluar pakem, out of the box. Kontroversi biasanya melahirkan diskursus, menghidupkan diskusi publik, dan tidak jarang berujung pada konsensus. Tentu ada pula silang pendapat. Dalam determinisme historis Hegelian, kontroversi bisa dianggap semacam aliran antitesis, yang semoga bisa bermuara pada sintesis baru. Cara pandang baru. Keadaan baru.

Tak perlu kiranya saya membuat sejenis litani kontroversi yang Bung Viktor hasilkan setelah terpilih Juni 2018 lalu. Ruang ini sepertinya tak cukup untuk itu. Lagi pula saya lebih suka menyebut kontroversi sebagai buah pikiran. Toh, setiap ujaran seorang pemimpin, apalagi pidato, pastilah memiliki alas pikir yang kokoh, melewati saringan akal yang ketat, dan dirumuskan dengan akurat sebelum diucapkan. Itu yang membedakan buah pikiran dari fantasi, atau sekedar asal bunyi. Lebih dari itu, saya sepenuhnya yakin setiap wacana yang Bung Viktor lemparkan ke publik pasti bersumber dari kontemplasi yang dalam tentang masalah kita, masalah NTT, Nusa Tetap Tertinggal. Singkatnya, kata-kata Bung adalah format dari keprihatian.

Permasalahan NTT sepertinya lebih pelik dari sekadar mengurai benang kusut. Bung pasti lebih paham soal ini. Yang perlu kita cari bersama adalah pokok masalahnya, sesuatu yang lebih sulit lagi. Menurut hasil penilaian banyak orang, aliran air keruh yang utama bersumber pada puncak birokrasi yang rapuh. Hipotesis saya, NTT itu lebih sebagai Nusa Tidak Terurus.

Tetapi, saya banyak mendengar Bung Viktor mengatakan kemiskinan kita terutama karena kemalasan. Mungkin itu sebabnya mengapa Bung mengutuk orang miskin sebagai penghuni neraka kelak, dan sebaliknya sangat simpatik dengan mereka yang waktu tidurnya lebih pendek.

Siapa yang malas sebetulnya? Jika ditempatkan dalam bingkai teoritis, kita berada pada posisi diametral dalam perdebatan klasik tentang kemiskinan antara kaum kanan dan kaum kiri. Menurut observasi Bung, yang malas adalah rakyat NTT. Namun, menurut saya, yang malas adalah tubuh birokrasi yang nyaman beroperasi dalam sistem kekuasaan yang bercorak feodalistik-paternalistik. Bung Victor melihat kemiskinan sebagai akibat dari tabiat rakyat yang malas, sementara saya membaca kemiskinan sebagai akibat dari watak dan sistem kekuasaan politik dan birokrasi yang koruptif. Bung Victor melihat kemiskinan sebagai fenomena individual yaitu akumulasi dari sikap dan mental individual yang enggan keluar dari kemiskinan (individual failing), sebaliknya saya memandang kemiskinan lebih sebagai masalah kegagalan struktur politik dan birokrasi (structural failings) (Rank, Yoon, Hirschl. 2003). Meski saya juga yakin, sebab kemiskinan NTT tak selalu tunggal, bisa jadi karena kombinasi aneh dari kultur dan struktur.

Kita membutuhkan studi yang komprehensif soal ini. Karena itu, Bung Victor perlu memberi tempat kepada putra-putri terbaik NTT yang menyebar di pelbagai lapangan kehidupan, kampus dan birokrasi untuk mencari tahu sebabnya. Hal ini penting terutama supaya kemiskinan dan keterbelakangan tidak diteropong dari kursi kekuasaan, yang tentu saja membenarkan cara pandang kekuasaan itu sendiri. Karena mengatakan kemalasan sebagai sumber kemiskinan berarti menafikan kekuasaan dan birokrasi yang disfungsional.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa begitu banyak gagasan Bung Victor yang sudah dilepaskan ke publik dalam upaya membuat NTT menjadi lebe bae. Saya percaya bahwa semua gagasan itu telah diproses di “dapur” gubernur melalui “kepala” para koki berkelas dan melibatkan semua pemerintah kabupaten se-NTT.  Dengan kata lain, lontaran-lontaran pernyataan Bung Viktor yang bagi sebagian orang kontroversial, semestinya berbasis pada semacam blue print pembangunan NTT sebagai kompas yang memandu Bung Victor dan setiap Pemkab selama 5 tahun ke depan.

Jika blue print itu ada, elok kiranya jika dibagi ke khalayak ramai NTT supaya dijadikan point of reference, sejenis intisari narasi pembangunan yang akan kita diskusikan, perdebatkan dan kembangkan bersama. Tentu saja ini menjadi mungkin jika Bung Victor mengembangkan model kepemimpinan yang partisipatif dan deliberatif. Bahwa semua elemen masyarakat diajak terlibat dan bekerja sama untuk kemajuan NTT. Lebih dari itu, langkah ini mengubah bandul pembangunan yang selalu power-centered ke model pembangunan sebagai gerakan politik yang membebaskan, political movement.

Sebagai misal, sudahkan keputusan suspensi atau penghentian sementara masuknya wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) melibatkan semua stakeholders di bidang pariwisata, terutama mereka yang asap dapurnya sangat bergantung pada pariwisata TNK? Sebab ini bukan hanya soal “revitalisasi” TNK, namun juga soal hidup dan penghidupan para pelaku pariwisata.

Pertanyaan di atas bisa jadi sangat remeh-temeh, terlampau sederhana. Tapi poin penting yang hendak disampaikan bahwa sudah bukan zamannya lagi masyarakat dieksklusi dari proses pembangunan. Kiranya di bawah kendali Bung Victor, pemerintah dan birokrasi NTT tidak perlu lagi memosisikan diri sebagai episentrumpembangunan, atau lebih parah lagi menganggap diri sebagai sinterklas yang akan membagi-bagi program kepada rakyat. Sementara, di sisi lain, rakyat selalu diletakan pada posisi objek dan sasaran pembangunan. Ini frame paten neoliberalisme yang perlu kita bongkar bersama. Maaf, saya tiba-tiba teringat “Anggur Merah” dari masa sebelumnya yang banyak tumpah dalam perjalanan. Semoga program-program sejenis tidak akan terulang lagi.

Prioritaskan Pendidikan

Jika saya boleh mengusulkan, tempatkanlah peningkatan kualitas pendidikan pada urutan teratas dari signature program atau program unggulan dalam blueprint yang ada. Bangsa yang maju selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Proposal ini saya sampaikan mengacu pada indeks pembangunan manusia (IPM) dan potret pendidikan NTT. Data menunjukkan bidang pendidikan di provinsi kita sedemikian memprihatinkan.

Bung Victor sudah pasti menghafal angka-angka makro berikut yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik NTT. Indeks Pembangunan Manusia NTT hanya berada pada angka 63.73, menempati urutan ketiga dari bawah, di atas Papua dan Papua Barat. Ini jauh di bawah rata-rata nasional (70.81), yang sebetulnya juga rendah. Sementara itu Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk umur 16-18 tahun hanya sebesar 74.65, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA sebesar 78.83 dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA hanya 53.32!  Selain itu, nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG) 2018 untuk NTT adalah 50.34 (rata-rata nasional 56,69). Perlu diingat, hanya sebagaian kecil guru yang mengikuti uji kompetensi ini, dan karena itu angka tersebut sangat mungkin tidak representatif.

Bung Viktor mungkin bertanya, mengapa cuma secuil data yang disampaikan. Jawaban saya, ini hanya contoh kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih. Ini bagian terburuk dari potret buram pendidikan kita.

Maka saya agak terkejut sebetulnya ketika Bung melemparkan wacana English Day setiap hari RabuAs an English teacher, I am 100% behind your back, Mr Governor. Program itu sejatinya sebuah terobosan cerdas hanya jika seluruh prasayarat dasarnya terpenuhi. Dan persis itulah masalah yang kemudian menimbulkan sejenis sinisme publik yang terlihat di media sosial.

Betapa tidak. Masyarakat NTT, atau lebih khususnya anak-anak NTT usia sekolah (dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) yang menjadi sasaran program ini, tidaklah sama dengan anak-anak penghuni kawasan elite Jakarta  dan kota-kota besar lainnya yang memiliki kemudahan dan akses ke berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka fasih berbahasa Inggris.

Kecerdasan linguistik, khususnya bahasa Inggris, anak-anak NTT dibatalkan sejak awal lantaran tidak punya akses ke berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Ini berkaitan langsung dengan gagalnya pembangunan manusia. Maka dari itu, Bung Victor dan pemerintah di setiap kabupaten pertama-tama harus berusaha keras menghadirkan iklim, fasilitas dan sumber daya manusia (guru) yang potensial untuk mengembangkan bahasa Inggris. Seandainya prasyarat dasar itu tak pernah dipenuhi, gagasan English Day itu rupa-rupanya tidak lebih dari fantasi. Pemerhati akal (tidak) sehat Rocky Gerung mungkin akan menganggap ini program fiktif.

Bung Victor, ingin sekali saya memperpanjang curahan hati ini. Masih banyak harapan yang hendak saya sampaikan, namun saya tidak mau menyita waktu Bung lebih lama lagi. Mungkin ada tumpukan dokumen dan disposisi menunggu coretan tangan Bung Viktor di meja kerja. Juga rakyat yang memikul masalah menunggu ditemui di depan pintu.

Kendati demikian, izinkanlah saya menyampaikan dua pesan penutup.

Pertama, Bung Victor harus membangun kolaborasi dan sinergi lintas sektoral, utamanya dengan para bupati, wali kota dan birokrat cerdas dan progresif dari berbagai instansi dalam merumuskan masalah dan mencari solusi untuk NTT yang lebih sejahtera.  Jangan sampai preseden buruk sebelumnya kembali terjadi saat program propinsi dan kabupaten tidak sejalan, bahkan sering tumpang-tindih. Saya berkawan baik dengan banyak birokrat muda potensial di NTT dan mengetahui dengan baik kualitas yang mereka miliki. Sayangnya, mereka sering terlupakan pasca pesta demokrasi 5 tahunan karena pinsip winner takes all.

Kedua, hanya ingin mengulang quotation dari Paulo Freire yang disampaikan di awal coretan ini, kata-kata tanpa perbuatan adalah kata-kata kosong. Kata harus melekat pada praksis. Gagasan-gagasan besar Bung Viktor harus menjadi semacam driving force yang bisa mentransformasi kehidupan rakyat NTT.

Akhirnya, saya berharap semoga Bung Viktor senantiasa sehat, semangat dan setia memikul salib besar untuk kesejahteraan NTT. Di akhir perjalanan itu, saya sangat yakin kita akan merayakan “Paskah” lantaran NTT sungguh-sungguh lebe bae.

Ketika saat itu tiba, saya akan ikut mereguk “Sophia” yang sudah dilegalkan.

Advertisement