Oleh: YUAN ASANI, penulis lepas, alumnus ilmu politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Mendekati kontestasi politik acapkali tampil kegenitan aktor-aktor politik yang sengaja dipamerkan untuk sekedar menunjukkan kontroversi, bahkan sensasi. Mengapa menyebutnya sensasi? Penulis beranggapan bahwa ketidakpastian dalam politik seringkali hanya berujung pada sensasi yang hanya akan memicu percakapan publik. Dan melalui sensasi pula, publik dapat terdorong untuk meningkatkan kesadaran politik dalam menyikapi sebuah isu.

Terlebih dalam tahun politik, kontroversi maupun sensasi kian menjadi strategi penting demi mendongkrak popularitas figur politik yang seakan memaksa publik untuk sepenuhnya menyorot si figur tanpa peduli darimana asal partainya. Hal ini yang kemudian juga berakibat pada lemahnya perhatian publik terhadap kelembagaan partai politik.

Pada 2020 mendatang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) akan melangsungkan Pilkada.

Saat ini, sebetulnya sudah begitu tampak manuver-manuver politik mewarnai Pilkada tersebut,  dimulai dari isu-isu terkait pencalonan. Salah satunya adalah kabar pendaftaran diri secara resmi Wakil Bupati Mabar, Maria Geong sebagai bakal calon bupati. Maria mendaftar melalui Partai Golkar.

Pendaftaran diri ini merupakan kejutan manuver politik mengingat Maria Geong notabene adalah salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang sebetulnya memiliki nilai tawar kuat dalam kontestasi Pilkada Mabar mendatang. Sebagai wakil bupati, Maria memiliki keuntungan untuk memamerkan pembuktian kinerja selama menjabat.

Jika melihat ke belakang, sebelum menjadi wakil bupati, yang berpasangan dengan Bupati Agustinus CH Dulla, Maria dikenal sebagai birokrat dengan gelar spesialisasi ilmu kedokteran hewan. Lulus dari salah satu universitas ternama di Australia, Maria maju sebagai wakil bupati pada Pilkada 2015, diusung oleh  PDIP, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Namun kala itu, Maria belum terdaftar dengan partai manapun sebelum akhirnya pasca dilantik, ia akhirnya bergabung dengan PDIP, sekaligus menjadi kader struktural di dalamnya.

Disisi lain, manuver politik sebagai figur politik bisa dianggap tak lebih dari sikap oportunis yang seolah mencoba alternatif lain untuk memenuhi ambisi kekuasaan.

Setidaknya, ada persoalan etis yang kemudian bisa menjadi polemik dan berakibat pada akseptabilitas. Dalam aspek akseptabilitas ini, publik akan mulai menilai bagaimana integritas, perilaku politik, personalitas, dan karakter kepimpinan Maria, apakah pantas menjadi seorang pemegang mandat kekuasaan.

Terlebih lagi jika ditambah dengan isu pendaftaran diri Maria ke Partai Golkar ternyata tidak melalui konsolidasi internal PDI Perjuangan. Hal ini akan menjadi bumerang yang cenderung mendegradasi figur Maria sendiri.

Sebetulnya fenomena kekuatan figur sudah sering terjadi dalam dinamika politik nasional maupun lokal. Fenomana sikap politik Maria ini seolah mengingatkan fenomena Pilgub Jawa Timur 2018 yakni figur Emil Dardak sebagai sosok akademis dan muda yang membelot ke Partai Golkar dari PDIP. Kemudian di Jawa Barat ada Ridwan Kamil dengan sosok cerdas, berjiwa muda dan memiliki pendekatan yang bagus ke semua kalangan masyarakat yang menjadi rebutan banyak partai politik untuk mengusungnya.

Dari sisi kepartaian, menurut penulis fenomena ini justru menampar muka PDI Perjuangan yang akan berdampak pada dukungan elektoral jika saja kemudian muncul narasi-narasi yang mempertanyakan perkaderan PDI Perjuangan.

 Akan begitu banyak persepsi liar yang muncul dari benak publik terkait bagaimana upaya PDI Perjuangan dalam merawat, meyakinkan, dan mengakomodir kepentingan kader untuk tetap loyal dan solid dalam tubuh partai.

Lambertus Landing, Wakil Ketua I DPC PDI Perjuangan Mabar menulis di akun Facebook-nya pada Minggu, 27 Januari bahwa keputusan politik Maria adalah bagian dari hak politik, kendati Maria merupakan bagian dari kader struktural.

Namun persepsi publik selalu berupaya melihat dari sisi lain. Sisi lain tersebut bisa saja tiba pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan tak mampu merawat kadernya ataupun tak mengakomodir kepentingan Maria.

Dalam hal ini, PDI Perjuangan sebetulnya perlu mencermati ulang bagaimana peluang dukungan elektoral jika kemudian Maria akhirnya benar-benar resmi bersama Golkar dalam Pilkada 2020.

Dalam Buku 21st Political Science (2011) terkait Neoinstusionalism, adanya aturan dan norma yang melekat dalam suatu instusi politik seringkali bertabrakan dengan pilihan aksi individu ketika mereka menjadi bagain dari kelembagaan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan fenomena ini, aksi individu seolah sedang mengarah pada upaya deparpolisasi yang sebetulnya memberatkan kubu PDI Perjuangan.

Deparpolisasi yang dimaksud adalah Maria sebagai figur politik seolah lebih kuat dari parpol itu sendiri, sehingga manuver dilakukan yang dilakukan seolah mencoba menguak kelemahan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Ketidakpatuhan figur lokal terhadap kehendak partai yang disebabkan macetnya partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga kaderisasi maupun sarana partisipasi politik akan berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap partai.

 Pada akhirnya publik ataupun calon pemilih memusatkan pilihan politik lebih kepada pertimbangan persona, performa, dan ketokohan, sementara partai politik dalam konteks kontestasi Pilkada pada akhirnya hanya sekedar tampil sebagai event organizer  politik.

Hal lain, jika bicara relasi politik Golkar dan PDI Perjuangan di Mabar, dengan asumsi mempertahankan figur Maria sebagai salah kandidat terkuat calon bupati 2020, secara historis sejak berdirinya Mabar pada 2013 silam, dalam dua kali perhelatan Pilkada, PDIP dan Golkar belum pernah tergabung dalam satu koalisi.

Tentu saja, dalam politik selalu berbicara tentang kemungkinan bahkan ketidakmungkinan sekalipun.  Namun tren dinamika politik lokal di Mabar selalu menampilkan kecenderungan PDI Perjuangan dan Golkar sebagai dua partai besar seolah tersekat oleh beban gengsi politik apalagi keduanya memiliki basis elektoral yang sama-sama kuat.

Hal tersebut bisa dibuktikan dari total 30 kursi yang diperebutkan 12 partai politik pada 2014, PDIP setidaknya berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 kursi sedangkan Golkar merupakan yang terbanyak yakni 5 kursi.

Bagi penulis, polemik manuver politik Maria dalam konteks ini bisa saja keluar hanya sebagai politik sensasi yang sebetulnya hanya berupaya menaikkan popularitasnya.

Seolah mencoba mendayung diantara dua karang besar, dalam hal ini PDIP dan Partai Golkar, manuver politik Maria setidaknya memicu percakapan publik terhadap dirinya. Terlebih lagi, pendaftaran diri Maria sebagai bakal calon bupati melalui Golkar masih belum final dan bisa saja berubah.