Masyarakat Desa Wae Sano saat menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Mabar, (20/12/2018) menolak pengembangan panas bumi di Wae Sano. (Foto: Istimewa).

Labuan Bajo, Floresa.co Warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Manggarai Barat, NTT menolak pengembangan geothermal oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di desa itu.  Pasalnya, buntut rencana proyek itu, warga Wae Sano direncanakan akan dievakuasi ke tempat lain.

“Kami mendapat informasi, jika proyek geothermal itu tetap berjalan, kami akan dievakuasi dari kampung kami,” kata salah satu tokoh masyarakat Wae Sano yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Floresa.co, Jumat pekan lalu. 

PT SMI, ialah perusahaan pembiayaan infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Informasi evakuasi tersebut, jelas sumber tersebut mereka ketahui melalui sebuah dokumen sosialisasi dari PT SMI yang diterbitkan pada Mei 2018 lalu. Dalam dokumen setebal sembilan halaman tersebut dipaparkan terkait dampak lingkungan, salah satu poinnya ialah terkait pengelolaan dampaknya.

“Sosialisasi kegiatan pengujian sumur dan prosedur evakuasi kepada masyarakat sebelum kegiatan dimulai untuk meminimalkan dampak paparan H2S terhadap masyarakat sekitar (lokasi) kegiatan,” demikian bunyi poin dalam dokumen tersebut.

Mengetahui informasi tersebut, warga sangat berkebaratan. Pasalnya, tempat yang akan dijadikan areal pengembangan geothermal itu merupakan tanah yang diwariskan turun-temurun dari leluhur mereka.

BACA JUGA: Warga: Pengembangan Panas Bumi Wae Sano-Mabar Membunuh Masa Depan Kami

Selain itu, mereka khawatir, lahan pertanian serta kekayaan alam lain yang sudah lama menjadi sumber penghidupan mereka akan tergerus oleh pengembangan geothermal itu.

“Waktu itu, kami bereaksi dan menolak pengembangan geothermal itu. Kami tidak mau dipindahkan dari kampung kami,” tegasnya.

“Tanah ini sudah menjadi tumpah darah kami. Kami sudah hidup dan dihidupkan dari tanah ini,” tegasnya.

Melihat rekasi warga, PT SMI mengklarifikasi jika isi dokumen tersebut salah.

“Mereka bilang informasi soal evakuasi itu tidak benar. Salah ketik. Tapi, mana mungkin salah ketik,” tutur sumber tersebut.

Lebih lanjut, tuturnya, sepanjang sekitar September 2018 hingga hari ini, keadaan sosial di Weae Sao mulai berubah. Tidak lagi nyaman seperti dulu. Selain memikirkan untuk memenuhi kebutuhan harian, mereka juga dihadapkan dengan pilihan sulit yakni menolak kehadiran perusahaan tersebut.

‘Tiap hari kami tidak aman. Kalau perusahaan itu datang, kami hadang mereka,” katanya.

Selain itu, katanya, hubungan di antara warga pun menjadi tidak harmonis. Pasalnya, warga sudah saling menaruh curiga sebagai bagian dari PT SMI.

“Jadinya, malam kami tidak tidur, dan siang tidak bisa ke kebun karena menjaga kampung,” tutupnya.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2018 lalu, warga  Wae Sano menggelar aksi di Kantor DPRD Mabar untuk menghentikan proyek itu. Walaupun Ketua DPRD, Belasius Jeramun sudah menerima laporan warga, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda PT SMI menghentikan aktivitasnya.

Selain itu, dikatakan juga jika Bupati Mabar Agustinus Dula, Wakil Bupati, Maria Geong; SKPD, Camat Sanonggoang, pihak kementerian bersama Polres Mabar juga hadir di Wae Sano menyakinkan masyarakat agar menyetujui pengembangan geothermal itu.

“Kami tolak. Sekali lagi, tolak. Itu tanah leluhur kami,” tegasnya.

Sementara, hingga berita ini diturunkan Bupati Mabar Gusti CH Dula belum merespons usai Floresa.co menghubunginya pada, Jumat siang, 8 Februari 2019.

ARJ/Floresa