Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, Wilfridus Jiman. (Foto: Floresa).

Borong, Floresa.co – Wakil ketua DPRD Manggarai Timur (Matim),
Wilfridus Jiman mengatakan, selama pemerintahan Yoseph Tote-Andreas Agas (Yoga) memimpin kabupaten tersebut, kualitas proyek infrastruktur tidak dijaga dengan baik.

“Catatan kami, (kualitas) infrastruktur yang dikerjakan tahun 2018, tidak berubah dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wilfridus usai Paripurna Catatan dan Rekomendasi Serta Evaluasi 5 Tahun Pemerintahan Yoga, di kantor DPRD Matim, Rabu, 23 Januari 2019.

Yoga memimpin Manggarai Timur selama dua periode, yaitu periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Selama Yoga memimpin, kualitas proyek infrastruktur, khususnya jalan, memang selalu menjadi sorotan media-media lokal.

Bahkan pansus DPRD juga pernah menyatakan bahwa berdasarkan temuan mereka, proyek infrastruktur tahun 2017 di Matim, 90 persen berkualitas buruk.

Wilfridus mengatakan, selama ini, masyarakat selalu menuding DPRD tidak menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terkait proyek-proyek itu.

Padahal, lanjutnya, DPRD hanya berkewajiban untuk melakukan pengawasan politis, bukan pengawasan teknis.

“Kami tidak bisa langsung turun ke lokasi proyek (jalan), cungkil itu batu atau aspal. Itu tugasnya pengawas teknik dari dinas atau pemerintah sendiri,” ujarnya.

BACA JUGA: Proyek Infrastruktur Tahun 2017 di Matim: 90 % Berkualitas Buruk

Ia juga menyayangkan kerja sama dinas-dinas di Matim dengan TP4D dari Kejari Manggarai yang tidak berhasil menjaga kualitas proyek infrastruktur di kabupaten itu.

Permintaan Kepada Agas-Jaghur

Pada Pilkada 27 Juni 2018 kemarin, pasangan Andreas Agas-Stefanus Jaghur (Aset) berhasil mendapat kepercayaan masyarakat untuk menggantikan Yoga memimpin Matim selama 5 tahun ke depan.

Wilfridus menglaim, dalam paripurna itu, ia mewakili seluruh anggota DPRD Matim telah meminta kepada Aset untuk menjaga kualitas proyek.

Menurutnya, kedepannya, jika ada pihak ketiga yang tidak bisa menjaga kualitas proyek, pemerintah sebaiknya jangan lagi memberi pekerjaan kepada oknum itu.

BACA JUGA: Leo Santosa: Dikawal Kejaksaan, Proyek Malah Berkualitas Buruk

“Untuk kebaikan daerah kita, ya, walaupun belum ada petunjuk dari pusat yang mengatakan, kontraktor yang kerja tidak betul tidak boleh diberi pekerjaan lagi, ya, pemerintah harus lakukan itu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama Pemkab dengan TP4D kedepannya harus berhasil menciptakan kualitas proyek yang baik.

Rosis Adir/Floresa