Floresa.co – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung rencana Gubernur Viktor Bungilu Laiskodat menutup Taman Nasional Komodo (TNK) demi pelestarian alam dan satwa Komodo. Namun, lembaga tersebut meminta Laiskodat lebih dahulu mengkaji regulasi dari rencana itu.
“Rencana penutupan tersebut harus berdasar pada regulasi agar tidak bertentangan dengan hak pengelolaan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama ini,” kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, seperti dilansir Antara, Selasa 22 Januari 2019.
Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar akan segera memanggil Pemda NTT untuk membahas rencana itu.
Anwar menyadari bahwa hak pengelolaan TNK itu merupakan kewenangan KLHK, sehingga rencana Laiskodat untuk menutupnya selama setahun dari kunjungan wisatawan harus dikaji secara benar.
BACA JUGA: Pemprov NTT Berencana Tutup Taman Nasional Komodo Selama Satu Tahun
“Kami sudah bicarakan dengan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa kita ini berada dalam NKRI, dan kewenangan TNK merupakan urusan pemerintah pusat maka rencana penutupan TNK sebaiknya dikoordinasikan dulu dengan Kementerian LHK,” katanya.
Ia mengatakan, apabila penutupan TN Komodo dilakukan demi peremajaan tanaman endemik dalam kawasan TNK maupun untuk menjaga populasi komodo sebagai hewan purba agar tidak punah maka perlu didukung.
BACA JUG: Pemprov NTT Berencana Tutup TNK, KLHK: Tidak Bagus Diputuskan Sepihak
“Ide pak gubernur sudah baik tetapi harus tetap mengacu para regulasi yang berlaku sehingga tidak terjadi benturan dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Antara/Floresa
