Bupati Manggarai, Deno Kamelus (Foto: Floresa)

Ruteng, Floresa.co – Tercatat tiga kali sudah mahasiswa Manggarai menggelar demonstrasi selama bulan Desember 2018. Tuntutannya masih sama: menolak hibah aset tanah milik Pemda Manggarai kepada PT Pertamina.

Demonstrasi pertama dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Sabtu, 8 Desember 2018. Kemudian menyusul Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang menggelar demonstrasi pada Rabu, 12 Desember 2018.

Selanjutnya, pada Jumat, 21 Desember 2018, PMKRI kembali menggelar demonstrasi. Mereka menggelar mimbar bebas di kantor Bupati dan DPRD Manggarai.

Kali ini mahasiswa mengritik Bupati Deno Kamelus yang tak peduli pada aspirasi masyarakat. Deno yang ngotot menghibahkan lahan ke Pertamina dinilai sebagai pemimpin yang tunduk pada korporasi dan menentang kehendak rakyat.

“Pemerintah lebih taat pada kepentingan-kepentingan korporat, ketimbang kepentingan sang pemilik kekuasaan, rakyat Manggarai,” ujar Ketua Presidium PMKRI Ruteng Servas Jemorang.

Kali ini Bupati Deno Kamelus tak meladeni mahasiswa. Ia terlihat memantau kegiatan pasar murah di Lapangan Motang Rua, tak jauh dari lokasi demonstrasi.

Saat bersamaan, pengeras suara milik Pemda Manggarai dinaikkan volumenya sehingga menutup bunyi pengeras suara yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi demonstran.

Meski demikian, mahasiswa terus berorasi. Mereka menilai, bupati dan DPRD tak menunjukkan posisi tawarnya di depan PT Pertamina, sehingga mereka harus tunduk pada opsi tunggal yang ditawarkan PT Pertamina, yakni menghibahkan atau memberikan cuma-cuma lahan tersebut.

Mahasiswa juga mencurigai bahwa anggota DPRD dan bupati berkonspirasi dengan pejabat PT Pertamina.

Mereka menduga telah terjadi transaksi di ruang gelap, sehingga DPRD dan bupati seakan-akan tak punya pilihan lain, selain menyetujui semua yang diinginkan PT Pertamina.

NJM/Floresa

Advertisement