Sejumlah perwakilan dari beberapa kelompok pelaku pariwisata Manggari Barat usai berdialog dengan DPRD Mabar pada Selasa siang, 18 Desember 2018 di Kantor DPRD Mabar. (Foto: Floresa).

Labuan Bajo, Floresa.co – Wacana kenaikan tarif masuk wilayah Taman Nasional Komodo (TNK) yang dilontarkan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat menuai penolakan dari pelaku pariwisata di Manggarai Barat (Mabar).

Membahas hal tersebut, sejumlah perwakilan dari kelompok pelaku pariwisata menemui DPRD Mabar pada Selasa, 18 Desember 2018. Mereka mendesak lembaga itu segera mengambil sikap agar wacana kenaikan tarif itu tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi pelaku pariwisata di Mabar.

“Kami merasa kesal karena ada tamu yang membatalkan kunjungan. Harapan kami, sebagai orang Manggarai, DPRD Mabar mengambil sikap,” kata Ketua ASITA, Donatus Matur dalam dialog dengan jajaran DPRD Mabar di Kantor lembaga tersebut, Selasa, 18 Desember 2018.

Saat ini, tiket masuk TNK sebesar 350 ribu rupiah. Sementara, Laiskodat rencananya menaikan menjadi 500 dolar Amerika Serikat atau setara 7,5 juta rupiah.

Menurut Donatus, wacana ini memiskinkan masyarakat Mabar umumnya dan Labuan Bajo secara khusus karena ruang usaha mereka di sektor pariwisata akan semakin sempit dan bahkan hilang. 

“wacana ini akan menguntungkan destinasi wisata lain seperti Lombok, Bali, Toraja, dan laninnya, karena wisatawan atau calon wisatawan akan beralih ke destinasi itu,” tambahnya.

BACA JUGA: Terkait Wacana Kenaikan Tarif ke Komodo, Pelaku Pariwisata Minta Laiskodat Minta Maaf

Sementara, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Mabar, Yohanes Don Bosco mengatakan, wacana itu dikhawatirkan membunuh bisnis penginapan di wilayah itu.

“Dampaknya, kami akan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) secara besar-besaran,” katanya.

Saat ini, katanya, sekitar 109 hotel menjamur di wilayah Labuan Bajo. Untuk hotel bintang lima, rata-rata jumlah pekerja mencapai 786. Sementara, untuk kelas melati mempekerjakan sedikitnya 20 karyawan.

“Kalau tidak ada pengunjung, bagaimana kami bisa menggaji pegawai,” imbuhnya.

Selain itu, Ketua Asosiasi Kapal Wisata Mabar, Achyar Abdi juga dengan tegas menolak rencana itu. Menurutnya, wacana itu akan merugikan pengusaha dan karyawan kapal.

“Kami menolak rencana itu karena pariwisata sudah menjadi kebutuhan. Dulunya kami nelayan. Sekarang karena pariwisata, pemerintah dorong kami ke sektor pariwisata. Tetapi, saat kami mengambil bagian, tiba-tiba wacana itu bergulir. Kami pun bingung,” ujarnya.

Saat ini tercatat 350-an kapal pengangkut wisatawan dan per kapal rata-rata mempekerjakan lima karyawan.

“Kami minta dengan hormat pimpinan DPRD mengeluarkan pernyataan secara kelembagaan agar bisa menetralisir wacana yang tidak jelas ini,” tambahnya.

BACA JUGA: Baca Pernyataan Laiskodat, Wisatawan Asing Batal ke Komodo

Ketua DPC HPI Mabar Sebastian Pandang menilai wacana itu bertentangan dengan rencana Presiden Jokowi yang menargetkan kunjungan dalam skala besar ke Labuan Bajo.

“Sektor pariwisata menimbulkan multiplier effect. Pernyataan gubernur (Laiskodat) berseberangan dengan program Jokowi,” ujarnya.

“Dan, secara regulasi seharusnya dia (Laiskodat) tidak punya hak untuk mengatur tarif masuk ke sana,” tambahnya.

Menanggapi keluhan sejumlah pelaku pariwisata tersebut, senada dengan pelaku pariwisata, Ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun juga sangat tidak sepakat dengan wacana itu.

“Kami di DPR sudah mendengar isu ini. Saya sudah sampaikan ke Bupati Agustinus Dula. Kita juga sesal, sebagai orang nomor satu di NTT, (mengapa) melepaskan wacana liar seperti ini,” katanya.

Namun, Belasius menyampaikan, saat ini, dirinya belum bisa memberikan pernyataan sikap mewakili lembaga DPR, pasalnya sebagian besar anggotanya tengah mengikuti masa reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Kami akan segera rapat setelah selesai reses tanggal 23 Desember. Dan, tanggal 27 atau 28 Desember akan kembali ke sini, dan mungkin akan membahas itu,” ujarnya.

Saat pertemuan itu, dari 30 anggota DPRD, hanya tiga anggota yang bersama Belasius menerima kedatangan pelaku pariwisata tersebut. Mereka ialah Fidelis Adol dari Fraksi Golkar, Karolina Fraksi Golkar, dan Marten Warus Fraksi Gerindra.

Sementara, dari pelaku pariwisata sendiri dihadiri oleh Formapp Mabar, Swiss Contac dan Ikatan Pramuwisata Indonesia (IPI) Cabang NTT, Perhimpunan Taxi Labuan Bajo, dan beberapa lainnya.

ARJ/Floresa

Advertisement