Jakarta, Floresa.co – Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG) Jakarta meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) memeriksa pihak yang mengerjakan proyek jembatan Wae Cue di Satar Mese.
Pasalnya, hingga saat ini, pembangunan jembatan yang dikerjakan Kementerian Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai tahun anggaran (TA) 2017 itu belum tuntas hingga membuat masyarakat kesulitan saat melintas.
“Kejaksaan harus memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jembatan tersebut, baik pejebat pembuat komitmen (PPK) maupun kontraktornya,” kata Sekjen AMANG, Ovan Wangkut kepada Floresa.co, Senin 29 Oktober 2018.
Rencana penyelesaian pembangunan jembatan itu, dalam klarifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Bosco yakni menggunakan dana pemeliharaan.
“Pemerintah sudah menganggarkan lagi Rp 100 juta, dengan nomenklatur yang berbeda, yaitu “Pemeliharaan Rutin Wilayah Kecamatan Satar Mese Utara,” kata John.
Namun, Wangkut berpendapat, pembangunan jembatan yang mengubungi Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese di sebelah timur dan Desa Nao, Kecamatan Sater Mese Utara di sebelah baratnya itu diduga bermasalah.
Seharusnya, kata dia, pembahasan besar kecilnya anggaran harus sudah selesai pada masa perencanaan. Sehingga, anggaran yang tersedia cukup untuk menuntaskan pembangunan satu paket jembatan. Bukan setelah tampak secara fisik proyek tersebut tidak tuntas.
“Kok bisa sebuah proyek dikerjakan dengan anggaran yang disiapkan tidak untuk tuntas,” katanya.
BACA JUGA:
- Kejaksaan Diminta Periksa PPK dan Kontraktor Pembangunan Jembatan Wae Cue-Sater Mese
- VIDEO: Proyek Mangkrak Jembatan Wae Cue
- Ini Penjelasan Dinas PUPR Manggarai Terkait Proyek Jembatan Wae Cue di Satar Mese Utara
- Dinas PUPR: Pembangunan Jembatan Wae Cue Tahun 2017 Memang Tidak untuk Dituntaskan
- Delapan Fakta Pembangunan Jembatan Wae Cue di Satar Mese
Jika demikian, tegasnya, pembangunan jembatan itu terkesan tidak melalui perencanaan matang dan patut diduga kuat telah terjadi penyelewengan dana.
“Logikanya begini, mana mungkin kontraktor berani mengerjakan proyek dengan anggaran yang tidak jelas,” kata Ovan.
“Seharusnya dana pemeliharaan bukan untuk menuntaskan proyek mangkrak. Tetapi, untuk proyek yang tuntas dikerjakan,” katanya.
“Kejaksaan harus meminta pertanggung jawaban PPK, karena kami menduga ada penyelewengan anggaran dalam pengerjaan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, menurut Ovan, Pemda harus menjelaskan duduk soal dalam pembangunan jembatan itu sehingga masyarakat mendapat informasi yang pasti. Apalagi jembatan itu merupakan salah jalur penghubung antara Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese utara.
“Proyek seperti diatas seharusnya tidak boleh dilakukan Provisional Hand Over (PHO) oleh PPK. Kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut juga harus diperiksa. Jikalau terbukti, proses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.
ARJ/Floresa
