Oleh: IRHAM SAIFUDDIN, aktivis Nahdlatul Ulama
Beberapa tahun belakangan kita disuguhkan dengan wajah Islam yang agak berbeda dari sejarah Islam di Indonesia modern sebelumnya. Guna menggapai tujuan ‘perjuangan’, mobilisasi menjadi warna dominan dari gerakan Islam Indonesia terkini. Bila ditelusur lebih jauh, mobilisasi massa hanya sejarak pelemparan batu dari kepentingan politik praktis.
Gagal prematur dengan penobatan Gubernur ‘Islam’ di DKI pada November 2014, FPI (sebagai penggagas gubernur tandingan) sukses mendulang dukungan massa pada bulan yang sama 2 tahun setelahnya. Dimulai dari terplesetnya, atau lebih tepatnya diplesetkannya pernyataan Ahok terhadap Al Maidah 51, mobilisasi massa Islam di kemudian hari sukses meraih dua agenda politik sekaligus. Pertama, memenjarakan Ahok sebagai musuh bersama mereka yang tidak nyaman dengan gaya kepemimpinannya, dan kedua, sekaligus menumbangkan Ahok dari kontestasi Pilgub DKI Jakarta.
Masa-masa sesudahnya kemudin diwarnai dengan mereplikasi strategi mobokrasi demi mewujudkan keinginan-keinginan politik lanjutan.
Mobilisasi dan mobokrasi ini sekaligus seperti hendak menghilangkan gemilang jejak pemikiran Islam di Indonesia yang disegani di banyak belahan dunia. Sebut saja, misalnya, pemikiran Ahmad Wahib, Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid, yang disanjung dunia itu bak tenggelam tak bersisa ditelan mobokrasi massa Islam di jalanan ketika merespon isu-isu tertentu.
Tidak berhenti di situ saja, mobokrasi ini kemudian diikuti oleh perebutan medan kuasa makna pada simbol-simbol keislaman. Seorang kiai yang ‘alim, sejak lahir sudah di pesantren, bahkan sudah memiliki segudang karya tulisan yang disegani para cendekia, didelegitimasi begitu saja dengan memunculkan ustadz-ustadz baru yang kita tidak bisa merunut riyawat keilmuannya.
Kiai yang mengasuh ribuan santri di dunia nyata dengan ribuan jam pengajian, digeser begitu saja dengan memunculkan ustadz dengan modal ribuan follower/subscriber di dunia virtual, yang banyak diantaranya adalah bot. Bahkan gelar kiai atau ustadz pun diberikan secara murah karena disinyalir si pemberi gelar sudah diguyur kardus.
Saya sungguh iri pada Katolik. Mereka cenderung konsisten melakukan kerja-kerja advokasi kemasyarakatan. Advokasi kejahatan perdagangan manusia (human trafficking), misalnya, seperti di NTT. Merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi human trafficking tertinggi di Indonesia, NTT merupakan medan perjuangan tersendiri bagi para frater dan suster.
Bayangkan, semenjak awal 2018 hingga hari ini saja sudah ada 90 TKI asal NTT yang pulang NTT dalam keadaan sudah tidak bernyawa, di peti-peti mati. Bisu. Tragisnya lagi, banyak diantara mayat itu yang organ dalamnya sudah hilang, dicuri dan diperdagangankan di negara tempat bekerja di luar negeri!
Para frater dan suster itu begitu fasihnya mendaraskan ayat-ayat fakta trafiking uang memilukan kemanusiaan kita. Ada suster yang kira-kira sudah berusia 60 tahun lebih, berjalan ditopang tongkat, tapi begitu lantang mengawal pembelaan korban perdagangan manusia. Walapun dari 60 kasus yang ia dampingi hanya berhasil memenjarakan 4 orang saja karena buruknya penegakan hukum dan koruopsi akut di dunia peradilan.
Ada frater/romo yang dengan keberaniannya melakukan riset investigatif untuk mengungkap jejaring dan supra struktur kejahatan perdagangan manusia. Tanpa sponsor, tanpa donor besar. Nekat menelisik dari satu desa ke desa lain di NTT yang miskin hingga merangsek ke kebun-kebun sawit di Malaysia.
Ada frater yang kukuh membela masyakarat yang tanahnya dicaplok oleh hotel yang mencuri tanah mereka dengan berbekal transaksi koruptif. Suster dan frater itu begitu fasih menguraikan peta masalah, gurita sindikasi, hingga melakukan kerja-kerja pendampingan kepada korban. Mulai dari pengadilan ke pengadilan hingga menyediakan rumah aman.
Aku iri padamu, frater, suster.
Catatan dari Pulau Flores, 02 November 2018.
