Borong, Floresa.co – Pelayanan pengurusan data kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Manggarai Timur (Matim) dinilai sangat buruk. Bupati terpilih, Andreas Agas pun diminta untuk turun tangan mengatasi persoalan di dinas tersebut.

Wolfardus Galeri, mengaku pernah mengamuk di Disdukcapil Matim pada Rabu lalu, 3 Oktober 2018. Peristiwa itu terjadi, akunya lantaran sistem pelayanan pengurusan data kependudukan di dinas itu sarat nepotisme.

“Persoalannya, ada yang diperlakukan khusus oleh pihak Disdukcapil. Salah satunya waktu itu yang saya perhatikan ialah yang pensiunan PNS yang pernah bekerja di capil (Disdukcapil),” cerita Wolfardus kepada Floresa.co, Rabu sore, 10 Oktober 2018.

Ia mengaku, kala itu, dirinya sedang mengantri untuk melegalisir foto copy KTP untuk kepentingan seleksi CPNS. Antri sejak pukul 10.00  hingga pukul 13.00 Wita.

Lalu, sekitar pukul 13.00 Wita, terangnya, dirinya melihat ada warga yang juga melakukan legalisir KTP, tetapi dilayani di dalam ruangan oleh pagawai di dinas tersebut.

“(Padahal) awalnya, saya ikut pintu depan. Begitu saya tanya kepada Pol PP, kalau ingin legalisir KTP, harus antri melalui loket,” katanya.

Melihat ada warga yang dilayani di dalam ruangan itu, Wolfardus pun bertanya kepada pegawai Disdukcapil, apakah dirinya juga bisa dilayani di dalam ruangan seperti dua warga lain tersebut.

“Salah satu pegawai Capil bilang, tidak bisa. Lalu, saya kembali tanya, kenapa yang dua orang itu dilayani di dalam. Apa eksklusifnya mereka? Nah, di sini . Mereka lalu tanya balik: ‘Yang mana?’ Akhirnya saya tunjuk. Ketika saya tunjuk begitu, akhirnya Pol PP usir dua orang itu keluar,” kenangnya.

Lebih lanjut, tuturnya, yang membuat dirinya tak kuasa menahan amarah menjelang pegawai Disdukcapil rehat makan siang. Salah satu pegawai, katanya serta-merta menutup loket tanpa terlebih dahulu menginformasikan kepada warga bahwa saatnya istirahat.

BACA JUGA: Pelayanan di Disdukcapil Matim, Warga: Kalau Pakai Uang Prosesnya Cepat

“Masyarakat yang harus kau hargai, harus dilayani dengan santun. Itu model pelayananya. Semestinya, harus ada tata keramanya. Pelayanannya harus tau menghargai publik dong,” ujar Wolfardus mengulangi kata-katanya saat memarahi pegawai dinas Dukcapil, Rabu pekan lalu itu.

Agas Harus Turun Tangan

Mengurai soal itu, Wolfradus meminta Bupati Matim terpilih, Adreas Agas menerapkan sistem pelayanan publik yang adil di Disdukcapil serta dinas-dinas lain. Model yang patut dicontoh, katanya seperti pelayanan di Bank.

“Alangkah baiknya seperti metode pelayanan bank. Kalau menurut saya, beberapa kali ke bank, BNI, BPD, sistem pelayanannya bagus sekali. Dan tidak membutuhkan banyak pegawai juga. Cukup satu orang pegawai yang layani ,tata kramanya bagus, pelayanannya bagus, pake nomor antrian, ruang tunggu disiapkan. Yang namanya masyarakat di sana dilayani dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, tak ada tawar-menawar untuk mereformasi pelayanan publik, karena semua pegawai, mulai dari Kepala Dinas dan semua bawahannya digaji oleh uang rakyat.

“Bapak Andreas Agas, selaku bupati terpilih kemarin itu, menerapkan metode pelayanan Bank begitu  kepada semua dinas-dinas,” ulangnya.

Ia menambahkan, amukannya di Disdukcapil Matim pada Rabu lalu itu merupakan cara atau kiat mengavalusi kinerja dinas tersebut.

Rosis Adir/ARJ/Floresa