Gambar Ilustrasi

Borong, Floresa.co – Kepala Desa (Kades) Pocolia, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Robertus Hadiman diduga menilep ratusan juta Dana Desa tahun anggaran 2017.

“Jumlah itu akumulasi dari beberapa item kegiatan fisik dan pemberdayaan yang tidak direalisasi pada tahun 2017,” kata Stefanus Vinsen, tokoh masyarakat Desa Pocolia dalam rilis yang diterima Floresa.co pada Rabu, 10 Oktober 2018.

Vinsen merincikan, item pembangunan fisik yang tidak dikerjakan pada 2017 itu, antara lain: pembangunan dan perluasan kantor desa tahap 1 dengan pagu dana Rp 42.328.750 dan APBDes perubahan Rp 40.532.900.

Selain itu, pembangunan gapura batas wilayah Desa Pocolia dengan Wejang Mawe di Lingko Libo, dengan pagu dana Rp. 11.000.000, di perubahan pagu dana yang sama.

Selanjutnya, pembanguan dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin sejumlah 10 unit dengan pagu dana Rp 75.000.000.

“Yang terealisasi 8 (unit). Duanya tidak jelas,” sebut Vinsen.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, jelasnya, ada tiga item kegiatan yang tidak dijalankan.

“Pertama, penyuluhan/sosialisasi pembentukan Bumdes, dengan anggaran Rp 4.348.000,” katanya.

Selanjutnya, kata Vinsen, kegiatan pelatihan pembuatan/rancangan Perdes, dengan anggaran Rp 8.193.700.

Selain itu, peningkatan kapasitas kelompok tani, dengan anggaran Rp 7.912.700.

Berdasarkan rincian di atas, jelas Vinsen, total dana yang digelapkan Kades Pocolia pada tahun 2017, yakni Rp 148.783.150.

Peran Pemkab Matim Dipertanyakan

Vinsen juga mempertanyakan peran Pemda Matim, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, Camat Poco Ranaka dan pendamping desa dalam melakukan pengawasan dana desa di Desa tersebut.

“Terjadinya hal -hal seperti ini, ada di RAPBDes tetapi fisik tidak ada. Di mana peran pihak-pihak ini? Fungsinya apa? Pihak-pihak ini buat apa, ko sampai prilaku Kades begini.  Ada dana, tetapi tidak buat apa yang sudah direncanakan,” ungkap Stef.

“Pertanyaan kami sebagai masyarakat, apakah setelah dana desa itu disalurkan dari pemerintah pusat dan diberikan pemerintah  desa untuk kepentingan pribadi Kades atau untuk kepentingan masyarakat?” lanjutnya.

Menurutnya, jika perilaku Kades Pocolia terus dibiarkan, maka ke depan, desa tersebut dijadikan alat untuk memperkaya oknum-oknum tertentu, termasuk Kades, bukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Padahal, lanjutnya, tujuan dana desa itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“Jangankan satu item yang tidak dibuat, setengah pun atau juga kerja tetapi tidak berkualitas, tetap kita lihat dan kontrol. Sebagai masyarakat kita wajib kontrol pembangunan desa yang bersumber dari uang negara,” ujarnya.

Ia mengatakan, fakta yang terjadi di desa Pocolia, ketika dana sudah dicairkan, pemerintah desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat.

“Padahal waktu Musrembangdes, masyarakat diundang untuk mengusulkan apa-apa yang hendak dibangun,” katanya.

“Namun, setelah dana desa cair tidak pernah dinformasikan ke masyarakat. Jumlahnya berapa. Berapa persen yang dicair. Tidak pernah terbuka,” imbuhnya.

Vinsen mengklaim, ia mendapatkan RAPBDes. Dari situ ia mengetahui soal proyek fisik dan pemberdayaan yang tidak dilaksanakan oleh Kades Hadiman pada tahun 2017 lalu.

“Keberuntungan kami sekarang adalah mendapatkan RAPBDes. Dan setelah kita cek, tahun 2017, fisiknya tidak ada, tetapi tahun anggaran sudah selesai dan dana sudah ada. Pertanyaan kami sebagai masyarakat, apakah sudah terpakai atau kemana uangnya,” ujarnya.

Karena itu, dia mendesak Aparat Kepolisian Resor Mangggarai, Kejaksaan Negeri Ruteng, Inspektorat, BPK, dan Pemkab Matim untuk datang meng-cross cek pembangunan di desa Pocolia. Baik itu pembanguna fisik maupun pemberdayaan.

“Kami minta pihak-pihak terkait ini turun untuk mencek pembangunan dan pengelolaan dana desa Pocolia,” pinta Stef.

Sementara itu, salah seorang tokoh muda desa Pocolia, Van Agut, menginginkan desa yang maju dan mandiri.

“Oleh karenanya, saya dan kawan-kawan terus berjuang untuk mewujudkan hal itu, dengan mengakses beberapa persoalan ini ke media massa. Saya juga memohon kepada penegak hukum dan dinas terkait, Inspektorat  agar usut tuntas persoalan desa ini hingga tuntas,” tegas Van.

Ia berkomitmen, apabila dalam waktu dekat pihak penegak hukum tidak mengidentifikasi persoalan itu, maka pihaknya akan melakukan aksi dan audiens di Kejari Ruteng.

Ia mengatakan, pada 18 September lalu, pukul 09.30 Wita, ia dan sejumlah tokoh muda Pocolia, sudah menemui Kades di kantor desa dan mendiskusikan soal item pekerjaan 2017 yang tidak direalisasi itu.

“Jawaban kades waktu itu, beri saya waktu dua minggu untuk tuntaskan pengerjaan itu. Tetapi, sampai hari ini bahkan sudah lewat dari waktu yang sudah diberikan tidak ada realisasi. Maka, kami memutuskan persoalan ini diekspos di media massa. Biar pihak berwenang bisa mengusut persoalan di desa ini,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai masyarakat desa Pocolia, pihaknya merasa dirugikan atas perilaku Kades yang menipu masyarakat.

Ia juga mengatakan, dana desa yang jumlahnya begitu besar dialokasikan dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tetapi, yang terjadi di desa Pocolia adalah dana desa untuk memperkaya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Floresa.co sudah berupaya menghubungi kepala desa Pocolia pada Kamis pagi, 11 Oktober 2018. Pesan WhatsApp yang dikirim belum ia balas. Kades Hadiman juga enggan mengangkat telepon.

Rosis Adir/Floresa