Ketua DPC PDIP Matim, Willy Nurdin. (Foto: Sekretariat DPC PDIP Matim).

Borong, Floresa.co – Politisi senior sekaligus Ketua DPC PDIP Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) Willy Nurdin mengkritisi prilaku anggota DPRD Matim yang ikut mengerjakan proyek-proyek pemerintah di kabupaten tersebut.

Pasalnya, kata Willy, banyak anggota dewan di kabupaten itu berprofesi ganda. Selain sebagai anggota dewan, juga menjadi kontraktor.

“Banyak anggota DPR itu kerja proyek. Masyarakat tahu lah. Dan saya rasa, eksekutif juga tahu,” ujar Willy di Sekretariat DPC PDIP pada Jumat, pekan lalu.

Prilaku anggota dewan yang demikian, kata dia, merupakan preseden buruk penilaian terhadap wakil rakyat ke depannya.

Ia mengaku amat menyayangkan prilaku anggota DPRD yang demikian.

“Gaji (anggota) DPR (kabupaten) sekarang luar biasa. Bayangkan hidup di sini (Borong, ibukota Matim) dengan (gaji) 23 juta. Orang yang THL saja hanya Rp 1.200.000, masih saja bisa hidup. Apalagi yang gaji 23 juta. Pimpinan (DPRD) 30 juta,” katanya.

Pendapatan dan Fasilitas untuk anggota DPRD, menurutnya sudah luar biasa. “Nah, kenapa kita campuri urusan-urusan (proyek)itu?,” ujarnya.

Badan Kehormatan DPRD Matim Tidak Berfungsi

Ia juga mengkritik badan kehormatan di lembaga tersebut.

Menurutnya, dewan kehormatan DPRD Matim tidak bekerja dan tidak berfungsi sama sekali. Pasalnya, meskipun banyak anggota DPRD kerja proyek, badan kehormatan tidak mengambil sikap.

“Badan kehormatan itu, pengadilan tertinggilah di DPR,” ujarnya.

“Harus sepakat buat sikap, pimpinan DPRD kan ada badan kehormatan. Badan kehormatan harus berperan maksimal,” lanjutnya.

Ia berharap agar anggota DPRD yang terpilih pada pemilu tahun depan adalah orang-orang yang berpikir cerdas. Berpikir untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Rosis Adir/Floresa