Borong, Floresa.co – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modular (55.865.11) milik PT Nanga Labang yang terletak di Bea Borong, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diresmikan, Jumat pagi, 21 September 2018.

Peresmian SPBU ini dilakukan oleh Sekretaris  Direktorat Minyak dan Gas Bumi, Budiyantono; Marketing Branch Manager NTT, Dirjen Migas/BPH Migas, Mardian; dan Pemda Matim yang diwakili Wakil Bupati Andreas Agas.

Hadir Kapolres Manggarai, AKBP Cliffry Steiny Lapian, SIK serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Matim dan undangan lainnya.

Mardian, dalam sambutannya menjelaskan bahwa SPBU ini merupakan perwujudan penugasan BBM 1 Harga yang diberikan pemerintah kepada Pertamina selaku perusahaan yang berkomitmen dalam membantu pemerintah dalam menyetarakan harga bahan bakar di seluruh Indonesia.

SPBU Modular di Borong, kata dia,  selain menjual premium dan Biosolar juga menjual Pertalite dan Solar Non subsidi dengan kapasitas 100 KL untuk lima tangki timbun.

“Produk subsidi pasti akan kami sediakan karena merupakan produk penugasan, namun kami juga melihat dari permintaan warga sekitar sehingga kami juga memberikan pilihan kepada para konsumen untuk produk Pertamax Series dan Solar Non Subsidi,” ujarnya.

“Besarnya alokasi bahan bakar juga disesuaikan dengan rata-rata konsumsi. Apabila besar konsumsinya, alokasi akan kami tambah, ” tambah Mardian.

Mardian menjelaskan, SPBU Modular tersebut merupakan titik  ke-19 yang telah diresmikan dan beroperasi untuk 63 target Pertamina pada tahun 2018.

Sedangkan, untuk Pertamina MOR V yang ditargetkan 10 titik BBM 1 Harga untuk tahun 2018, sudah terealisasi 7 (tujuh) titik hingga bulan September, dengan rincian 5 (lima) titik di NTB dan dua titik di NTT sehingga tersisa tiga titik di wilayah NTT yang akan segera beroperasi dan diresmikan dalam waktu dekat.

“Realisasi sejak tahun 2017 hingga bulan September 2018, Pertamina MOR V sudah meresmikan dan mengoperasikan sebanyak 13  SPBU BBM 1 Harga. Dengan adanya, SPBU Modular dan Kompak di masing-masing Kabupaten tersebut tidak lagi mengandalkan satu-satunya SPBU di daerah tersebut.”

“Hal ini disambut baik bagi pemerintah dan masyarakat karena harga bahan bakar yang mereka dapatkan tidak akan lagi berbeda yang terkadang premium atau solar bisa dikisaran Rp13.000-15.000/liter,” ungkapnya.

“Pelayanan juga akan lebih baik karena antrean akan berkurang di SPBU yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, masyarakat  Manggarai Timur yang bermata pencaharian petani, berkebun, dan nelayan juga dapat memangkas pengeluaran untuk bahan bakar dan tertolong karena kemudahan mendapatkan bahan bakar,” imbuhnya.

BBM untuk SPBU tersebut, lanjutnya, disuplai dari TBBM Reo, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan mobil tangki yang berjarak 111 KM dengan waktu tempuh 7-8 jam perjalanan.

“Pertamina senantiasa menjamin masyarakat mendapatkan bahan bakar dengan mudah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang berada di pelosok,” terangnya.

“Pertamina juga terus melakukan improvisasi terutama dalam pelayanan kepada para pelanggan dengan menyediakan layanan 24 jam melalui contact center Pertamina 1-500-000 atau melalui [email protected] dan dapat mengakses informasi terkini tentang Pertamina MOR V melalui akun media sosial yaitu @pertaminamor5 baik di twitter dan instagram,” tutup Mardian.

Program BBM 1 Harga Khusus Daerah 3T

Sekretaris Direktorat Minyak dan Gas Bumi, Budiyantono, mengatakan, program BBM 1 harga bertujuan agar harga BBM, sama.

“Di mana pun dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia. Bukan hanya di sini, termasuk di Wamena dan semua di daerah terpencil di Indonesia, khususnya di daerah timur, yaitu di daerah yang 3T,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, telah menetapkan Praturan Menteri SDM Nomor 36 tahun 2016 tentang penetapan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM penegasan secara nasional.

“Pada intinya permen ini mengamanatkan agar badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi segera mendirikan penyalur di lokasi-lokasi yang belum terdapat penyaluran BBM tertentu dan BBM penegasan,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan SPBU modular Borong, dapat memudahkan masyarakat Borong dan sekitarnya untuk membeli BBM.

“Dan mendukukung, tentunya, kemajuan perekonomian yang ada di sini,” ungkapnyam

Kapolres Diminta Kawal Pengecer BBM

Budiyantono menyatakan, total kapasitas BBM SBPU Modular Borong, 100 KL, kiranya dapat disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna.

“Ini pesan betul dari Pa Menteri (SDM dan Pa Dirjen,” katanya.

“Di sepanjang jalan tadi kita lihat, mohon maaf, masih banyak juga pengecer-pengecer yang sangat berbahaya, dari sisi apapun terutama dari sisi masalah keselamatan,” katanya.

“BBM itu suatu yang gampang terpercik oleh, HP saja tadi dilarang, apalagi kalau merokok begitu,” lanjutnya.

Ia juga meminta Kapolres Manggarai untuk mengawasi para pengecer BBM itu.

“Pa Kapolres  dimohon kawal juga,” pintahnya.

“Kami juga sempat ambil foto (pengecer BBM) tadi. Itu adalah salah satu laporan kami. Nanti  perlu kita tertibkan bersama,” imbuhnya.

“Kita harapkan, SPBU ini langsung kepada pengguna bukan kepada pengecer. Jangan sampai nanti, SPBU-nya tutup, tapi di luar itu banyak pengecer yang jual BBM. Karena semangat Pa Jokowi itu, BBM satu harga di mana pun,”

“Dan kita harapkan (juga), mungkin pengawasannya dilakukan oleh BP HAMI Gas agar penyaluran BBM di Matim, lancar,” tutupnya.

Matim Butuh Tambahan 3 SPBU

Pada kesempatan itu, Wabup Matim, Andreas Agas mengatakan, meskipun semangat pemerintah pusat agar BBM satu harga di seluruh Indonesia, tapi di Matim, masih banyak pengecer-pengecer BBM yang bermodus Pertamina Mini.

“Kami di sini Pa, ada pertamina mini. Yang kami kumpulkan datanya kemarin, ada 41, dengan harga yang bervariasi, tertinggi Rp 10.000 per liter” katanya.

Ia menyatakan, keberadaan pertamina mini itu sebenarnya ilegal, tapi, disisi lain, memenuhi kebutuhan Masyarakat.

“Itu artinya, kami masih butuh tiga titik di Matim. Jadi, saya minta, tambah 3 lagi kami di sini. Wilayah ini luas,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Wabup Andreas Agas, Sekretaris Direktorat Minyak Bumi dan Gas, Budiyantono yang diwawancarai usai kegiatan, mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi.

“Kalau memang memungkinkan, tidak ada yang mustahil,”

“Terkait dengan pembangunan seperti ini kan harus ada modal, harus ada pasokan segala macam,” tutupnya.

Rosis Adir/Floresa