Labuan Bajo, Floresa.co-Masyarakat Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyuarakan penolakan pembangunan di Taman Nasional Komodo (TNK) meminta DPR bersikap tegas atas masalah tersebut.
Menurut mereka, sampai saat ini, Senin 20 Agustus 2018, usai demostrasi yang digelar pada 6 Agustus lalu di mana massa juga mendatangi dan meminta ketegasan sikap lembaga tersebut, DPR belum memiliki sikap yang jelas.
“Kami minta DPR menentukan sikap secara kelembagaan, bukan secara pribadi,” kata Doni Parera dalam orasinya.
Selain itu, Doni juga meminta agar anggota dewan tidak tunduk kepada kementerian yang diduga berpotensi menjalin kerja sama dengan investor.
“Mereka tidak peduli dengan binatang komodo yang kita cintai, mereka hanya peduli dengan uang,” katanya.
Usai berorasi, sekitar 10 menit, anggota DPR keluar dari gedung dan menemui massa di halaman. Ketua DPR, Blasius Jeramun menepis tudingan bahwa massa bahwa mereka tidak bersikap.
“Untuk demonstran dan seluruh masyarakat Manggarai Barat, mungkin sudah dengar bagaimana sikap lembaga ini secara kelembagaan dan itu bukan sikap perseorangan,”
“Jangan sampai ada yang berpikir kami bersikap dualisme secara kelembagaan, itu tidak,” tegas Jeramun.
Hingga pukul 15.15, massa masih menduduki gedung DPR sambil menanti kedatangan Tim Kementerian yang akan beraudiensi dengan lembaga tersebut.
ARJ
