Yeni Veronika, Ketua PKK Kabupaten Manggarai sedang menanam pohon apel di kebun contoh milik PKK Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong. (Foto: Floresa)

Ruteng, Floresa.co – Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Manggarai menantang Badan Anggaran DPRD yang mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran satu miliah rupiahyang mereka peroleh dari APBD.

Yeni Veronika, Ketua Tim Penggerak PKK menyatakan, anggota Badan Banggar, Flavianus Soe atau Ipi Soe yang mempertanyakan hal itu perlu mencari tahu tentang pelaksanaan program-program PKK.

“Selama ini, saat reses, pernahkah DPRD Manggarai mengecek langsung program kegiatan PKK dari kabupaten, kecamatan, sampai desa atau kelurahan? Terlaksana atau tidak?” ujar Yeni saat dikonfirmasi Floresa.co, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Ia mengklaim, anggaran kegiatan PKK memang tidak bisa dibandingkan dengan anggaran belanja langsung organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu yang kegiatannya lebih banyak di hal-hal administratif.

“Jangan bandingkan dengan OPD yang hanya urus administrasi. PKK itu banyak kerja-kerja pemberdayaan,” katanya.

Pernyataan Yeni merespon kritik Ipi Soe yang menyebut anggaran satu miliar itu terlalu besar, jauh lebih tinggi dari alokasi belanja langsung untuk beberapa OPD.

Apalagi, kata Ipi, dalam struktur pemerintah, PKK hanyalah mitra, bukan penyelenggara pemerintahan serta tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangannya.

BACA: Banggar Pertanyakan Alokasi Anggaran PKK

“Lucunya, ada OPD yang dianggarkan hanya sekitar Rp 400 juta belanja langsungnya,” ujar Ketua Fransiskus Partai NasDem itu, Kamis, 9 Agustus 2018.

Ia juga mempertanyakan pemanfaatan dana PKK. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk melakukan uji publik.

“Uji publik itu saya sarankan karena banyak OPD Manggarai yang pengalokasian anggaran dalam KUA PPAS 2019 ini sangat rendah, sedangkan untuk PKK terbilang besar,” kata Ipi.

Merespon itu, Yeni mengatakan, Banggar DPRD tidak harus menunggu uji publik untuk membuktikan kerja-kerja PKK.

Ia juga menyebut PKK tak bisa dipandang tidak penting, mengingat keberadaan PKK sebagai mitra pemerintah diperkuat dengan sejumlah regulasi berikut penganggarannya.

Ia menyebut ada banyak hal yang telah dilakukan PKK selama ini, yang semuanya merupakan kegiatan pemberdayaan dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Beberapa di antaranya, kata dia, adalah mendorong ibu-ibu untuk mempertahankan tradisi tenun dan mengembangkan usaha-usaha kreatif pemanfaatan tenun songket.

PKK, jelasnya, juga menggalakkan kebun contoh di setiap desa/kelurahan sebagai basis gizi dan obat-obatan herbal bagi keluarga dan berbagai program/kegiatan lainnya.

“Sepuluh program pokok PKK itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sampai ke tingkat desa,” katanya.

Terkait sisa anggaran yang tak habis terpakai pada tahun anggaran 2017, Yeni mengatakan dana sisa itu merupakan sisa dari real cost anggaran yang terpakai.

“Kami kembalikan sisa anggaran bukan karena kami tidak menjalankan semua program kami. Itu sisa dari anggaran yang benar-benar terpakai,” katanya.

Misalnya, jelas dia, ketika ada kegiatan keluar, ada selisih harga tiket, maka sisanya dikembalika atau jika ada kegiatan pelatihan, biaya untuk peserta yang tidak hadir dikembalikan.

“Belanja-belanja, ada selisih harga, kami kembalikan. Kami gunakan anggaran dengan jujur,” klaimna.

Ia mengatakan, dirinya menjalankan organisasi PKK dengan sungguh-sungguh dan rela mengorbankan banyak hal, termasuk uang pribadi.

“Kita harus jujur, perlu introspeksi diri. Siapa pun yang mengabdi di daerah ini harus introspeksi diri,” ujarnya.

Ia meminta agar urusan PKK tidak dikaitkan dengan status dirinya sebagai salah satu anggota DPRD NTT.

Yeni menjelaskan, dirinya tak pernah membawa-bawa urusan politik dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK.

“Saya ini ketua PKK kebetulan juga anggota DPRD. Lihatlah kami sebagai PKK bukan sebagai anggota dewan. Saya tidak membawa-bawa politik dalam PKK. Politik itu lain,” ujarnya.


NAN/EYS